• Root
• Lingkungan Hidup
• Limbah
• Bahan Beracun Berbahaya (B3)

PUSAT DATA

Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2001

Title

Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2001

Sub Title

PENGELOLAAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN

Jenis Peraturan

pp

Tahun

2001

Nomor

74

Date

2001-11-26 00:00:00

Tanggal berlaku

2002-05-26 00:00:00

Pengumuman

lembaran-negara

Nomor Pengumuman

138

Tahun Pengumuman

2001

Jenis Tambahan Pengumuman

tambahan-lembaran-negara

Nomor Tambahan Pengumuman

4153

Keywords

B3, bahan berbahaya, beracun

Status

1

DOKUMEN

•   Peraturan Pemerintah No.74 Tahun 2001  84kB

LOKASI

• Bahan Beracun Berbahaya (B3)
• 2001

DASAR HUKUM

• Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995
• Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997
• Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999
• Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1973
• Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999
• Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970
• Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1992
• Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992
• Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992

PERATURAN PELAKSANA

• Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 2 Tahun 2007
  PEDOMAN TEKNIS DAN PERSYARATAN KOMPETENSI PELAKSANAAN RETROFIT DAN RECYCLE PADA SISTEM REFRIGERASI
• Keputusan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 58 Tahun 2004
  MEKANISME PENANGANAN PENCEMARAN LINGKUNGAN HIDUP DI PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
• Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 228 Tahun 2005
  HASIL PENILAIAN PERINGKAT KINERJA PERUSAHAAN DALAM PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PROPER) TAHUN 2004-2005
• Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 45 Tahun 2005
  PEDOMAN PENYUSUNAN LAPORAN PELAKSANAAN RENCANA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (RKL) DAN RENCANA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP (RPL)
• Keputusan Menteri Pertanian Nomor 401/KPTS/SR.140/6/2004 Tahun 2004
  PENDAFTARAN PESTISIDA UNTUK EKSPOR
• Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 04/M-DAG/PER/2/2006 Tahun 2006
  DISTRIBUSI DAN PENGAWASAN BAHAN BERBAHAYA
• Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 24/M-IND/PER/5/2006 Tahun 2006
  PENGAWASAN, PRODUKSI DAN PENGGUNAAN BAHAN BERBAHAYA UNTUK INDUSTRI
• Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 24/M-DAG/PER/6/2006 Tahun 2006
  KETENTUAN IMPOR BAHAN PERUSAK LAPISAN OZON
• Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 33/M-IND/PER/4/2007 Tahun 2007
  LARANGAN MEMPRODUKSI BAHAN PERUSAK LAPISAN OZON SERTA MEMPRODUKSI BARANG YANG MENGGUNAKAN BAHAN PERUSAK LAPISAN OZON
• Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 19 Tahun 2008
  TATA CARA PERIZINAN PENGGUNAAN PESAWAT, INSTALASI, MESIN, PERALATAN, BAHAN, BARANG DAN PRODUKSI TEKNIS LAINNYA
• Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51/M-DAG/PER/12/2007 Tahun 2007
  KETENTUAN IMPOR METIL BROMIDA UNTUK KEPERLUAN KARANTINA DAN PRA PENGAPALAN
• Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 03 Tahun 2008
  TATA CARA PEMBERIAN SIMBOL DAN LABEL BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN
• Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 87/M-IND/PER/9/2009 Tahun 2009
  SISTEM HARMONISASI GLOBAL KLASIFIKASI DAN LABEL PADA BAHAN KIMIA
• Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 44/M-DAG/PER/9/2009 Tahun 2009
  PENGADAAN, DISTRIBUSI DAN PENGAWASAN BAHAN BERBAHAYA
• Peraturan Menteri Pertanian Nomor 37/PERMENTAN/OT.140/7/2009 Tahun 2009
  PENGGUNAAN PESTISIDA BERBAHAN AKTIF METIL BROMIDA UNTUK TINDAKAN PERLAKUAN KARANTINA TUMBUHAN DAN PERLAKUAN PRA PENGAPALAN
• Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 2 Tahun 2010
  PENGGUNAAN SISTEM ELEKTRONIK REGISTRASI BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN DALAM KERANGKA INDONESIA NATIONAL SINGLE WINDOW DI KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP
• Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 35 Tahun 2009
  PENGELOLAAN HALON
• Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 56 Tahun 2002
  PEDOMAN UMUM PENGAWASAN PENAATAN LINGKUNGAN HIDUP BAGI PEJABAT PENGAWAS
• Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 38/M-DAG/PER/10/2010 Tahun 2010
  PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 24/M-DAG/PER/6/2006 TENTANG KETENTUAN IMPOR BAHAN PERUSAK LAPISAN OZON
• Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor PER.10/MEN/2010 Tahun 2010
  TATA CARA DAN PERSYARATAN PERIZINAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERIKANAN
• Peraturan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 3 Tahun 2006
  PERIZINAN INSTALASI NUKLIR NONREAKTOR
• Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 09 Tahun 2011
  PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP NOMOR 286 TAHUN 2010 TENTANG HASIL PENILAIAN PERINGKAT KINERJA PERUSAHAAN DALAM PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PROPER) TAHUN 2009-2010
• Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23/M-DAG/PER/9/2011 Tahun 2011
  PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 44/M-DAG/PER/9/2009 TENTANG PENGADAAN, DISTRIBUSI, DAN PENGAWASAN BAHAN BERBAHAYA
• Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 71/M-IND/PER/8/2006 Tahun 2006
  PEMBENTUKAN TIM PENGKAJIAN MASALAH LINGKUNGAN HIDUP DAN PENCEMARAN AKIBAT KEGIATAN INDUSTRI MANUFAKTUR
• Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor SK.725/AJ.302/DRJD/2004 Tahun 2004
  PENGANGKUTAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DI JALAN
• Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 790/MPP/KEP/12/2002
  PERUBAHAN KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN NOMOR 110/MPP/KEP/1/1998 TENTANG LARANGAN MEMPRODUKSI DAN MEMPERDAGANGKAN BAHAN PERUSAK LAPISAN OZON SERTA MEMPRODUKSI DAN MEMPERDAGANGKAN BARANG BARU YANG MENGGUNAKAN BAHAN PERUSAK LAPISAN OZON (OZONE DEPLETING SUBSTANCES) SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN NOMOR 410/MPP/KEP/9/1998
• Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 9 Tahun 2007
  IZIN PENGELOLAAN LIMBAH PADAT BUKAN BERASAL DARI BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (NON-B3) YANG BERNILAI EKONOMIS
• Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 03/M-DAG/PER/I/2012 Tahun 2012
  KETENTUAN IMPOR BAHAN PERUSAK LAPISAN OZON (BPO)
• Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 11 Tahun 2006
  PENGENDALIAN PENCEMARAN UDARA
• Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 4 Tahun 2003
  IJIN GANGGUAN
• Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2005
  PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP

SEJARAH

• Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2001
  PENGELOLAAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN