Sektor tambang di negeri ini selalu menjadi rebutan. Kali ini, yang menjadi polemik adalah saham PT Newmont Nusa Tenggara (NNT). Polemik muncul karena pemerintah memperoleh 7 persen saham NNT melalui Pusat Investasi Pemerintah (PIP). DPR protes karena berpendapat pemerintah seharusnya meminta persetujuan parlemen terlebih dahulu.
