• Root
• Kategori
• Lingkungan Hidup

PUSAT DATA

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997

Title

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997

Sub Title

PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

Jenis Peraturan

uu

Tahun

1997

Nomor

23

Date

1997-09-19 00:00:00

Tanggal berlaku

1997-09-19 00:00:00

Pengumuman

lembaran-negara

Nomor Pengumuman

68

Tahun Pengumuman

1997

Jenis Tambahan Pengumuman

tambahan-lembaran-negara

Nomor Tambahan Pengumuman

3699

Keywords

pengelolaan lingkungan hidup

Document Amount

4

Status

1

DOKUMEN

•   Undang-Undang No.23 Tahun 1997  130kB

LOKASI

• Lingkungan Hidup
• 1997

PERATURAN PELAKSANA

• Keputusan Presiden Nomor 76 Tahun 2000
  PENGUSAHAAN SUMBER DAYA PANAS BUMI UNTUK PEMBANGKIT TENAGA LISTRIK
• Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2002
  PENGENDALIAN PENAMBANGAN PASIR LAUT
• Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2001
  PENGENDALIAN KERUSAKAN DAN ATAU PENCEMARAN LINGKUNGAN HIDUP YANG BERKAITAN DENGAN KEBAKARAN HUTAN DAN ATAU LAHAN
• Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1999
  PENGUSAHAAN HUTAN DAN PEMUNGUTAN HASIL HUTAN PADA HUTAN PRODUKSI
• Keputusan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 1451K/10/MEM/2000 Tahun 2000
  PEDOMAN TEKNIS PENYELENGGARAAN TUGAS PEMERINTAHAN DI BIDANG PENGELOLAAN AIR BAWAH TANAH
• Keputusan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 1453K/29/MEM/2000 Tahun 2000
  PEDOMAN TEKNIS PENYELENGGARAAN TUGAS PEMERINTAHAN DI BIDANG PERTAMBANGAN UMUM
• Keputusan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 1456 K/20/MEM/2000 Tahun 2000
  PEDOMAN PENGELOLAAN KAWASAN KARS
• Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2001
  PEMBERANTASAN PENEBANGAN KAYU ILLEGAL (ILLEGAL LOGGING) DAN PEREDARAN HASIL HUTAN ILLEGAL DI KAWASAN EKOSISTEM LEUSER DAN TAMAN NASIONAL TANJUNG PUTING
• Keputusan Menteri Pertambangan Dan Energi Nomor 975.K/47/MPE/1999 Tahun 1999
  PERUBAHAN PERATURAN MENTERI PERTAMBANGAN DAN ENERGI NOMOR 01.P/47/M.PE/1992 TENTANG RUANG BEBAS SALURAN UDARA TEGANGAN TINGGI (SUTT) DAN SALURAN UDARA TEGANGAN EKSTRA TINGGI (SUTET) UNTUK PENYALURAN TENAGA LISTRIK
• Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001
  PENGELOLAAN KUALITAS AIR DAN PENGENDALIAN PENCEMARAN AIR
• Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 110/MPP/KEP/1/1998 Tahun 1998
  LARANGAN MEMPRODUKSI DAN MEMPERDAGANGKAN BAHAN PERUSAK LAPISAN OZON SERTA MEMPRODUKSI DAN MEMPERDAGANGKAN BARANG BARU YANG MENGGUNAKAN BAHAN PERUSAK LAPISAN OZON (OZONE DEPLETING SUBSTANCES)
• Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 111/MPP/Kep/1/1998 Tahun 1998
  PERUBAHAN KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN NO. 230/MPP/Kep/7/97 TENTANG BARANG YANG DIATUR TATANIAGA IMPORNYA
• Keputusan Menteri Pertambangan Dan Energi Nomor 1517.K/20/M.PE/1999 Tahun 1999
  PERNYATAAN DIRI (SELF DECLARATION) DI BIDANG KINERJA LINGKUNGAN BAGI PERUSAHAAN YANG BERGERAK DI SEKTOR PERTAMBANGAN DAN ENERGI
• Keputusan Menteri Pertambangan Dan Energi Nomor 1519.K/20/MPE/1999 Tahun 1999
  PEMANFAATAN TEKNOLOGI PENGINDERAAN JAUH DALAM PENGAWASAN DAN PEMANTAUAN KEGIATAN PERTAMBANGAN DAN ENERGI
• Keputusan Menteri Pertambangan Dan Energi Nomor 1539.K/20/MPE/1999 Tahun 1999
  PEMADAMAN BATUBARA TERBAKAR
• Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1405/MENKES/SK/XI/2002 Tahun 2002
  PERSYARATAN KESEHATAN LINGKUNGAN KERJA PERKANTORAN DAN INDUSTRI
• Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1407/MENKES/SK/XI/2002 Tahun 2002
  PEDOMAN PENGENDALIAN DAMPAK PENCEMARAN UDARA
• Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 86 Tahun 2002
  PEDOMAN PELAKSANAAN UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP
• Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 288/MENKES/SK/III/2003 Tahun 2003
  PEDOMAN PENYEHATAN SARANA DAN BANGUNAN UMUM
• Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 112 Tahun 2003
  BAKU MUTU AIR LIMBAH DOMESTIK
• Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 113 Tahun 2003
  BAKU MUTU AIR LIMBAH BAGI USAHA DAN ATAU KEGIATAN PERTAMBANGAN BATU BARA
• Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 77 Tahun 2003
  PEMBENTUKAN LEMBAGA PENYEDIA JASA PELAYANAN PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN HIDUP DI LUAR PENGADILAN (LPJP2SLH) PADA KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP
• Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 78 Tahun 2003
  TATA CARA PENGELOLAAN PERMOHONAN PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN HIDUP DI LUAR PENGADILAN PADA KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP
• Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2001
  JENIS RENCANA USAHA DAN/ATAU KEGIATAN YANG WAJIB DILENGKAPI DENGAN ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP
• Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 3 Tahun 2000
  JENIS USAHA DAN/ATAU KEGIATAN YANG WAJIB DILENGKAPI DENGAN ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP
• Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 30 Tahun 1999
  PANDUAN PENYUSUNAN DOKUMEN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
• Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 30 Tahun 2001
  PEDOMAN PELAKSANAAN AUDIT LINGKUNGAN HIDUP YANG DIWAJIBKAN
• Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 40 Tahun 2000
  PEDOMAN TATA KERJA KOMISI PENILAI ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP
• Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 42 Tahun 2000
  SUSUNAN KEANGGOTAAN KOMISI PENILAI DAN TIM TEKNIS ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP PUSAT
• Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2000
  PANDUAN PENYUSUNAN AMDAL KEGIATAN PEMBANGUNAN DI DAERAH LAHAN BASAH
• Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 2000
  BADAN PENGENDALIAN DAMPAK LINGKUNGAN
• Keputusan Kepala Bapedal Nomor 08 Tahun 2000
  KETERLIBATAN MASYARAKAT DAN KETERBUKAAN INFORMASI DALAM PROSES ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP
• Keputusan Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Nomor 105 Tahun 1997
  PANDUAN PEMANTAUAN PELAKSANAAN RENCANA PENGELOLAAN LINGKUNGAN (RKL) DAN RENCANA PEMANTAUAN LINGKUNGAN (RPL)
• Keputusan Kepala Bapedal Nomor 124 Tahun 1997
  PANDUAN KAJIAN ASPEK KESEHATAN MASYARAKAT DALAM PENYUSUNAN AMDAL
• Keputusan Kepala Bapedal Nomor 19 Tahun 1999
  ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENGENDALIAN DAMPAK LINGKUNGAN WILAYAH
• Keputusan Kepala Bapedal Nomor 9 Tahun 2000
  PEDOMAN PENYUSUNAN ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP
• Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 1999
  PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 18 TAHUN 1999 TENTANG PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN
• Keputusan Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Nomor 27 Tahun 2001
  PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL (PPNS) LINGKUNGAN HIDUP DI BAPEDAL
• Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 3 Tahun 1998
  BAKU MUTU LIMBAH CAIR BAGI KAWASAN INDUSTRI
• Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 45 Tahun 1997
  INDEKS STANDAR PENCEMAR UDARA
• Keputusan Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Nomor 107 Tahun 1997
  PERHITUNGAN DAN PELAPORAN SERTA INFORMASI INDEKS STANDAR PENCEMAR UDARA
• Keputusan Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Nomor 113 Tahun 2000
  PEDOMAN UMUM DAN PEDOMAN TEKNIS LABORATORIUM LINGKUNGAN
• Keputusan Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Nomor 03 Tahun 1998
  PROGRAM KEMITRAAN DALAM PENGELOLAAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN
• Keputusan Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Nomor KEP-02/BAPEDAL/01/1998 Tahun 1998
  TATA LAKSANA PENGAWASAN PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN DI DAERAH
• Keputusan Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Nomor 4 Tahun 1998
  PENETAPAN PRIORITAS PROPINSI DAERAH TINGKAT I PROGRAM KEMITRAAN DALAM PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN
• Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 815K/30/MEM/2003 Tahun 2003
  PEMANFAATAN JARINGAN TENAGA LISTRIK UNTUK KEPENTINGAN TELEKOMUNIKASI, MULTIMEDIA, DAN INFORMATlKA
• Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002
  KETAHANAN PANGAN
• Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2001
  PENGELOLAAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN
• Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 520/MPP/KEP/8/2003 Tahun 2003
  LARANGAN IMPOR LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3)
• Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 142 Tahun 2003
  PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP NOMOR 111 TAHUN 2003 TENTANG PEDOMAN MENGENAI SYARAT DAN TATA CARA PERIZINAN SERTA PEDOMAN KAJIAN PEMBUANGAN AIR LIMBAH KE AIR ATAU SUMBER AIR
• Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 115 Tahun 2003
  PEDOMAN PENENTUAN STATUS MUTU AIR
• Peraturan Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1 Tahun 2004
  PAJAK PENGAMBILAN DAN PEMANFAATAN AIR BAWAH TANAH DAN AIR PERMUKAAN
• Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 128 Tahun 2003
  TATACARA DAN PERSYARATAN TEKNIS PENGOLAHAN LIMBAH MINYAK BUMI DAN TANAH TERKONTAMINASI OLEH MINYAK BUMI SECARA BIOLOGIS
• Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 129 Tahun 2003
  BAKU MUTU EMISI USAHA DAN ATAU KEGIATAN MINYAK DAN GAS BUMI
• Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 2002
  PANITIA NASIONAL PERTEMUAN TINGKAT MENTERI KOMISI PERSIAPAN KONFERENSI TINGKAT TINGGI DUNIA UNTUK PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN
• Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 2002
  PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN PENGUSAHAAN PASIR LAUT
• Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.159/MENHUT-II/2004 Tahun 2004
  RESTORASI EKOSISTEM DI KAWASAN HUTAN PRODUKSI
• Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2002
  PENGELOLAAN LIMBAH RADIOAKTIF
• Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 61/SK/2004 Tahun 2004
  PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL
• Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2000
  KOMITE ANTAR DEPARTEMEN BIDANG KEHUTANAN
• Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 2001
  PANITIA NASIONAL PERTEMUAN TINGKAT MENTERI KOMISI PERSIAPAN KONFERENSI TINGKAT TINGGI DUNIA UNTUK PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN
• Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.207/MENHUT-II/2004 Tahun 2004
  PENETAPAN JATAH PRODUKSI HASIL HUTAN KAYU SECARA NASIONAL UNTUK PERIODE TAHUN 2005 YANG BERASAL DARI PEMANFAATAN HUTAN PRODUKSI ALAM
• Peraturan Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 10 Tahun 2004
  KEPARIWISATAAN
• Peraturan Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 8 Tahun 2004
  PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN KOMODITAS HASIL PERTANIAN DI PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
• Keputusan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 58 Tahun 2004
  MEKANISME PENANGANAN PENCEMARAN LINGKUNGAN HIDUP DI PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
• Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999
  PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN
• Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.12/MENHUT-II/2004 Tahun 2004
  PENGGUNAAN KAWASAN HUTAN LINDUNG UNTUK KEGIATAN PERTAMBANGAN
• Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2002
  TATA HUTAN DAN PENYUSUNAN RENCANA PENGELOLAAN HUTAN, PEMANFAATAN HUTAN DAN PENGGUNAAN KAWASAN HUTAN
• Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 71/SK/2004 Tahun 2004
  PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL NOMOR 61/SK/2004 TENTANG PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL
• Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004
  PERENCANAAN KEHUTANAN
• Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 57 Tahun 2003
  PETUNJUK PELAKSANAAN IZIN PEMBUANGAN LIMBAH CAIR DI PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
• Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999
  ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP
• Keputusan Gubernur Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 143 Tahun 2000
  PETUNJUK PELAKSANAAN PENYELENGGARAAN PERTAMBANGAN BAHAN GALIAN PASIR LAUT DI PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
• Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 122 Tahun 2004
  PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP NOMOR KEP-51/MENLH/10/1995 TENTANG BAKU MUTU LIMBAH CAIR BAGI KEGIATAN INDUSTRI
• Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 19 Tahun 2004
  PEDOMAN PENGELOLAAN PENGADUAN KASUS PENCEMARAN DAN ATAU PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP
• Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004
  PERLINDUNGAN HUTAN
• Keputusan Gubernur Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 95 Tahun 2004
  PENYELENGGARAAN KEGIATAN USAHA MINYAK DAN GAS BUMI DI PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
• Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1999
  PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU PERUSAKAN LAUT
• Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.07/MENHUT-II/2005 Tahun 2005
  PENCABUTAN KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN NOMOR 317/KPTS-II/1999 TANGGAL 7 MEI 1999 TENTANG HAK PEMUNGUTAN HASIL HUTAN MASYARAKAT HUKUM ADAT PADA AREAL HUTAN PRODUKSI
• Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2005
  PENGESAHAN BEIJING AMENDMENT TO THE MONTREAL PROTOCOL ON SUBSTANCES THAT DEPLETE THE OZONE LAYER (AMENDEMEN BEIJING ATAS PROTOKOL MONTREAL TENTANG BAHAN-BAHAN YANG MERUSAK LAPISAN OZON)
• Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2004
  PENGESAHAN KYOTO PROTOCOL TO THE UNITED NATIONS FRAMEWORK CONVENTION ON CLIMATE CHANGE (PROTOKOL KYOTO ATAS KONVENSI KERANGKA KERJA PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA TENTANG PERUBAHAN IKLIM)
• Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1406/MENKES/SK/XI/2002 Tahun 2002
  STANDAR PEMERIKSAAN KADAR TIMAH HITAM PADA SPESIMEN BIOMARKER MANUSIA
• Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 876/MENKES/SK/VIII/2001 Tahun 2001
  PEDOMAN TEKNIS ANALISIS DAMPAK KESEHATAN LINGKUNGAN
• Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 14 Tahun 2002
  KEHUTANAN PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM
• Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 20 Tahun 2002
  KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM
• Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.10/MEN/2004 Tahun 2004
  PELABUHAN PERIKANAN
• Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 75 Tahun 2005
  KAWASAN DILARANG MEROKOK
• Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1335/MENKES/SK/X/2002 Tahun 2002
  STANDAR OPERASIONAL PENGAMBILAN DAN PENGUKURAN SAMPEL KUALITAS UDARA RUANGAN RUMAH SAKIT
• Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 289/MENKES/SK/III/2003 Tahun 2003
  PROSEDUR PENGENDALIAN DAMPAK PENCEMARAN UDARA AKIBAT KEBAKARAN HUTAN TERHADAP KESEHATAN
• Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 206 Tahun 2005
  KOMISI NASIONAL MEKANISME PEMBANGUNAN BERSIH
• Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 68 Tahun 2005
  PEMBUATAN SUMUR RESAPAN
• Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2005
  KEAMANAN HAYATI PRODUK REKAYASA GENETIK
• Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 1998
  PENGELOLAAN KAWASAN EKOSISTEM LEUSER
• Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 228 Tahun 2005
  HASIL PENILAIAN PERINGKAT KINERJA PERUSAHAAN DALAM PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PROPER) TAHUN 2004-2005
• Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.24/MENHUT-II/2005 Tahun 2005
  TATA CARA PENYELESAIAN IZIN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU PADA HUTAN TANAMAN/HAK PENGUSAHAAN HUTAN TANAMAN INDUSTRI YANG TELAH MENDAPAT PERSETUJUAN PRINSIP BERDASARKAN PERMOHONAN
• Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 1999
  PERUSAHAAN UMUM (PERUM) JASA TIRTA II
• Keputusan Menteri Pertanian Nomor 253/KPTS/OT.140/4/2004 Tahun 2004
  PEDOMAN PENGAWASAN PENGADAAN, PEREDARAN, DAN PENGGUNAAN ALAT DAN ATAU MESIN PERTANIAN
• Peraturan Gubernur Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 103 Tahun 2005
  PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN
• Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 14/M-DAG/PER/7/2005 Tahun 2005
  KETENTUAN IMPOR BEBERAPA PRODUK UNTUK KAWASAN BERIKAT DAERAH INDUSTRI PULAU BATAM, KAWASAN INDUSTRI DI PULAU BINTAN DAN KAWASAN INDUSTRI DI PULAU KARIMUN
• Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.26/MENHUT-II/2005 Tahun 2005
  PEDOMAN PEMANFAATAN HUTAN HAK
• Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 45 Tahun 2005
  PEDOMAN PENYUSUNAN LAPORAN PELAKSANAAN RENCANA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (RKL) DAN RENCANA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP (RPL)
• Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2002
  HUTAN KOTA
• Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2001
  IRIGASI
• Peraturan Pemerintah Nomor 150 Tahun 2000
  PENGENDALIAN KERUSAKAN TANAH UNTUK PRODUKSI BIOMASSA
• Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 2 Tahun 2006
  PENGUSAHAAN PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA ENERGI TERBARUKAN SKALA MENENGAH
• Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 04/M-DAG/PER/2/2006 Tahun 2006
  DISTRIBUSI DAN PENGAWASAN BAHAN BERBAHAYA
• Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.10/MENHUT-II/2006 Tahun 2006
  INVENTARISASI HUTAN PRODUKSI TINGKAT UNIT PENGELOLAAN HUTAN
• Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 2091/KPTS-II/2001 Tahun 2001
  PENETAPAN IKAN ARWANA IRIAN (SCLEROPAGES JARDIN) SEBAGAI SATWA BURU
• Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.67/MENHUT-II/2004 Tahun 2004
  PEREDARAN DAN PEMANFAATAN BENIH JATI
• Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.135/MENHUT-II/2004 Tahun 2004
  PERUBAHAN FUNGSI KAWASAN HUTAN LINDUNG DAN TAMAN WISATA ALAM PADA KELOMPOK HUTAN GUNUNG MERBABU SELUAS + 5.725 (LIMA RIBU TUJUH RATUS DUA PULUH LIMA) HEKTAR, YANG TERLETAK DI KABUPATEN MAGELANG, SEMARANG DAN BOYOLALI, PROVINSI JAWA TENGAH MENJADI TAMAN NAS
• Keputusan Menteri Kehutanan Dan Perkebunan Nomor 055/KPTS-II/2000 Tahun 2000
  PERLINDUNGAN IKAN RAJA LAUT (LATIMERIA MENADOENSIS) SEBAGAI SATWA YANG DI LINDUNGI
• Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor 32/KPTS-II/2001 Tahun 2001
  KRITERIA DAN STANDAR PENGUKUHAN KAWASAN HUTAN
• Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.10/MENHUT-II/2004 Tahun 2004
  PERUBAHAN PERATURAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR P.05/MENHUT-II/2004 TAHUN 2004 TENTANG PEMBERIAN IZIN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU PADA HUTAN TANAMAN MELALUI PENAWARAN DALAM PELELANGAN
• Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.14/MENHUT-II/2006 Tahun 2006
  PEDOMAN PINJAM PAKAI KAWASAN HUTAN
• Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.03/MENHUT-II/2005 Tahun 2005
  PEDOMAN VERIFIKASI IZIN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU PADA HUTAN ALAM DAN ATAU PADA HUTAN TANAMAN YANG DITERBITKAN OLEH GUBERNUR ATAU BUPATI/WALIKOTA
• Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 146/KPTS-II/1999 Tahun 1999
  PEDOMAN REKLAMASI BEKAS TAMBANG DALAM KAWASAN HUTAN
• Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 258/KPTS-II/2000 Tahun 2000
  PERUBAHAN FUNGSI SEBAGIAN HUTAN PRODUKSI TERBATAS SERENGAM HULU SELUAS ± 20.700 (DUA PULUH RIBU TUJUH RATUS) HEKTAR DAN SEBAGIAN HUTAN PRODUKSI TETAP SERENGAM HILIR SELUAS ± 11.400 (SEBELAS RIBU EMPAT RATUS) HEKTAR. SERTA PENUNJUKAN SEBAGIAN AREAL ....
• Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 342/KPTS-VII/2003 Tahun 2003
  PERUBAHAN KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN NOMOR 213/KPTS/VII/2000 TENTANG RENCANA STRATEJIK DEPARTEMEN KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN TAHUN 2001 - 2005
• Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 496/KPTS-II/2002 Tahun 2002
  PENUNJUKAN SEBAGIAN KAWASAN TAMAN WISATA ALAM PENELOKAN, KELOMPOK HUTAN GUNUNG ABANG AGUNG (RTK.8) YANG DIGUNAKAN UNTUK KEPENTINGAN PERIBADATAN PURA PELISAN SELUAS ± 0,11 (SEBELAS PERSERATUS) HEKTAR YANG TERLETAK DI WILAYAH RPH PENELOKAN, KECAMATAN ....
• Instruksi Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam Nomor 762/DJ-IV.INS/LH/2001 Tahun 2001
  PENERTIBAN DAN PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENGUASAAN DAN ATAU PERDAGANGAN ORANGUTAN DAN SATWA LIAR YANG DILINDUNGI UNDANG-UNDANG BESERTA HABITATNYA
• Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 611/KPTS-II/2002 Tahun 2002
  PENCABUTAN KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR 090/KPTS-IV/1988 TANGGAL 27 PEBRUARI 1988 JO KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN NOMOR 676/KPTS-II/1999 TANGGAL 1 SEPTEMBER 1999 TENTANG PEMBERIAN HAK PENGUSAHAAN HUTAN KEPADA PT. BINA SAMAKTHA DI ....
• Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 104/KPTS-II/2000 Tahun 2000
  TATA CARA MENGAMBIL TUMBUHAN LIAR DAN MENANGKAP SATWA LIAR
• Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.26/MENHUT-II/2006 Tahun 2006
  PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI TERPADU
• Keputusan Menteri Pertanian Nomor 401/KPTS/SR.140/6/2004 Tahun 2004
  PENDAFTARAN PESTISIDA UNTUK EKSPOR
• Peraturan Menteri Keuangan Nomor 24/PMK.06/2006 Tahun 2006
  PENGELOLAAN REKENING INDUK DANA LINGKUNGAN BERGILIR
• Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 24/M-IND/PER/5/2006 Tahun 2006
  PENGAWASAN, PRODUKSI DAN PENGGUNAAN BAHAN BERBAHAYA UNTUK INDUSTRI
• Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 20/KPTS-II/2001 Tahun 2001
  POLA UMUM DAN STANDAR SERTA KRITERIA REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN
• Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 449/KPTS-II/1999 Tahun 1999
  PENGELOLAAN BURUNG WALET (COLLOCALIA) DI HABITAT ALAMI (IN-SITU) DAN HABITAT BUATAN (EX-SITU)
• Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 728/KPTS-II/1998 Tahun 1998
  LUAS MAKSIMUM PENGUSAHAAN HUTAN DAN PELEPASAN KAWASAN HUTAN UNTUK BUDIDAYA PERKEBUNAN
• Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 52/KPTS-II/2001 Tahun 2001
  PEDOMAN PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI
• Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 070/KPTS-II/2000 Tahun 2000
  PENUNJUKAN PULAU PIEH DAN PERAIRAN DISEKITARNYA SELUAS ± 39.900 (TIGA PULUH SEMBILAN RIBU SEMBILAN RATUS) HEKTAR, YANG TERLETAK DI KECAMATAN ULAKAN TAPAKIS, KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PADANG PARIAMAN, PROPINSI DAERAH TINGKAT I SUMATERA BARAT MENJADI ....
• Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 385/KPTS-II/1999 Tahun 1999
  PENETAPAN LOLA MERAH (TROCHUS NILOTICUS) SEBAGAI SATWA BURU
• Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 614/KPTS-II/1999 Tahun 1999
  PEDOMAN PEMBANGUNAN HUTAN TANAMAN CAMPURAN
• Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1 Tahun 2006
  RETRIBUSI DAERAH
• Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 34/KPTS-II/1999 Tahun 1999
  PERUBAHAN FUNGSI SUAKA MARGASATWA, KAWASAN HUTAN PRODUKSI DAN KAWASAN HUTAN PRODUKSI YANG DAPAT DIKONVERSI SELUAS 129.700 (SERATUS DUA PULUH SEMBILAN RIBU TUJUH RATUS) HEKTAR DAN PENUNJUKAN AREAL PENGGUNAAN LAIN SELUAS ± 2.300 (DUA RIBU TIGA RATUS) ....
• Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2005
  PENGESAHAN AMENDMENT TO THE BASEL CONVENTION ON THE CONTROL OF TRANSBOUNDARY MOVEMENTS OF HAZARDOUS WASTES AND THEIR DISPOSAL (AMENDEMEN ATAS KONVENSI BASEL TENTANG PENGAWASAN PERPINDAHAN LINTAS BATAS LIMBAH BERBAHAYA DAN PEMBUANGANNYA)
• Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2005
  PENGELOLAAN PULAU-PULAU KECIL TERLUAR
• Keputusan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 1693 K/34/MEM/2001 Tahun 2001
  PELAKSANAAN PABRIKASI PELUMAS DAN PENGOLAHAN PELUMAS BEKAS SERTA PENETAPAN MUTU PELUMAS
• Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000
  PERLINDUNGAN VARIETAS TANAMAN
• Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 52 Tahun 2006
  PEDOMAN PENGENDALIAN KUALITAS UDARA DALAM RUANGAN (KUDR)
• Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 45 Tahun 2006
  PENGELOLAAN LUMPUR BOR, LIMBAH LUMPUR DAN SERBUK BOR PADA KEGIATAN PENGEBORAN MINYAK DAN GAS BUMI
• Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999
  KEHUTANAN
• Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 24/M-DAG/PER/6/2006 Tahun 2006
  KETENTUAN IMPOR BAHAN PERUSAK LAPISAN OZON
• Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 3 Tahun 2005
  PENETAPAN PERKAMPUNGAN BUDAYA BETAWI DI KELURAHAN SRENGSENG SAWAH, KECAMATAN JAGAKARSA KOTAMADYA JAKARTA SELATAN
• Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.49/MENHUT-II/2006 Tahun 2006
  PETUNJUK PELAKSANAAN PENILAIAN PELAKSANAAN GERAKAN NASIONAL REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN (GNRHL/GERHAN) TAHUN 2003 DAN 2004
• Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2000
  LEMBAGA PENYEDIA JASA PELAYANAN PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN HIDUP DI LUAR PENGADILAN
• Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 11 Tahun 2006
  JENIS RENCANA USAHA DAN/ATAU KEGIATAN YANG WAJIB DILENGKAPI DENGAN ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP
• Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.382/MENHUT-II/2004 Tahun 2004
  IZIN PEMANFAATAN KAYU (IPK)
• Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.61/MENHUT-II/2006 Tahun 2006
  KAWASAN HUTAN YANG DAPAT DICADANGKAN ATAU DIBERIKAN IZIN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU PADA HUTAN TANAMAN
• Peraturan Daerah Kabupaten Pasir Nomor 15 Tahun 2002
  PERTAMBANGAN UMUM DAERAH
• Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2006
  AMBANG BATAS EMISI GAS BUANG KENDARAAN BERMOTOR LAMA
• Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/PRT/M/2006 Tahun 2006
  KEBIJAKAN DAN STRATEGI NASIONAL PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM (KSNP-SPAM)
• Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 21/PRT/M/2006 Tahun 2006
  KEBIJAKAN DAN STRATEGI NASIONAL PENGEMBANGAN SISTEM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN (KSNP-SPP)
• Keputusan Gubernur Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 30 Tahun 2001
  TATA CARA PENGAWASAN, PENGENDALIAN, PENIMBUNAN DAN PENYALURAN BAHAN BAKAR MINYAK TANAH DI PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
• Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 02/M-DAG/PER/1/2007 Tahun 2007
  LARANGAN EKSPOR PASIR, TANAH DAN TOP SOIL (TERMASUK TANAH PUCUK ATAU HUMUS)
• Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 03/M-DAG/PER/1/2007 Tahun 2007
  VERIFIKASI ATAU PENELUSURAN TEKNIS EKSPOR BAHAN GALIAN GOLONGAN C SELAIN PASIR, TANAH DAN TOP SOIL (TERMASUK TANAH PUCUK ATAU HUMUS)
• Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 04/M-DAG/PER/1/2007 Tahun 2007
  KETENTUAN EKSPOR TIMAH BATANGAN
• Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 7/3/DPNP Tahun 2005
  PENILAIAN KUALITAS AKTIVA BANK UMUM
• Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 8/22/DPBS Tahun 2006
  PENILAIAN KUALITAS AKTIVA BANK UMUM YANG MELAKSANAKAN KEGIATAN USAHA BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH
• Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.279/MENHUT-II/2004 Tahun 2004
  PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR 126/KPTS-II/2003 TENTANG PENATAUSAHAAN HASIL HUTAN
• Instruksi Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 5 Tahun 2007
  PELAKSANAAN PENGENDALIAN PEMELIHARAAN DAN PEREDARAN UNGGAS
• Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 1 Tahun 2007
  PEDOMAN PENGKAJIAN TEKNIS UNTUK MENETAPKAN KELAS AIR
• Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 2 Tahun 2007
  PEDOMAN TEKNIS DAN PERSYARATAN KOMPETENSI PELAKSANAAN RETROFIT DAN RECYCLE PADA SISTEM REFRIGERASI
• Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 01/M-DAG/PER/1/2007 Tahun 2007
  PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN NOMOR 558/MPP/Kep/12/1998 TENTANG KETENTUAN UMUM DIBIDANG EKSPOR SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH BEBERAPA KALI TERAKHIR DENGAN PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 07/M-DAG/PER/4/2005
• Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 15 Tahun 2007
  PENGENDALIAN PEMELIHARAAN DAN PEREDARAN UNGGAS
• Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 478 Tahun 2006
  RENCANA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (RKL) DAN RENCANA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP (RPL) TAMBAHAN KEGIATAN PENGEMBANGAN LAPANGAN MINYAK DAN GAS PAGERUNGAN, DI BLOK KANGEAN, KABUPATEN SUMENEP, PROVINSI JAWA TIMUR OLEH BP MIGAS-EMP KANGEAN LIMITED
• Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 8 Tahun 2006
  PEDOMAN PENYUSUNAN ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP
• Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 156 Tahun 2007
  PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP NOMOR 283 TAHUN 2006 TENTANG PANITIA TEKNIS PERUMUSAN STANDAR KOMPETENSI PERSONIL DAN LEMBAGA JASA LINGKUNGAN
• Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 14/PERMEN/M/2006 Tahun 2006
  PENYELENGGARAAN PERUMAHAN KAWASAN KHUSUS
• Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 3 Tahun 2007
  FASILITAS PENGUMPULAN DAN PENYIMPANAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN DI PELABUHAN
• Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 32/PERMEN/M/2006 Tahun 2006
  PETUNJUK TEKNIS KAWASAN SIAP BANGUN DAN LINGKUNGAN SIAP BANGUN YANG BERDIRI SENDIRI
• Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2006
  PENANGGULANGAN KEADAAN DARURAT TUMPAHAN MINYAK DI LAUT
• Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 4 Tahun 2007
  BAKU MUTU AIR LIMBAH BAGI USAHA DAN/ATAU KEGIATAN MINYAK DAN GAS SERTA PANAS BUMI
• Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 65 Tahun 2007
  PROSEDUR PERIZINAN PEMANFAATAN AIR PERMUKAAN
• Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 126/KPTS-II/2003 Tahun 2003
  PENATAUSAHAAN HASIL HUTAN
• Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 47 Tahun 2006
  PEDOMAN PEMBUATAN DAN PEMANFAATAN BRIKET BATUBARA DAN BAHAN BAKAR PADAT BERBASIS BATUBARA
• Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.63/MENHUT-II/2006 Tahun 2006
  PERUBAHAN PERATURAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR P.55/MENHUT-II/2006 TENTANG PENATAUSAHAAN HASIL HUTAN YANG BERASAL DARI HUTAN NEGARA
• Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 34/PERMEN/M/2006 Tahun 2006
  PEDOMAN UMUM PENYELENGGARAAN KETERPADUAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS (PSU) KAWASAN PERUMAHAN
• Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 7 Tahun 2007
  BAKU MUTU EMISI SUMBER TIDAK BERGERAK BAGI KETEL UAP
• Peraturan Daerah Propinsi DKI Jakarta Nomor 6 Tahun 2007
  PENGENDALIAN PENYAKIT DEMAM BERDARAH DENGUE
• Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 92 Tahun 2007
  UJI EMISI DAN PERAWATAN KENDARAAN BERMOTOR
• Peraturan Presiden Nomor 89 Tahun 2007
  GERAKAN NASIONAL REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN
• Peraturan Daerah Propinsi DKI Jakarta Nomor 2 Tahun 2005
  PENGENDALIAN PENCEMARAN UDARA
• Peraturan Bersama Gubernur DKI, Kapolda Metro Jaya, Kajati DKI, Kepala PPLH Reg.4 Nomor 101, B/5576/VII/2007/Datro, B-3845/0.1/GP/06/2007, Kep-41B/PPLH-Reg.4/06/2007 Tahun 2007
  PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP TERPADU
• Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP.313 Tahun 2006
  PENETAPAN LOKASI PELABUHAN KHUSUS PT. BANGUN ADYABAHAN PERKASA DI DESA BATU MERAH, KECAMATAN BATU AMPAR, KOTA BATAM, PROVINSI KEPULAUAN RIAU
• Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.6/MENHUT-II/2007 Tahun 2007
  RENCANA KERJA DAN RENCANA KERJA TAHUNAN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU DALAM HUTAN ALAM DAN RESTORASI EKOSISTEM DALAM HUTAN ALAM PADA HUTAN PRODUKSI
• Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.55/MENHUT-II/2006 Tahun 2006
  PENATAUSAHAAN HASIL HUTAN YANG BERASAL DARI HUTAN NEGARA
• Peraturan Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 8 Tahun 1999
  JARINGAN UTILITAS
• Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 12 Tahun 2007
  DOKUMEN PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP BAGI USAHA DAN/ATAU KEGIATAN YANG TIDAK MEMILIKI DOKUMEN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
• Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007
  PENATAAN RUANG TERBUKA HIJAU KAWASAN PERKOTAAN
• Peraturan Daerah Propinsi DKI Jakarta Nomor 8 Tahun 2007
  KETERTIBAN UMUM
• Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 308 Tahun 2005
  PELAKSANAAN ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP, UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK KEGIATAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI DI PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM DAN KEPULAUAN NIAS PROVINSI SUMATERA UTARA
• Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51/M-DAG/PER/12/2007 Tahun 2007
  KETENTUAN IMPOR METIL BROMIDA UNTUK KEPERLUAN KARANTINA DAN PRA PENGAPALAN
• Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.54/MENHUT-II/2007 Tahun 2007
  IZIN PERALATAN UNTUK KEGIATAN IZIN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU (IUPHHK) PADA HUTAN ALAM ATAU KEGIATAN IZIN PEMANFAATAN KAYU (IPK) ATAU HASIL LELANG
• Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007
  PENATAAN DAN PEMBINAAN PASAR TRADISIONAL, PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO MODERN
• Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2007
  PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGELOLAAN AIR LIMBAH BAGI USAHA DAN/ATAU KEGIATAN HULU MINYAK DAN GAS SERTA PANAS BUMI DENGAN CARA INJEKSI
• Keputusan Gubernur Propinsi DKI Jakarta Nomor 169 Tahun 2001
  PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PANTAI BERSIH - LAUT LESTARI DI PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
• Keputusan Gubernur Propinsi DKI Jakarta Nomor 189 Tahun 2002
  JENIS USAHA/KEGIATAN YANG WAJIB DILENGKAPI DENGAN UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN (UKL) DAN UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN (UPL) DI PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
• Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.37/MENHUT-II/2007 Tahun 2007
  HUTAN KEMASYARAKATAN
• Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.3/MENHUT-II/2008 Tahun 2008
  DELINIASI AREAL IZIN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU PADA HUTAN TANAMAN INDUSTRI DALAM HUTAN TANAMAN
• Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.4/MENHUT-II/2008 Tahun 2008
  NORMA, STANDAR, PROSEDUR DAN KRITERIA PEMBERIAN IZIN PEMASUKAN DAN PENGGUNAAN PERALATAN UNTUK KEGIATAN IZIN PEMANFAATAN KAYU (IPK)
• Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.19/MENHUT-II/2007 Tahun 2007
  TATA CARA PEMBERIAN IZIN DAN PERLUASAN AREAL KERJA USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU PADA HUTAN TANAMAN INDUSTRI DALAM HUTAN TANAMAN PADA HUTAN PRODUKSI
• Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.20/MENHUT-II/2007 Tahun 2007
  TATA CARA PEMBERIAN IZIN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU DALAM HUTAN ALAM PADA HUTAN PRODUKSI MELALUI PERMOHONAN
• Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 2 Tahun 2008
  PEMANFAATAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN
• Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 19 Tahun 2008
  TATA CARA PERIZINAN PENGGUNAAN PESAWAT, INSTALASI, MESIN, PERALATAN, BAHAN, BARANG DAN PRODUKSI TEKNIS LAINNYA
• Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.61/MENHUT-II/2007 Tahun 2007
  PERUBAHAN PERATURAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR P.20/MENHUT-II/2007 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN IZIN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU DALAM HUTAN ALAM PADA HUTAN PRODUKSI MELALUI PERMOHONAN
• Peraturan Menteri Pertanian Nomor 26/PERMENTAN/OT.140/2/2007 Tahun 2007
  PEDOMAN PERIZINAN USAHA PERKEBUNAN
• Keputusan Direktur Jenderal Perkebunan Nomor 129.1/KPTS/HK.320/12/07 Tahun 2007
  PEDOMAN PEMBERIAN REKOMENDASI TEKNIS USAHA PERKEBUNAN DALAM RANGKA PENANAMAN MODAL
• Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 14/M-DAG/PER/5/2008 Tahun 2008
  VERIFIKASI ATAU PENELUSURAN TEKNIS TERHADAP EKSPOR PRODUK PERTAMBANGAN TERTENTU
• Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 31 Tahun 2008
  AMBANG BATAS EMISI GAS BUANG KENDARAAN BERMOTOR
• Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.23/MENHUT-II/2007 Tahun 2007
  TATA CARA PERMOHONAN IZIN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU PADA HUTAN TANAMAN RAKYAT DALAM HUTAN TANAMAN
• Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.11/MENHUT-II/2008 Tahun 2008
  PERUBAHAN KEDUA PERATURAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR P.19/MENHUT-II/2007 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN IZIN DAN PERLUASAN AREAL KERJA USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU PADA HUTAN TANAMAN INDUSTRI DALAM HUTAN TANAMAN PADA HUTAN PRODUKSI
• Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.12/MENHUT-II/2008 Tahun 2008
  PERUBAHAN KEDUA PERATURAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR P.20/MENHUT-II/2007 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN IZIN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU DALAM HUTAN ALAM PADA HUTAN PRODUKSI MELALUI PERMOHONAN
• Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 18 Tahun 2008
  REKLAMASI DAN PENUTUPAN TAMBANG
• Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 41/M-IND/PER/6/2008 Tahun 2008
  KETENTUAN DAN TATA CARA PEMBERIAN IZIN USAHA INDUSTRI, IZIN PERLUASAN DAN TANDA DAFTAR INDUSTRI
• Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 54 Tahun 2008
  BAKU MUTU KUALITAS UDARA DALAM RUANGAN (KUDR)
• Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 519/MENKES/SK/VI/2008 Tahun 2008
  PEDOMAN PENYELENGGARAAN PASAR SEHAT
• Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.04/2007 Tahun 2007
  PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS IMPOR PERALATAN DAN BAHAN YANG DIGUNAKAN UNTUK MENCEGAH PENCEMARAN LINGKUNGAN
• Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.64/MENHUT-II/2006 Tahun 2006
  PERUBAHAN PERATURAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR P.14/MENHUT-II/2006 TENTANG PEDOMAN PINJAM PAKAI KAWASAN HUTAN
• Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.43/MENHUT-II/2008 Tahun 2008
  PEDOMAN PINJAM PAKAI KAWASAN HUTAN
• Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2008
  DEWAN NASIONAL PERUBAHAN IKLIM
• Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 8 Tahun 2007
  BAKU MUTU AIR LIMBAH BAGI USAHA DAN/ATAU KEGIATAN INDUSTRI PETROKIMIA HULU
• Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 9 Tahun 2007
  BAKU MUTU AIR LIMBAH BAGI USAHA DAN/ATAU KEGIATAN INDUSTRI RAYON
• Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.45/MENHUT-II/2007 Tahun 2007
  TATA CARA IZIN PERALATAN PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU DAN BUKAN KAYU PADA HUTAN TANAMAN INDUSTRI DALAM HUTAN TANAMAN
• Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.60/MENHUT-II/2007 Tahun 2007
  PERUBAHAN PERATURAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR P.19/MENHUT-II/2007 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN IZIN DAN PERLUASAN AREAL KERJA USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU PADA HUTAN TANAMAN INDUSTRI DALAM HUTAN TANAMAN PADA HUTAN PRODUKSI
• Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 108 Tahun 2007
  PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR NOMOR 95 TAHUN 2004 TENTANG PENYELENGGARAAN KEGIATAN USAHA MINYAK DAN GAS BUMI DI PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
• Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 113 Tahun 2005
  PETUNJUK PELAKSANAAN PENGAWASAN DAN PENERTIBAN KEGIATAN USAHA AIR BAWAH TANAH, PERTAMBANGAN UMUM, MINYAK DAN GAS BUMI SERTA KETENAGALISTRIKAN
• Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 55 Tahun 2008
  PERSYARATAN TEKNIS PEMBANGUNAN INSTALASI STASIUN PENGISIAN BAHAN BAKAR UNTUK UMUM (SPBU)
• Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 56 Tahun 2007
  PERIZINAN PENYELENGGARAAN STASIUN PENGISIAN BAHAN BAKAR UNTUK UMUM (SPBU) DAN SEJENISNYA YANG TELAH BEROPERASI SEBELUM BERLAKUNYA KEPUTUSAN GUBERNUR NOMOR 95 TAHUN 2004
• Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.7/MENHUT-II/2008 Tahun 2008
  PERUBAHAN KEDUA PERATURAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR P.45/MENHUT-II/2007 TENTANG TATA CARA IZIN PERALATAN PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU PADA HUTAN TANAMAN INDUSTRI DALAM HUTAN TANAMAN
• Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 10 Tahun 2007
  BAKU MUTU AIR LIMBAH BAGI USAHA DAN/ATAU KEGIATAN INDUSTRI PURIFIED TEREPHTHALIC ACID DAN POLY ETHYLENE TEREPHTHALATE
• Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.01/MENHUT-II/2008 Tahun 2008
  RENCANA KEHUTANAN TINGKAT NASIONAL
• Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 91 Tahun 2007
  TATA CARA PERHITUNGAN HARGA DASAR AIR PERMUKAAN DAN NILAI PEROLEHAN AIR PERMUKIMAN
• Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 41/M-DAG/PER/10/2008 Tahun 2008
  KETENTUAN IMPOR LIMBAH NON BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (NON B3)
• Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 8 Tahun 2008
  PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BAHAYA KEBAKARAN
• Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 254/MPP/Kep/7/2000 Tahun 2000
  TATA NIAGA IMPOR DAN PEREDARAN BAHAN BERBAHAYA TERTENTU
• Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 122 Tahun 2005
  PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK DI PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
• Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 1041 Tahun 2000
  BAKU MUTU UDARA EMISI KENDARAAN BERMOTOR DI PROPINSI DKI JAKARTA
• Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 30 Tahun 1999
  PERIZINAN PEMBUANGAN LIMBAH CAIR DI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
• Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2007
  BADAN PENANGGULANGAN LUMPUR SIDOARJO
