• Root
• Kategori
• Buruh & Tenaga Kerja

PUSAT DATA

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003

Title

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003

Sub Title

KETENAGAKERJAAN

Jenis Peraturan

uu

Tahun

2003

Nomor

13

Date

2003-03-25 00:00:00

Tanggal berlaku

2003-03-25 00:00:00

Pengumuman

lembaran-negara

Nomor Pengumuman

39

Tahun Pengumuman

2003

Jenis Tambahan Pengumuman

tambahan-lembaran-negara

Nomor Tambahan Pengumuman

4279

Keywords

buruh, tenaga kerja

Status

1

DOKUMEN

•   Undang-Undang No.13 Tahun 2003  352kB

LOKASI

• Buruh & Tenaga Kerja
• 2003

PERATURAN PELAKSANA

• Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER-10/MEN/V/2005 Tahun 2005
  PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KONSILIATOR SERTA TATA KERJA KONSILIASI
• Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 52 Tahun 2006
  PEDOMAN PENGENDALIAN KUALITAS UDARA DALAM RUANGAN (KUDR)
• Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561/KEP.1018-BANGSOS/2003 Tahun 2003
  UPAH MINIMUM KABUPATEN/KOTA DI JAWA BARAT TAHUN 2004
• Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 20 Tahun 2009
  TATA CARA PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL LEMBAGA PELAYANAN PENEMPATAN TENAGA KERJA PENYANDANG CACAT
• Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Nomor PER.02/MEN/III/2008 Tahun 2008
  TATA CARA PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING
• Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 75 Tahun 2005
  KAWASAN DILARANG MEROKOK
• Peraturan Bersama Menakertrans, Mendagri, Menperin, dan Mendag Nomor PER.21/MEN/XI/2008, 53/2008, 97/M-IND/11/2008, dan 48/M-DAG/PER/11/2008 Tahun 2008
  PERUBAHAN ATAS PERATURAN BERSAMA MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI, MENTERI DALAM NEGERI, MENTERI PERINDUSTRIAN, DAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR: PER.16/MEN/X/2008, NOMOR: 49/2008, NOMOR: 922.1/M-IND/10/2008, NOMOR: 39/M-DAG/PER/10/2008 TENTANG ...
• Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 188.44/319/TK.T/2003 Tahun 2003
  PENETAPAN UPAH MINIMUM PROVINSI DAN UPAH MINIMUM SEKTORAL PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
• Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP-92/MEN/VI/2004 Tahun 2004
  PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN MEDIATOR SERTA TATA KERJA MEDIASI
• Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.09/MEN/V/2005 Tahun 2005
  TATA CARA PENYAMPAIAN LAPORAN PELAKSANAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN
• Keputusan Gubernur Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2322 Tahun 2004
  UPAH MINIMUM SEKTORAL PROPINSI (UMSP) SEKTOR PEKERJA BANGUNAN DAN PEKERJAAN UMUM TAHUN 2004 DI PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
• Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.02/MEN/XII/2004 Tahun 2004
  PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA BAGI TENAGA KERJA ASING
• Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP-100/MEN/VI/2004 Tahun 2004
  KETENTUAN PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU
• Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP-101/MEN/VI/2004 Tahun 2004
  TATA CARA PERIJINAN PERUSAHAAN PENYEDIA JASA PEKERJA/BURUH
• Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP-102/MEN/VI/2004 Tahun 2004
  WAKTU KERJA LEMBUR DAN UPAH KERJA LEMBUR
• Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP-20/MEN/III/2004 Tahun 2004
  TATA CARA MEMPEROLEH IJIN MEMPEKERJAKAN TENAGA KERJA ASING
• Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP-223/MEN/2003 Tahun 2003
  JABATAN-JABATAN DI LEMBAGA PENDIDIKAN YANG DIKECUALIKAN DARI KEWAJIBAN MEMBAYAR KOMPENSASI
• Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 70/SK/2004 Tahun 2004
  PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL NOMOR 57/SK/2004 TENTANG PEDOMAN DAN TATA CARA PERMOHONAN PENANAMAN MODAL YANG DIDIRIKAN DALAM RANGKA PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI DAN PENANAMAN MODAL ASING
• Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER-03/MEN/I/2005 Tahun 2005
  TATA CARA PENGUSULAN KEANGGOTAAN DEWAN PENGUPAHAN NASIONAL
• Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP-282/MEN/XII/2004 Tahun 2004
  ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT BADAN NASIONAL SERTIFIKASI PROFESI
• Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER-17/MEN/VIII/2005 Tahun 2005
  KOMPONEN DAN PELAKSANAAN TAHAPAN PENCAPAIAN KEBUTUHAN HIDUP LAYAK
• Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004
  PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL
• Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER-02/MEN/I/2005 Tahun 2005
  TATA CARA PENDAFTARAN, PENGUJIAN, PEMBERIAN DAN PENCABUTAN SANKSI BAGI ARBITER HUBUNGAN INDUSTRIAL
• Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.02/MEN/I/2010 Tahun 2010
  TATA CARA PEMBERHENTIAN DAN PENGGANTIAN ANTAR WAKTU KEANGGOTAAN LEMBAGA KERJA SAMA (LKS) TRIPARTIT NASIONAL
• Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP.187/MEN/X/2004 Tahun 2004
  IURAN ANGGOTA SERIKAT PEKERJA/SERIKAT BURUH
• Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP-68/MEN/IV/2004 Tahun 2004
  PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN HIV/AIDS DI TEMPAT KERJA
• Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP-69/MEN/V/2004 Tahun 2004
  PERUBAHAN LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR : KEP. 227/MEN/2003 TENTANG TATA CARA PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL
• Keputusan Presiden Nomor 107 Tahun 2004
  DEWAN PENGUPAHAN
• Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP-67/MEN/IV/2004 Tahun 2004
  PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA BAGI TENAGA KERJA ASING
• Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004
  PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA DI LUAR NEGERI
• Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP-48/MEN/IV/2004 Tahun 2004
  TATA CARA PEMBUATAN DAN PENGESAHAN PERATURAN PERUSAHAAN SERTA PEMBUATAN DAN PENDAFTARAN PERJANJIAN KERJA BERSAMA
• Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.15/MEN/VII/2005 Tahun 2005
  WAKTU KERJA DAN ISTIRAHAT PADA SEKTOR USAHA PERTAMBANGAN UMUM PADA DAERAH OPERASI TERTENTU
• Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP-224/MEN/2003 Tahun 2003
  KEWAJIBAN PENGUSAHA YANG MEMPEKERJAKAN PEKERJA/BURUH PEREMPUAN ANTARA PUKUL 23.00 SAMPAI DENGAN 07.00
• Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP-225/MEN/2003 Tahun 2003
  ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA AKREDITASI LEMBAGA PELATIHAN KERJA
• Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP-226/MEN/2003 Tahun 2003
  TATA CARA PERIZINAN PENYELENGGARAAN PROGRAM PEMAGANGAN DI LUAR WILAYAH INDONESIA
• Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP-227/MEN/2003 Tahun 2003
  TATA CARA PENETAPAN STANDARD KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA
• Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP-228/MEN/2003 Tahun 2003
  TATA CARA PENGESAHAN RENCANA PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING
• Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP-49/MEN/IV/2004 Tahun 2004
  KETENTUAN STRUKTUR DAN SKALA UPAH
• Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP-51/MEN/IV/2004 Tahun 2004
  ISTIRAHAT PANJANG PADA PERUSAHAAN TERTENTU
• Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP.220/MEN/X/2004 Tahun 2004
  SYARAT-SYARAT PENYERAHAN SEBAGIAN PELAKSANAAN PEKERJAAN KEPADA PERUSAHAAN LAIN
• Keputusan Gubernur Bali Nomor 32 Tahun 2003
  PENETAPAN UPAH MINIMUM KABUPATEN/KOTA
• Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER-06/MEN/IV/2005 Tahun 2005
  PEDOMAN VERIFIKASI KEANGGOTAAN SERIKAT PEKERJA/SERIKAT BURUH
• Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2515 Tahun 2004
  PENETAPAN UPAH MINIMUM PROVINSI (UMP) TAHUN 2005 DI PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
• Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 99 Tahun 2005
  PROSEDUR PEMBENTUKAN DAN TATA CARA PENCATATAN LEMBAGA KERJASAMA BIPARTIT
• Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP.112/MEN/VII/2004 Tahun 2004
  PERUBAHAN KEPUTUSAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR KEP.226/MEN/2003 TENTANG TATA CARA PERIZINAN PENYELENGGARAAN PROGRAM PEMAGANGAN DI LUAR WILAYAH INDONESIA
• Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP-232/MEN/2003 Tahun 2003
  AKIBAT HUKUM MOGOK KERJA YANG TIDAK SAH
• Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP-233/MEN/2003 Tahun 2003
  JENIS DAN SIFAT PEKERJAAN YANG DIJALANKAN SECARA TERUS MENERUS
• Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP-234/MEN/2003 Tahun 2003
  WAKTU KERJA DAN ISTIRAHAT PADA SEKTOR USAHA ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL PADA DAERAH TERTENTU
• Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP-235/MEN/2003 Tahun 2003
  JENIS-JENIS PEKERJAAN YANG MEMBAHAYAKAN KESEHATAN, KESELAMATAN ATAU MORAL ANAK
• Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP-255/MEN/2003 Tahun 2003
  TATA CARA PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN KEANGGOTAAN LEMBAGA KERJASAMA BIPARTIT
• Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2005
  TATA KERJA DAN SUSUNAN ORGANISASI LEMBAGA KERJA SAMA TRIPARTIT
• Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP.96A/MEN/VI/2004 Tahun 2004
  PEDOMAN PENYIAPAN DAN AKREDITASI LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI
• Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.11/MEN/VI/2005 Tahun 2005
  PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA DAN ZAT ADIKTIF LAINNYA DI TEMPAT KERJA
• Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP-229/MEN/2003 Tahun 2003
  TATA CARA PERIZINAN DAN PENDAFTARAN LEMBAGA PELATIHAN KERJA
• Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP-230/MEN/2003 Tahun 2003
  GOLONGAN DAN JABATAN TERTENTU YANG DAPAT DIPUNGUT BIAYA PENEMPATAN TENAGA KERJA
• Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP-231/MEN/2003 Tahun 2003
  TATA CARA PENANGGUHAN PELAKSANAAN UPAH MINIMUM
• Surat Edaran Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial Nomor B.48/DPHI/VII/2003 Tahun 2003
  PENJELASAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 PASAL 162 AYAT 1
• Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 18.KP.04.29.2004 Tahun 2004
  UANG PENGGANTIAN PERUMAHAN SERTA PENGOBATAN DAN PERAWATAN
• Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 407.Kp.02.14.2003 Tahun 2003
  PENJELASAN BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN
• Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP.261/MEN/X/2004 Tahun 2004
  PERUSAHAAN YANG WAJIB MELAKSANAKAN PELATIHAN KERJA
• Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Nomor PER.21/MEN/X/2005 Tahun 2005
  PENYELENGGARAAN PROGRAM PEMAGANGAN
• Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2005
  LEMBAGA PRODUKTIVITAS NASIONAL
• Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Nomor KEP-21/MEN/III/2004 Tahun 2004
  PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING SEBAGAI PEMANDU NYANYI/KARAOKE
• Surat Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor B.600/MEN/SJ-HK/VIII/2005 Tahun 2005
  UANG PENGGANTIAN PERUMAHAN SERTA PENGOBATAN DAN PERAWATAN
• Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Nomor KEP. 261/MEN/XI/2004 Tahun 2004
  PERUSAHAAN YANG WAJIB MELAKSANAKAN PELATIHAN KERJA
• Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006
  SISTEM PELATIHAN KERJA NASIONAL
• Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2444 Tahun 2005
  PENETAPAN UPAH MINIMUM SEKTORAL PROVINSI (UMSP) TAHUN 2006 DI PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
• Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Nomor PER-08/MEN/III/2006 Tahun 2006
  PERUBAHAN KEPUTUSAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI NOMOR KEP- 48/MEN/IV/2004 TENTANG TATA CARA PEMBUATAN DAN PENGESAHAN PERATURAN PERUSAHAAN SERTA PEMBUATAN DAN PENDAFTARAN PERJANJIAN KERJA BERSAMA
• Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 170 Tahun 2005
  PENETAPAN UPAH MINIMUM KOTA (UMK) BATAM TAHUN 2006
• Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1199/MENKES/PER/X/2004 Tahun 2004
  PEDOMAN PENGADAAN TENAGA KESEHATAN DENGAN PERJANJIAN KERJA DI SARANA KESEHATAN MILIK PEMERINTAH
• Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 561/2624.K Tahun 2005
  PENETAPAN UPAH MINIMUM PROPINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2006
• Peraturan Gubernur Bali Nomor 32 Tahun 2005
  PENETAPAN UPAH MINIMUM PROVINSI
• Keputusan Gubernur Banten Nomor 561.KEP.387 - HUK/2005 Tahun 2005
  PENETAPAN UPAH MINIMUM KOTA CILEGON PROVINSI BANTEN TAHUN 2006
• Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Nomor PER-07/MEN/III/2006 Tahun 2006
  PENYEDERHANAAN PROSEDUR MEMPEROLEH IJIN MEMPEKERJAKAN TENAGA KERJA ASING (IMTA)
• Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Nomor KEP-80/MEN/V/2004 Tahun 2004
  PENEMPATAN TENAGA KERJA INDONESIA DALAM KENDALI ALOKASI KE SINGAPURA
• Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP-69/MEN/III/V/2004 Tahun 2004
  PERUBAHAN LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR KEP.227/MEN/2003 TENTANG TATA CARA PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL
• Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 766/XI/2005 Tahun 2005
  PENETAPAN UPAH MINIMUM PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2006
• Keputusan Badan Nasional Sertifikasi Profesi Nomor KEP-18/BNSP/IV/2006 Tahun 2006
  BATAS WAKTU SERTIFIKASI KOMPETENSI TENAGA KERJA DAN LISENSI LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI
• Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1 Tahun 2006
  RETRIBUSI DAERAH
• Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Nomor PER-24/MEN/VI/2006 Tahun 2006
  PEDOMAN PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA BAGI TENAGA KERJA YANG MELAKUKAN PEKERJAAN DI LUAR HUBUNGAN KERJA
• Keputusan Menteri Permukiman Dan Prasarana Wilayah Nomor 384/KPTS/M/2004 Tahun 2004
  PEDOMAN TEKNIS KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA PADA TEMPAT KEGIATAN KONSTRUKSI BENDUNGAN
• Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 37/M-IND/PER/6/2006 Tahun 2006
  PENGEMBANGAN JASA KONSULTANSI INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH (IKM)
• Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Nomor PER.35/MEN/XII/2006 Tahun 2006
  PEDOMAN PEMBENTUKAN TIM PERENCANAAN TENAGA KERJA PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA
• Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 101 Tahun 2008
  UPAH MINIMUM PROVINSI TAHUN 2009
• Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561/KEP.1392-BANGSOS/2005 Tahun 2005
  UPAH MINIMUM KABUPATEN BEKASI DAN KOTA BEKASI TAHUN 2006
• Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/286/KPTS/013/2005 Tahun 2005
  PENETAPAN UPAH MINIMUM KABUPATEN/KOTA DI JAWA TIMUR TAHUN 2006
• Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Nomor PER-22/MEN/V/2006 Tahun 2006
  PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI NOMOR KEP-226/MEN/2003 TENTANG TATA CARA PERIZINAN PENYELENGGARAAN PROGRAM PEMAGANGAN DI LUAR WILAYAH INDONESIA
• Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Nomor PER-14/MEN/IV/2006 Tahun 2006
  TATA CARA PELAPORAN KETENAGAKERJAAN DI PERUSAHAAN
• Surat Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor 451 Tahun 2005
  PENETAPAN UPAH MINIMUM PROPINSI
• Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2093 Tahun 2005
  PENETAPAN UPAH MINIMUM PROVINSI (UMP) TAHUN 2006 DI PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
• Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP-187/MEN IX/2004 Tahun 2004
  IURAN ANGGOTA SERIKAT PEKERJA/SERIKAT BURUH
• Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1734 Tahun 2006
  PENETAPAN UPAH MINIMUM PROVINSI TAHUN 2007 DI PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
• Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 82 Tahun 2006
  PETUNJUK PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN KECELAKAAN DIRI DAN KEMATIAN DALAM HUBUNGAN KERJA UNTUK DI LUAR JAM KERJA
• Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2006
  BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA
• Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Nomor KEP-220/MEN/2003 Tahun 2003
  AKREDITASI LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI LOGAM DAN MESIN INDONESIA
• Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Nomor KEP-76/MEN/IV/2005 Tahun 2005
  AKREDITASI LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI SEKURITI INDONESIA
• Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Nomor KEP-219/MEN/2003 Tahun 2003
  AKREDITASI LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI TEKNISI OTOMOTIF INDONESIA
• Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 156 Tahun 2007
  PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP NOMOR 283 TAHUN 2006 TENTANG PANITIA TEKNIS PERUMUSAN STANDAR KOMPETENSI PERSONIL DAN LEMBAGA JASA LINGKUNGAN
• Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 179 Tahun 2007
  PENETAPAN UPAH MINIMUM SEKTORAL PROVINSI (UMPS) TAHUN 2007 DI PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
• Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum Nomor 02/SE/M/2007 Tahun 2007
  PENYELENGGARAAN JASA KONSTRUKSI UNTUK INSTANSI PEMERINTAH TAHUN ANGGARAN 2007
• Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 42 Tahun 2007
  TATA CARA PENANGGUHAN PELAKSANAAN UPAH MINIMUM PROVINSI
• Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2007
  TATA CARA MEMPEROLEH INFORMASI KETENAGAKERJAAN DAN PENYUSUNAN SERTA PELAKSANAAN PERENCANAAN TENAGA KERJA
• Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2006
  HONORARIUM BAGI KETUA, WAKIL KETUA, DAN ANGGOTA BADAN NASIONAL SERTIFIKASI PROFESI
• Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER-03/MEN/II/2009 Tahun 2009
  PEDOMAN PENYAJIAN INFORMASI KETENAGAKERJAAN
• Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Nomor PER.04/MEN/III/2007 Tahun 2007
  PEDOMAN PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
• Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/8/PBI/2007 Tahun 2007
  PEMANFAATAN TENAGA KERJA ASING DAN PROGRAM ALIH PENGETAHUAN DI SEKTOR PERBANKAN
• Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Nomor KEP-280/MEN/VII/2006 Tahun 2006
  PENETAPAN KONSORSIUM ASURANSI TENAGA KERJA INDONESIA YANG DIKETUAI OLEH PT ASURANSI JASA INDONESIA (PERSERO) DENGAN ANGGOTA PT. ASURANSI JIWA ASKRIDA, PT. ASURANSI TRIPAKARTA, PT. ASURANSI BOSOWA PERISKOP, PT. ASURANSI BUMIPUTERA MUDA 1967, PT. ASURANSI BUMI ASIH JAYA DAN PT. ASURANSI PAROLAMAS SEBAGAI PENYELENGGARA PROGRAM ASURANSI TENAGA KERJA INDONESIA DAN PT. GRASIA MEDIA UTAMA SEBAGAI PIALANG ASURANSI KONSORSIUM ASURANSI TENAGA KERJA INDONESIA
• Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.15/MEN/VIII/2008 Tahun 2008
  PERTOLONGAN PERTAMA PADA KECELAKAAN DI TEMPAT KERJA
• Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Nomor PER-17/MEN/VII/2007 Tahun 2007
  TATA CARA PERIZINAN DAN PENDAFTARAN LEMBAGA PELATIHAN KERJA
• Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 171 Tahun 2007
  UPAH MINIMUM SEKTORAL PROVINSI (UMSP) TAHUN 2008
• Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 3 Tahun 2008
  PETUNJUK TEKNIS PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH PELAYANAN KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI
• Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 143 Tahun 2007
  UPAH MINIMUM PROVINSI (UMP) TAHUN 2008
• Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 19 Tahun 2008
  TATA CARA PERIZINAN PENGGUNAAN PESAWAT, INSTALASI, MESIN, PERALATAN, BAHAN, BARANG DAN PRODUKSI TEKNIS LAINNYA
• Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Nomor PER-34/MEN/XI/2006 Tahun 2006
  KETENTUAN PEMBERIAN IJIN MEMPEKERJAKAN TENAGA KERJA ASING (IMTA) KEPADA PENGUSAHA YANG MEMPEKERJAKAN TENAGA KERJA ASING PADA JABATAN DIREKSI ATAU KOMISARIS
• Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Nomor PER-15/MEN/IV/2006 Tahun 2006
  PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI NOMOR PER-07/MEN/III/2006 TENTANG PENYEDERHANAAN PROSEDUR MEMPEROLEH IJIN MEMPEKERJAKAN TENAGA KERJA ASING (IMTA)
• Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Nomor PER.07/MEN/IV/2008 Tahun 2008
  PENEMPATAN TENAGA KERJA
• Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Nomor PER.08/MEN/V/2008 Tahun 2008
  TATA CARA PERIZINAN DAN PENYELENGGARAAN PEMAGANGAN DI LUAR NEGERI
• Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2008
  PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 8 TAHUN 2005 TENTANG TATA KERJA DAN SUSUNAN ORGANISASI LEMBAGA KERJA SAMA TRIPARTIT
• Peraturan Bersama Menperin, Menakertrans, Menteri ESDM, Mendagri, dan Meneg BUMN No. 47/M-IND/PER/7/2008, 23, PER.13/MEN/VII/2008, 35, PER-03/MBU/08 Tahun 2008
  PENGOPTIMALAN BEBAN LISTRIK MELALUI PENGALIHAN WAKTU KERJA PADA SEKTOR INDUSTRI DI JAWA-BALI
• Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 5 Tahun 2008
  PENANGGULANGAN HIV DAN AIDS
• Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 78 Tahun 2008
  PETUNJUK PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA BAGI PEKERJA/BURUH PADA SEKTOR JASA KONSTRUKSI
• Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 53 Tahun 2008
  PETUNJUK PELAKSANAAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU BIDANG PENANAMAN MODAL
• Peraturan Bersama Meneg PP, Menakertrans, dan Menkes Nomor 48/MEN.PP/XII/2008, PER.27/MEN/XII/2008, dan 1177/MENKES/PB/XII/2008 Tahun 2008
  PENINGKATAN PEMBERIAN AIR SUSU IBU SELAMA WAKTU KERJA DI TEMPAT KERJA
• Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 156 Tahun 2007
  PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP NOMOR 283 TAHUN 2006 TENTANG PANITIA TEKNIS PERUMUSAN STANDAR KOMPETENSI PERSONIL DAN LEMBAGA JASA LINGKUNGAN
• Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP.268/MEN/XII/2008 Tahun 2008
  PETUNJUK PELAKSANAAN BULAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA NASIONAL TAHUN 2009
• Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Nomor KEP.250/MEN/XII/2008 Tahun 2008
  KLASIFIKASI DAN KARAKTERISTIK DATA DARI JENIS INFORMASI KETENAGAKERJAAN
• Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.24/MEN/XII/2008 Tahun 2008
  METODE PENGHITUNGAN PERSEDIAAN DAN KEBUTUHAN TENAGA KERJA
• Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2009
  PEDOMAN PEMBENTUKAN KOMITE AKSI DAERAH, PENETAPAN RENCANA AKSI DAERAH, DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PENGHAPUSAN BENTUK-BENTUK PEKERJAAN TERBURUK UNTUK ANAK
• Peraturan Bersama Menakertrans, Mendagri, Menperin, dan Mendag Nomor PER.16/MEN/X/2008, 49, 922.1/M-IND/10/2008, 39/M-DAG/PER/10/2008 Tahun 2008
  PEMELIHARAAN MOMENTUM PERTUMBUHAN EKONOMI NASIONAL DALAM MENGANTISIPASI PERKEMBANGAN PEREKONOMIAN GLOBAL
• Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 10 Tahun 2009
  UPAH MINIMUM SEKTORAL PROVINSI (UMSP) TAHUN 2009
• Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.32/MEN/XII/2008 Tahun 2008
  TATA CARA PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN KEANGGOTAAN LEMBAGA KERJA SAMA BIPARTIT
• Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.31/MEN/XII/2008 Tahun 2008
  PEDOMAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL MELALUI PERUNDINGAN BIPARTIT
• Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 6 Tahun 2009
  TATA CARA PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING
• Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2009
  PEDOMAN KERJA SAMA PENYELENGGARAAN PELATIHAN KERJA ANTARA BALAI LATIHAN KERJA DENGAN PIHAK KETIGA
• Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1094K/30/MEM/2003 Tahun 2003
  STANDAR LATIH KOMPETENSI TENAGA TEKNIK KETENAGALISTRIKAN
• Keputusan Gubernur Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 38 Tahun 2004
  PENYALURAN PINJAMAN MODAL USAHA MELALUI PT BANK DKI KEPADA GOLONGAN USAHA SKALA KECIL, KOPERASI DAN PENEMPATAN TENAGA KERJA SERTA PENGEMBANGAN WIRA USAHA BARU DI PROVINSI DKI JAKARTA
• Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP.115/MEN/VII/2004 Tahun 2004
  PERLINDUNGAN BAGI ANAK YANG MELAKUKAN PEKERJAAN UNTUK MENGEMBANGKAN BAKAT DAN MINAT
• Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.01/MEN/I/2009 Tahun 2009
  PEDOMAN PENGGUNAAN METODA STATISTIKA KETENAGAKERJAAN
• Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.07/MEN/III/2009 Tahun 2009
  PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI NOMOR PER. 26/MEN/XII/2008 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA BIDANG KETENAGAKERJAAN DAN KETRANSMIGRASIAN
• Keputusan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 1149K/34/MEM/2004 Tahun 2004
  KEANGGOTAAN KOMISI AKREDITASI KOMPETENSI KETENAGALISTRIKAN
• Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.11/MEN/V/2009 Tahun 2009
  TATA CARA PEMANTAUAN DAN EVALUASI PENGELOLAAN DATA DAN INFORMASI KETENAGAKERJAAN
• Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Nomor PER.05/MEN/III/2009 Tahun 2009
  PELAKSANAAN PENYIAPAN CALON TKI UNTUK BEKERJA DI LUAR NEGERI
• Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan Nomor KEP.45/DJPPK/IX/2008 Tahun 2008
  PEDOMAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA BEKERJA PADA KETINGGIAN DENGAN MENGGUNAKAN AKSES TALI (ROPE ACCESS)
• Peraturan Menteri Energi Dan Sumberdaya Mineral Nomor 6 Tahun 2009
  PENETAPAN DAN PEMBERLAKUAN STANDAR LATIH KOMPETENSI TENAGA TEKNIK KETENAGALlSTRIKAN BIDANG JASA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TENAGA LISTRIK
• Peraturan Menteri Energi Dan Sumberdaya Mineral Nomor 7 Tahun 2009
  PENETAPAN DAN PEMBERLAKUAN STANDAR LATIH KOMPETENSI TENAGA TEKNIK KETENAGALlSTRIKAN BIDANGINDUSTRI PEMANFAAT TENAGA USTRIK SUB BIDANG PERANCANGAN, SUB BIDANG PRODUKSI, SUB BIDANG KEPASTIAN DAN KENDAll MUTU, DAN SUB BIDANG PERAWATAN, PERBAIKAN DAN PEMASANGAN
• Peraturan Menteri Energi Dan Sumberdaya Mineral Nomor 8 Tahun 2009
  PENETAPAN DAN PEMBERLAKUAN STANDAR LATlH KOMPETENSI TENAGA TEKNIK KETENAGALISTRIKAN BIDANG INDUSTRl PERALATAN TENAGA LlSTRlK SUB BIDANG PERANCANGAN, SUB BIDANG MANUFAKTUR, DAN SUB BIDANG PENGENDALIAN DAN JAMINAN MUTU
• Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Nomor PER-04/MEN/II/2009 Tahun 2009
  PENCABUTAN KEPUTUSAN MENTERI TENAGA KERJA NOMOR KEP-27/MEN/2000 TENTANG PROGRAM SANTUNAN PEKERJA PERUSAHAAN JASA PENUNJANG PERTAMBANGAN MINYAK DAN GAS BUMI
• Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 13 Tahun 2008
  PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL NOMOR 1273.K/30/MEM/2002 TENTANG KOMISI AKREDITASI KOMPETENSI KETENAGALISTRIKAN
• Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Nomor PER.21/MEN/X/2007 Tahun 2007
  TATA CARA PENETAPAN STANDARD KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA
• Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.19/MEN/IX/2009 Tahun 2009
  PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI KETENAGAKERJAAN
• Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.21/MEN/IX/2009 Tahun 2009
  PEDOMAN PELAYANAN PRODUKTIVITAS
• Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.22/MEN/IX/2009 Tahun 2009
  PENYELENGGARAAN PEMAGANGAN DI DALAM NEGERI
• Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.23/MEN/IX/2009 Tahun 2009
  PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KERJA BAGI CALON TENAGA KERJA INDONESIA DI LUAR NEGERI
• Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP.355/MEN/X/2009 Tahun 2009
  TATA KERJA LEMBAGA KERJA SAMA (LKS) TRIPARTIT NASIONAL
• Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 167 Tahun 2009
  UPAH MINIMUM PROVINSI TAHUN 2010
• Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 12 Tahun 2009
  PEDOMAN DAN TATA CARA PERMOHONAN PENANAMAN MODAL
• Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2010
  UPAH MINIMUM SEKTORAL PROVINSI TAHUN 2010
• Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 13 Tahun 2009
  PEDOMAN DAN TATA CARA PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL
• Peraturan Bersama Mendagri, Menkumham, Mendag, Menakertrans, dan Kepala BKPM Nomor 69, M.HH-08.AH.01.01.2009, 60/M-DAG/PER/12/2009, PER.30/MEN/XII/2009, 10 Tahun 2009
  PERCEPATAN PELAYANAN PERZINAN DAN NON PERIZINAN UNTUK MEMULAI USAHA
• Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 23 Tahun 2009
  PENETAPAN DAN PEMBERLAKUAN STANDAR KURIKULUM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TEKNIS BIDANG MINERAL DAN BATUBARA
• Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 29 Tahun 2009
  UPAH MINIMUM PROVINSI (UMP) DAN UPAH MINIMUM SEKTORAL PROVINSI (UMSP) TAHUN 2010 DI PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
• Peraturan Gubernur Provinsi Riau Nomor 94 Tahun 2009
  UPAH MINIMUM PROVINSI (UMP) TAHUN 2010 DI PROVINSI RIAU
• Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 67 Tahun 2009
  PENETAPAN UPAH MINIMUM PROVINSI DAN UPAH MINIMUM SEKTORAL PROVINSI SULAWESI TENGGARA
• Keputusan Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 347/KEP/HK/2009 Tahun 2009
  UPAH MINIMUM PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2010
• Peraturan Gubernur Aceh Nomor 132 Tahun 2009
  PENETAPAN UPAH MINIMUM PROVINSI ACEH
• Peraturan Gubernur Provinsi Bali Nomor 44 Tahun 2009
  PENETAPAN UPAH MINIMUM PROVINSI
• Peraturan Gubernur Provinsi Bali Nomor 45 Tahun 2009
  PENETAPAN UPAH MINIMUM KABUPATEN/KOTA
• Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 144 Tahun 2009
  PETUNJUK PELAKSANAAN RASIONALISASI/EFISIENSI PEGAWAI NON PEGAWAI NEGERI SIPIL UNIT PENGELOLA PERPARKIRAN DINAS PERHUBUNGAN
• Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP.372/MEN/XI/2009 Tahun 2009
  PETUNJUK PELAKSANAAN BULAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA NASIONAL TAHUN 2010-2014
• Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2010
  PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN
• Peraturan Kepala BKPM Nomor 7 Tahun 2010
  PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL NOMOR 13 TAHUN 2009 TENTANG PEDOMAN DAN TATA CARA PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL
• Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Nomor KEP-221/MEN/2003 Tahun 2003
  AKREDITASI LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI PERSEMENAN INDONESIA
• Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Nomor PER-07/MEN/2007 Tahun 2007
  PEDOMAN POLA KARIR DAN POLA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN JABATAN FUNGSIONAL PENGANTAR KERJA
• Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER-01/MEN/I/2006 Tahun 2006
  PELAKSANAAN PASAL 3 KEPUTUSAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI NOMOR KEP-231/MEN/2003 TENTANG TATA CARA PENANGGUHAN PELAKSANAAN UPAH MINIMUM
• Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER-01/MEN/I/2007 Tahun 2007
  PEDOMAN PEMBERIAN PENGHARGAAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (K3)
• Keputusan Gubernur Provinsi Jawa Barat Nomor 561/KEP.1665-BANGSOS/2009 Tahun 2009
  UPAH MINIMUM KABUPATEN/KOTA DI JAWA BARAT TAHUN 2010
• Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 561.4/108/2009 Tahun 2009
  UPAH MINIMUM PADA 35 (TIGA PULUH LIMA) KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2010
• Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Timur Nomor 69 Tahun 2009
  UPAH MINIMUM KABUPATEN/KOTA DI JAWA TIMUR TAHUN 2010
• Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP-75/MEN/IV/2005 Tahun 2005
  AKREDITASI LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI MARITIM INDONESIA
• Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP-77/MEN/IV/2005 Tahun 2005
  AKREDITASI LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI LEMBAGA KEUANGAN MIKRO
• Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP-135/MEN/VIII/2004 Tahun 2004
  AKREDITASI LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI PARIWISATA
• Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP-137/MEN/VIII/2004 Tahun 2004
  AKREDITASI LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI GARMEN
• Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP-149/MEN/V/2005 Tahun 2005
  AKREDITASI LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI TELEMATIKA
• Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP-150/MEN/V/2005 Tahun 2005
  AKREDITASI LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI TATALAKSANA RUMAH TANGGA
• Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 66 Tahun 2010
  PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA
• Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 88 Tahun 2010
  PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 75 TAHUN 2005 TENTANG KAWASAN DILARANG MEROKOK
• Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Nomor B.397/MEN/TKDN-PTK/VIII/06 Tahun 2006
  LARANGAN PUNGUTAN BIAYA PELAYANAN PENEMPATAN TENAGA KERJA
• Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Nomor SE-517/MEN/PPK-PNKPA/X/2006 Tahun 2006
  EFEKTIFITAS PELAKSANAAN PENGAWASAN NORMA KERJA PEREMPUAN
• Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 317/MENKES/PER/III/2010 Tahun 2010
  PENDAYAGUNAAN TENAGA KESEHATAN WARGA NEGARA ASING DI INDONESIA
• Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.08/MEN/VII/2010 Tahun 2010
  ALAT PELINDUNG DIRI
• Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.09/MEN/VII/2010 Tahun 2010
  OPERATOR DAN PETUGAS PESAWAT ANGKAT DAN ANGKUT
• Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.11/MEN/VII/2010 Tahun 2010
  WAKTU KERJA DAN ISTIRAHAT DI SEKTOR PERIKANAN PADA DAERAH OPERASI TERTENTU
• Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP.141/MEN/V/2005 Tahun 2005
  PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA SEKTOR PARIWISATA SUB SEKTOR SPA
• Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP.238/MEN/X/2004 Tahun 2004
  PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA SEKTOR PARIWISATA SUB SEKTOR BIRO PERJALANAN WISATA
• Peraturan Direktur Jenderal Mineral, Batubara dan Panas Bumi Nomor 376.K/30/DJB/2010 Tahun 2010
  TATA CARA DAN PERSYARATAN PERMOHONAN PERSETUJUAN KEIKUTSERTAAN ANAK PERUSAHAAN DAN/ATAU AFILIASI DALAM USAHA JASA PERTAMBANGAN
• Peraturan Bersama 5 Menteri Nomor 102/M-IND/PER/9/2010, 16, PER.13/MEN/IX/2010, 48, PER-04/MBU/2010 Tahun 2010
  PENCABUTAN PERATURAN BERSAMA MENTERI PERINDUSTRIAN, MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL, MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI, MENTERI DALAM NEGERI DAN MENTERI NEGARA BADAN USAHA MILIK NEGARA NOMOR 47/M-IND/PER/7/2008, NOMOR 23 TAHUN 2008, NOMOR Per.13/MEN/VII/2008, NOMOR 35 TAHUN 2008, NOMOR PER-03/MBU/08 TENTANG PENGOPTIMALAN BEBAN LISTRIK MELALUI PENGALIHAN WAKTU KERJA PADA SEKTOR INDUSTRI DI JAWA-BALI
• Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2010
  PEDOMAN PEMANTAUAN TENAGA KERJA ASING DI DAERAH
• Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Nomor KEP.55/MEN/III/2009 Tahun 2009
  PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA SEKTOR PARIWISATA BIDANG JASA PRAMUWISATA DAN PEMIMPIN PERJALANAN WISATA (TOUR LEADER)
• Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Nomor KEP.58/MEN/III/2009 Tahun 2009
  PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA SEKTOR PARIWISATA BIDANG KEPEMANDUAN MUSEUM
• Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Nomor KEP.318/MEN/IX/2007 Tahun 2007
  PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA SEKTOR PENYEDIA MAKANAN DAN MINUMAN SUB SEKTOR RESTORAN, BAR DAN JASA BOGA BIDANG INDUSTRI JASA BOGA
• Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 6 Tahun 2006
  PEDOMAN UMUM STANDARDISASI KOMPETENSI PERSONIL DAN LEMBAGA JASA LINGKUNGAN
• Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 8 Tahun 2009
  TATA CARA PENEMPATAN TENAGA KERJA PENYANDANG CACAT
• Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 188.44/533/TK.T/2009 Tahun 2009
  PENETAPAN UPAH MINIMUM PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2010
• Keputusan Gubernur Banten Nomor 561/KEP.506-HUK/2009 Tahun 2009
  PENETAPAN UPAH MINIMUM PROVINSI BANTEN TAHUN 2010
• Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 217/KEP/2009 Tahun 2009
  PENETAPAN UPAH MINIMUM PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2010
• Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Nomor KEP.62/MEN/III/2009 Tahun 2009
  PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA SEKTOR PARIWISATA BIDANG KEPEMANDUAN ARUNG JERAM
• Keputusan Badan Nasional Sertifikasi Profesi Nomor KEP-005A/BNSP/IX/2005 Tahun 2005
  LISENSI LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI
• Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.15/MEN/X/2010 Tahun 2010
  STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KETENAGAKERJAAN
• Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.16/MEN/XI/2010 Tahun 2010
  PERENCANAAN TENAGA KERJA MAKRO
• Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.17/MEN/XI/2010 Tahun 2010
  PERENCANAAN TENAGA KERJA MIKRO
• Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 196 Tahun 2010
  UPAH MINIMUM PROVINSI (UMP) TAHUN 2011
• Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 160 Tahun 2010
  PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 66 TAHUN 2010 TENTANG PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA
• Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 191 Tahun 2010
  PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL LEMBAGA PENYEDIA DAN PENYALUR PRAMUWISMA
• Keputusan Gubernur Gorontalo Nomor 295/12/X/2009 Tahun 2009
  PENETAPAN UPAH MINIMUM PROVINSI TAHUN 2010 DI PROVINSI GORONTALO
• Keputusan Gubernur Provinsi Jambi Nomor 458/KEP.GUB/DISOSNAKERTRANS/2009 Tahun 2009
  PENETAPAN UPAH MINIMUM PROVINSI (UMP) JAMBI TAHUN 2010
• Keputusan Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 188.44/0487/KUM/2009 Tahun 2009
  PENETAPAN UPAH MINIMUM PROVINSI (UMP) KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2010
• Keputusan Gubernur Propinsi Kalimantan Timur Nomor 561/K.551/2009 Tahun 2009
  PENETAPAN UPAH MINIMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2010
• Keputusan Gubernur Provinsi Kepulauan Riau Nomor 442 Tahun 2009
  PENETAPAN UPAH MINIMUM PROVINSI (UMP) TAHUN 2010 DI PROVINSI KEPULAUAN RIAU
• Keputusan Gubernur Provinsi Lampung Nomor G/681/III.05/HK/2009 Tahun 2009
  PENETAPAN UPAH MINIMUM PROVINSI (UMP) LAMPUNG TAHUN 2010
• Keputusan Gubernur Provinsi Maluku Nomor 396 Tahun 2009
  PENETAPAN ATAS UPAH MINIMUM PROVINSI (UMP) SEKTORAL/SUB SEKTORAL PROVINSI MALUKU TAHUN 2010
• Keputusan Gubernur Provinsi Papua Barat Nomor 187 Tahun 2009
  PENETAPAN UPAH MINIMUM DAN UPAH MINIMUM SEKTORAL PROVINSI PAPUA BARAT TAHUN 2010
• Keputusan Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 3988/XII Tahun 2009
  PENETAPAN UPAH MINIMUM PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2010
• Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 561/506/DISNAKERTRANS/G.ST/2009 Tahun 2009
  UPAH MINIMUM PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2010
• Keputusan Gubernur Provinsi Sumatera Selatan Nomor 740/KPTS/DISNAKERTRANS/2009 Tahun 2009
  UPAH MINIMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2010
• Keputusan Gubernur Provinsi Sumatera Utara Nomor 561/4894/K Tahun 2009
  PENETAPAN UPAH MINIMUM PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2010
• Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP.112/MEN/V/2008 Tahun 2008
  KRITERIA PENILAIAN DAN MEKANISME PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL/PROGRAM BIDANG KETENAGAKERJAAN DAN KETRANSMIGRASIAN TAHUN ANGGARAN 2008
• Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 2010
  PENGESAHAN ANGGARAN DASAR KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA
• Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor PER.12/MEN/2007 Tahun 2007
  PERIZINAN USAHA PEMBUDIDAYAAN IKAN
• Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.02/MEN/I/2011 Tahun 2011
  PEMBINAAN DAN KOORDINASI PELAKSANAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN
• Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Nomor PER.02/MEN/II/2009 Tahun 2009
  PENCABUTAN KEPUTUSAN MENTERI TENAGA KERJA DAN BEBERAPA KEPUTUSAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI MENGENAI AKREDITASI, SERTIFIKASI, PEDOMAN KONVENSI, DAN KERANGKA KUALIFIKASI NASIONAL INDONESIA
• Surat Kesepakatan Bersama Kementerian Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Dengan Kepolisian Negara Nomor KEP.220/MEN/X/2010, Nomor B/21/X/2010 Tahun 2010
  PELAKSANAAN KOORDINASI PENEGAKAN HUKUM BIDANG KETENAGAKERJAAN DAN KETRANSMIGRASIAN
• Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 6 Tahun 2004
  SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH KOTA BANJARMASIN
• Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 17 Tahun 2011
  UPAH MINIMUM SEKTORAL PROVINSI (UMSP) TAHUN 2011
• Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 114 Tahun 2010
  PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA CARA PUSAT PENYIAPAN TENAGA KERJA
• Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 6 Tahun 2007
  PENGALIHAN STATUS KEPEGAWAIAN TERHADAP PEGAWAI EKS PERSEROAN TERBATAS RUMAH SAKIT CENGKARENG
• Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 19 Tahun 2007
  PENYELENGGARAAN GRIYA PIJAT
• Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 20 Tahun 2007
  PENYELENGGARAAN KARAOKE
• Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 21 Tahun 2007
  PENYELENGGARAAN DISKOTIK
• Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Nomor PER.19/MEN/XII/2010 Tahun 2010
  ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT BADAN NASIONAL SERTIFIKASI PROFESI
• Peraturan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 6 Tahun 2010
  PEMANTAUAN KESEHATAN UNTUK PEKERJA RADIASI
• Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19/PERMENTAN/OT.140/3/2011 Tahun 2011
  PEDOMAN PERKEBUNAN KELAPA SAWIT BERKELANJUTAN INDONESIA (INDONESIAN SUSTAINABLE PALM OIL/ISPO)
• Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP.42/MEN/III/2008 Tahun 2008
  PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA SEKTOR KETENAGAKERJAAN BIDANG KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA
• Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Nomor PER.03/MEN/IV/2011 Tahun 2011
  STANDAR PELAYANAN MINIMUM BALAI BESAR LATIHAN KERJA INDUSTRI SERANG
• Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP.241/MEN/V/2007 Tahun 2007
  PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA SEKTOR INDUSTRI MINYAK DAN GAS BUMI SERTA PANAS BUMI SUB SEKTOR INDUSTRI MINYAK DAN GAS HULU BIDANG PENGEBORAN SUB BIDANG PENGEBORAN DARAT
• Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP.243/MEN/V/2007 Tahun 2007
  PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA SEKTOR INDUSTRI MINYAK DAN GAS BUMI SERTA PANAS BUMI SUB SEKTOR INDUSTRI MINYAK DAN GAS BUMI HULU BIDANG PRODUKSI SUB BIDANG PERAWATAN SUMUR
• Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP.244/MEN/V/2007 Tahun 2007
  PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA SEKTOR INDUSTRI MINYAK DAN GAS BUMI SERTA PANAS BUMI SUB SEKTOR INDUSTRI MINYAK DAN GAS BUMI HULU HILIR (SUPPORTING) BIDANG SISTEM MANAJEMEN LINGKUNGAN
• Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP.245/MEN/V/2007 Tahun 2007
  PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA SEKTOR INDUSTRI MINYAK DAN GAS BUMI SERTA PANAS BUMI SUB SEKTOR INDUSTRI MINYAK DAN GAS BUMI HULU HILIR (SUPPORTING) BIDANG OPERASI PESAWAT ANGKAT, ANGKUT DAN IKAT BEBAN
• Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP.248/MEN/V/2007 Tahun 2007
  PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA SEKTOR INDUSTRI MINYAK DAN GAS BUMI SERTA PANAS BUMI SUB SEKTOR INDUSTRI MINYAK DAN GAS BUMI HULU HILIR (SUPPORTING) BIDANG KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA
• Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP.250/MEN/V/2007 Tahun 2007
  PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA SEKTOR INDUSTRI MINYAK DAN GAS BUMI SUB SEKTOR INDUSTRI MINYAK DAN GAS BUMI HULU BIDANG OPERASI PRODUKSI
• Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 41 Tahun 2007
  SERTIFIKASI PROFESI KEPARIWISATAAN
• Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 81 Tahun 2007
  PENYELENGGARAAN PERMAINAN KETANGKASAN MANUAL/MEKANIK/ELEKTRONIK
• Keputusan Gubernur Propinsi DKI Jakarta Nomor 8 Tahun 2004
  KETENTUAN PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
• Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1086K/40/MEM/2003 Tahun 2003
  STANDARDISASI KOMPETENSI TENAGA TEKNIK KHUSUS BIDANG GEOLOGI DAN PERTAMBANGAN
• Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan Nomor KEP.113/DJPPK/IX/2006 Tahun 2006
  PEDOMAN DAN PEMBINAAN TEKNIS PETUGAS KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA RUANG TERBATAS (CONFINED SPACES)
• Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor SE-13/MEN/SJ-HK/I/2005 Tahun 2005
  PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI ATAS HAK UJI MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945
• Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Nomor SE.918/MEN/PPK-SES/XI/2004 Tahun 2004
  PELAKSANAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DI PROPINSI DAN KABUPATEN/KOTA
• Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2010
  USAHA JASA PERJALANAN WISATA
• Peraturan Kepala Kepolisian Negara Nomor POL.17 Tahun 2006
  PEDOMAN PEMBINAAN BADAN USAHA JASA PENGAMANAN
• Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 432/MENKES/SK/IV/2007 Tahun 2007
  PEDOMAN MANAJEMEN KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA (K3) DI RUMAH SAKIT
• Keputusan Kepala BPMIGAS Nomor KPTS-13/BP00000/2006-S8 Tahun 2006
  PEDOMAN TATA KERJA PENGELOLAAN KESELAMATAN, KESEHATAN KERJA DAN LINDUNGAN LINGKUNGAN KONTRAKTOR
• Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.13/MEN/X/2011 Tahun 2011
  NILAI AMBANG BATAS FAKTOR FISIKA DAN FAKTOR KIMIA DI TEMPAT KERJA
• Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.15/MEN/XI/2011 Tahun 2011
  JARINGAN INFORMASI PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN
• Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.16/MEN/XI/2011 Tahun 2011
  TATA CARA PEMBUATAN DAN PENGESAHAN PERATURAN PERUSAHAAN SERTA PEMBUATAN DAN PENDAFTARAN PERJANJIAN KERJA BERSAMA
• Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Nomor PER.04/MEN/IV/2011 Tahun 2011
  PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI NOMOR PER.15/MEN/X/2010 TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KETENAGAKERJAAN
• Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Nomor PER.05/MEN/IV/2011 Tahun 2011
  STANDAR PELAYANAN MINIMUM BALAI BESAR PENGEMBANGAN LATIHAN KERJA DALAM NEGERI BANDUNG
• Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Nomor PER.06/MEN/IV/2011 Tahun 2011
  STANDAR PELAYANAN MINIMUM BALAI BESAR PENGEMBANGAN LATIHAN KERJA LUAR NEGERI BEKASI
• Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Nomor PER.08/MEN/V/2011 Tahun 2011
  PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA BIDANG KETENAGAKERJAAN DAN KETRANSMIGRASIAN
• Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 07/PRT/M/2010 Tahun 2010
  PEMBERLAKUAN STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA (SKKNI) SEKTOR JASA KONSTRUKSI
• Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2011
  PEMERIKSAAN KESEHATAN DAN PSIKOLOGI CALON TENAGA KERJA INDONESIA
• Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 117 Tahun 2011
  UPAH MINIMUM PROVINSI TAHUN 2012
• Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Nomor PER.12/MEN/X/2011 Tahun 2011
  ATASE KETENAGAKERJAAN DAN STAF TEKNIS KETENAGAKERJAAN PADA PERWAKILAN REPUBLIK INDONESIA DI LUAR NEGERI
• Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 218 Tahun 2010
  GUGUS TUGAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG
• Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan Dan Produktivitas Nomor KEP.162/LATTAS/XI/2009 Tahun 2009
  PETUNJUK PELAKSANAAN PELATIHAN KERJA BAGI CALON TENAGA KERJA INDONESIA DI LUAR NEGERI
• Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan Dan Produktivitas Nomor KEP.163/LATTAS/XI/2009 Tahun 2009
  PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PELATIHAN DAN SERTIFIKASI CALON TENAGA KERJA INDONESIA PENATA LAKSANA RUMAH TANGGA (PLRT) PENEMPATAN KAWASAN TIMUR TENGAH
• Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 28 Tahun 2007
  PENYELENGGARAAN SANTE PAR AQUA (SPA)
• Surat Edaran Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial Dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Nomor B.31/PHIJSK/I/2012 Tahun 2012
  PELAKSANAAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 27/PUU-IX/2011
• Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012
  KERANGKA KUALIFIKASI NASIONAL INDONESIA
• Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 13 Tahun 2012
  UPAH MINIMUM SEKTORAL PROVINSI TAHUN 2012
• Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2306/MENKES/PER/XI/2011 Tahun 2011
  PERSYARATAN TEKNIS PRASARANA INSTALASI ELEKTRIKAL RUMAH SAKIT

SEJARAH

• Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 115/PUU-VII/2009 Tahun 2009
  PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN
• Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor KEP-30/M.EKON/05/2006 Tahun 2006
  TIM KAJIAN AKADEMIS INDEPENDEN TERHADAP AMANDEMEN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN
• Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor SE-13/MEN/SJ-HK/I/2005 Tahun 2005
  PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI ATAS HAK UJI MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945
• Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003
  KETENAGAKERJAAN
• Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2000
  PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2000 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 1998 TENTANG PERUBAHAN BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 1997 TENTANG KETENAGAKERJAAN MENJADI UNDANG-UNDANG
• Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2000
  PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NO. 11 TAHUN 1998 TENTANG PERUBAHAN BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NO. 25 TAHUN 1997 TENTANG KETENAGAKERJAAN
• Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1998
  PERUBAHAN BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 1997 TENTANG KETENAGAKERJAAN
  Catatan: Perubahan Ps.199. Tanggal berlakunya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1997 diubah semula dari tanggal 1 Oktober 1998 menjadi tanggal 1 Oktober 2000.
• Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1997
  KETENAGAKERJAAN
• Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1969
  KETENTUAN-KETENTUAN POKOK MENGENAI TENAGA KERJA
• Penetapan Presiden Nomor 7 Tahun 1963
  PENCEGAHAN PEMOGOKAN DAN/ATAU PENUTUPAN (LOCK-OUT) DI PERUSAHAAN-PERUSAHAAN, JAWATAN-JAWATAN DAN BADAN-BADAN YANG VITAL
• Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1961
  WAJIB KERJA SARJANA
• Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1957
  PERUBAHAN UNDANG-UNDANG TENTANG POKOK-POKOK PEMERINTAHAN DAERAH 1956
• Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1958
  PENEMPATAN TENAGA ASING
• Undang Undang Darurat Nomor 8 Tahun 1957
  PENETAPAN JUMLAH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTAPRAJA JAKARTA RAYA
• Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1957
  PERUBAHAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1951 TENTANG POKOK-POKOK PEMERINTAHAN DAERAH 1956 (UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1957).
• Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957
  POKOK-POKOK PEMERINTAHAN DAERAH
• Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1954
  PERJANJIAN PERBURUHAN ANTARA SERIKAT BURUH DAN MAJIKAN
• Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1951
  PERNYATAAN BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG KERJA TAHUN 1948 NOMOR 12 DARI REPUBLIK INDONESIA UNTUK SELURUH INDONESIA