• Instruksi Gubernur DKI Jakarta Nomor 178 Tahun 2008
  KEWAJIBAN PENYUSUNAN DOKUMEN LINGKUNGAN
• Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.62/MENHUT-II/2008 Tahun 2008
  RENCANA KERJA USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU HUTAN TANAMAN INDUSTRI DAN HUTAN TANAMAN RAKYAT
• Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 108 Tahun 2008
  PROSEDUR PERIZINAN, PEMBINAAN PENGAWASAN KEGIATAN OPERASIONAL CONCRETE BATCHING PLANT (CBP)
• Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.35/MENHUT-II/2008 Tahun 2008
  IZIN USAHA INDUSTRI PRIMER HASIL HUTAN
• Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 01 Tahun 2008
  PETUNJUK TEKNIS PEMANFAATAN DANA ALOKASI KHUSUS BIDANG LINGKUNGAN HIDUP TAHUN 2008
• Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 11 Tahun 2008
  PERSYARATAN KOMPETENSI DALAM PENYUSUNAN DOKUMEN ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP DAN PERSYARATAN LEMBAGA PELATIHAN KOMPETENSI PENYUSUN DOKUMEN ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP
• Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2008
  BAKU MUTU AIR LIMBAH BAGI USAHA DAN/ATAU KEGIATAN PENGOLAHAN KELAPA
• Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 14 Tahun 2008
  BAKU MUTU AIR LIMBAH BAGI USAHA DAN/ATAU KEGIATAN PENGOLAHAN DAGING
• Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 15 Tahun 2008
  BAKU MUTU AIR LIMBAH BAGI USAHA DAN/ATAU KEGIATAN PENGOLAHAN KEDELAI
• Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2008
  BAKU MUTU AIR LIMBAH BAGI USAHA DAN/ATAU KEGIATAN INDUSTRI KERAMIK
• Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2008
  BAKU MUTU EMISI SUMBER TIDAK BERGERAK BAGI USAHA DAN/ATAU KEGIATAN INDUSTRI KERAMIK
• Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 18 Tahun 2008
  BAKU MUTU EMISI SUMBER TIDAK BERGERAK BAGI USAHA DAN/ATAU KEGIATAN INDUSTRI CARBON BLACK
• Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 19 Tahun 2008
  STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG LINGKUNGAN HIDUP DAERAH PROVINSI DAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
• Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 20 Tahun 2008
  PETUNJUK TEKNIS STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG LINGKUNGAN HIDUP DAERAH PROVINSI DAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
• Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 21 Tahun 2008
  BAKU MUTU EMISI SUMBER TIDAK BERGERAK BAGI USAHA DAN/ATAU KEGIATAN PEMBANGKIT TENAGA LISTRIK TERMAL
• Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 03 Tahun 2008
  TATA CARA PEMBERIAN SIMBOL DAN LABEL BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN
• Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 05 Tahun 2008
  TATA KERJA KOMISI PENILAI ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP
• Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 06 Tahun 2008
  TATA LAKSANA LISENSI KOMISI PENILAI ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN/KOTA
• Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 07 Tahun 2008
  PROGRAM PENILAIAN PERINGKAT KINERJA PERUSAHAAN DALAM PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
• Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 12 Tahun 2008
  BAKU MUTU AIR LIMBAH BAGI USAHA DAN/ATAU KEGIATAN PENGOLAHAN RUMPUT LAUT
• Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 53/M-DAG/PER/12/2008 Tahun 2008
  PEDOMAN PENATAAN DAN PEMBINAAN PASAR TRADISIONAL, PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO MODERN
• Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 58/M-DAG/PER/12/2008 Tahun 2008
  KETENTUAN IMPOR LIMBAH NON BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (NON B3)
• Keputusan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 2817K/40/MEM/2006 Tahun 2006
  PENETAPAN KAWASAN CAGAR ALAM GEOLOGI KARANGSAMBUNG
• Keputusan Bersama Mentamben, Mendagri dan Menkop PKM Nomor 2002K/20/MPE/1998, 151A, dan 23/SKB/M/XII/1998 Tahun 1998
  PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KOPERASI DAN PENGUSAHA KECIL MELALUI USAHA PERTAMBANGAN SKALA KECIL
• Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.2/MENHUT-II/2008 Tahun 2008
  PERUBAHAN PERATURAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR P.45/MENHUT-II/2007 TENTANG TATA CARA IZIN PERALATAN PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU DAN BUKAN KAYU PADA HUTAN TANAMAN INDUSTRI DALAM HUTAN TANAMAN
• Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.352/MENHUT-II/2004 Tahun 2004
  IZIN PEMBUATAN DAN PENGGUNAAN KORIDOR UNTUK KEGIATAN IZIN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU (IUPHHK) PADA HUTAN ALAM ATAU HUTAN TANAMAN
• Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 106/MPP/Kep/2/1998 Tahun 1998
  TATA NIAGA IMPOR BAHAN BERBAHAYA
• Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan Nomor 616/MPP/Kep/10/1999 Tahun 1999
  PENGAWASAN MUTU SECARA WAJIB SNI CRUMB RUBBER STANDARD INDONESIA RUBBER
• Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.6/MENHUT-II/2009 Tahun 2009
  PEMBENTUKAN WILAYAH KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN
• Peraturan Menteri Pertanian Nomor 07/PERMENTAN/OT.140/2/2009 Tahun 2009
  PEDOMAN PENILAIAN USAHA PERKEBUNAN
• Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 156 Tahun 2007
  PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP NOMOR 283 TAHUN 2006 TENTANG PANITIA TEKNIS PERUMUSAN STANDAR KOMPETENSI PERSONIL DAN LEMBAGA JASA LINGKUNGAN
• Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.11/MENHUT-II/2009 Tahun 2009
  SISTEM SILVIKULTUR DALAM AREAL IZIN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU HUTAN PRODUKSI
• Keputusan Menteri Energi Dan sumber Daya Mineral Nomor 1122K/30/MEM/2002 Tahun 2002
  PEDOMAN PENGUSAHAAN PEMBANGKIT TENAGA LISTRIK SKALA KECIL TERSEBAR
• Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 6 Tahun 1999
  RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
• Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.12/MENHUT-II/2009 Tahun 2009
  PENGENDALIAN KEBAKARAN HUTAN
• Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.7/MENHUT-II/2009 Tahun 2009
  PEDOMAN PEMENUHAN BAHAN BAKU KAYU UNTUK KEBUTUHAN LOKAL
• Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000
  STANDARDISASI NASIONAL
• Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001
  PUPUK BUDIDAYA TANAMAN
• Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2001
  BADAN KOORDINASI NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA DAN PENANGANAN PENGUNGSI
• Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2000
  KESELAMATAN DAN KESEHATAN TERHADAP PEMANFAATAN RADIASI PENGION
• Surat Edaran Menteri Negara Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 369/SE/BKPM/7/1998 Tahun 1998
  PEDOMAN MENGENAI KETENTUAN LINGKUNGAN HIDUP YANG BERKAITAN DENGAN PERMOHONAN PERIZINAN PERUSAHAAN PMA/PMDN
• Keputusan Presiden Nomor 117 Tahun 1999
  PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 97 TAHUN 1993 TENTANG TATA CARA PENANAMAN MODAL
• Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2000
  PERIZINAN PEMANFAATAN TENAGA NUKLIR
• Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.34/Menhut-II/2007 Tahun 2007
  PEDOMAN INVENTARISASI HUTAN MENYELURUH BERKALA (IHMB) PADA USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU PADA HUTAN PRODUKSI
• Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.16/MENHUT-II/2009 Tahun 2009
  PERUBAHAN KELIMA ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR 292/KPTS-II/1995 TENTANG TUKAR MENUKAR KAWASAN HUTAN
• Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.20/MENHUT-II/2009 Tahun 2009
  PANDUAN PENANAMAN SATU ORANG SATU POHON (ONE MAN ONE TREE)
• Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.26/MENHUT-II/2007 Tahun 2007
  PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR 292/KPTS-II/1995 TENTANG TUKAR MENUKAR KAWASAN HUTAN
• Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.62/MENHUT-II/2007 Tahun 2007
  PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR 292/KPTS-II/1995 TENTANG TUKAR MENUKAR KAWASAN HUTAN
• Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.66/MENHUT-II/2006 Tahun 2006
  PERUBAHAN KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR 292/Kpts-II/95 TENTANG TUKAR MENUKAR KAWASAN HUTAN
• Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 1 Tahun 2009
  PROGRAM ADIPURA
• Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 10 Tahun 2009
  BAKU MUTU AIR LIMBAH BAGI USAHA DAN/ATAU KEGIATAN INDUSTRI OLEOKIMIA DASAR
• Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 11 Tahun 2009
  BAKU MUTU AIR LIMBAH BAGI USAHA DAN/ATAU KEGIATAN PETERNAKAN SAPI DAN BABI
• Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 2 Tahun 2009
  PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM ADIWIYATA
• Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 3 Tahun 2009
  SERTIFIKASI KOMPETENSI DAN STANDAR KOMPETENSI MANAJER PENGENDALIAN PENCEMARAN AIR
• Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 6 Tahun 2009
  LABORATORIUM LINGKUNGAN
• Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 9 Tahun 2009
  BAKU MUTU AIR LIMBAH BAGI USAHA DAN/ATAU KEGIATAN PENGOLAHAN OBAT TRADISIONAL/JAMU
• Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 12 Tahun 2009
  PEMANFAATAN AIR HUJAN
• Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2009
  BAKU MUTU EMISI SUMBER TIDAK BERGERAK BAGI USAHA DAN/ATAU KEGIATAN MINYAK DAN GAS BUMI
• Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 4 Tahun 2009
  AMBANG BATAS EMISI GAS BUANG KENDARAAN BERMOTOR TIPE BARU
• Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2009
  PENGELOLAAN LIMBAH DI PELABUHAN
• Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 7 Tahun 2009
  AMBANG BATAS KEBISINGAN KENDARAAN BERMOTOR TIPE BARU
• Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 8 Tahun 2009
  BAKU MUTU AIR LIMBAH BAGI USAHA DAN/ATAU KEGIATAN PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA TERMAL
• Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 2009
  BADAN KOORDINASI PENATAAN RUANG NASIONAL
• Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 37 Tahun 2009
  NILAI PEROLEHAN AIR SEBAGAI DASAR PENGENAAN PAJAK PENGAMBILAN DAN PEMANFAATAN AIR BAWAH TANAH
• Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.30/MENHUT-II/2009 Tahun 2009
  TATA CARA PENGURANGAN EMISI DARI DEFORESTASI DAN DEGRADASI HUTAN (REDD)
• Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.68/MENHUT-II/2008 Tahun 2008
  PENYELENGGARAAN DEMONSTRATION ACTIVITIES PENGURANGAN EMISI KARBON DARI DEFORESTASI DAN DEGRADASI HUTAN
• Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 31/PERMEN/M/2006 Tahun 2006
  PETUNJUK PELAKSANAAN KAWASAN SIAP BANGUN DAN LINGKUNGAN SIAP BANGUN YANG BERDIRI SENDIRI
• Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.23/Menhut-II/2009 Tahun 2009
  TATA CARA PENYERAHAN KEMBALI IZIN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU SEBELUM JANGKA WAKTU IZIN BERAKHIR
• Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.18/Menhut-II/2009 Tahun 2009
  PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR P.37/MENHUT-II/2007 TAHUN 2007 TENTANG HUTAN KEMASYARAKATAN
• Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.22/Menhut-II/2009 Tahun 2009
  PERUBAHAN PERATURAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR P.31/Menhut-II/2005 TENTANG PELEPASAN KAWASAN HUTAN DALAM RANGKA PENGEMBANGAN USAHA BUDIDAYA PERKEBUNAN
• Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.28/Menhut-II/2009 Tahun 2009
  TATA CARA PELAKSANAAN KONSULTASI DALAM RANGKA PEMBERIAN PERSETUJUAN SUBSTANSI KEHUTANAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA TATA RUANG DAERAH
• Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2009
  PEDOMAN PENENTUAN DAYA DUKUNG LINGKUNGAN HIDUP DALAM PENATAAN RUANG WILAYAH
• Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 127 Tahun 2002
  PROGRAM PENILAIAN PERINGKAT KINERJA PERUSAHAAN DALAM PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
• Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 2037.K/73/MEM/2001 Tahun 2001
  PENCABUTAN KEPUTUSAN MENTERI PERTAMBANGAN DAN ENERGI NOMOR 1123.K/73/MPE/1998 TENTANG KOMISI ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN PUSAT DEPARTEMEN PERTAMBANGAN DAN ENERGI
• Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.36/MENHUT-II/2009 Tahun 2009
  TATA CARA PERIZINAN USAHA PEMANFAATAN PENYERAPAN DAN/ATAU PENYIMPANAN KARBON PADA HUTAN PRODUKSI DAN HUTAN LINDUNG
• Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 21 Tahun 2009
  BAKU MUTU AIR LIMBAH BAGI USAHA DAN/ATAU KEGIATAN PERTAMBANGAN BIJIH BESI
• Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.38/MENHUT-II/2009 Tahun 2009
  STANDARD DAN PEDOMAN PENILAIAN KINERJA PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI DAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU PADA PEMEGANG IZIN ATAU PADA HUTAN HAK
• Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 26/M-DAG/PER/6/2009 Tahun 2009
  PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 58/M-DAG/PER/12/2008 TENTANG KETENTUAN IMPOR LIMBAH NON BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (NON B3)
• Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.35/MENHUT-II/2009 Tahun 2009
  TATA CARA PENERBITAN REKOMENDASI EKSPOR PRODUK KAYU ULIN OLAHAN (PROKALINO)
• Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 28 Tahun 2009
  PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENILAIAN DOKUMEN UPAYAH PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN UPAYAH PEMANTAUAN LINGKUNGAN (UKL DAN UPL) KEPADA KEPALA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (KPLH) KOTA ADMINISTRASI/KABUPATEN ADMINISTRASI
• Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.33/Menhut-II/2009 Tahun 2009
  PEDOMAN INVENTARISASI HUTAN MENYELURUH BERKALA (IHMB) PADA USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU PADA HUTAN PRODUKSI
• Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 115 Tahun 2009
  PENUNJUKAN LEMBAGA SERTIFIKASI KOMPETENSI UNTUK PELAKSANAAN UJI KOMPETENSI DAN SERTIFIKASI KOMPETENSI PENYUSUN DOKUMEN ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP
• Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.39/Menhut-II/2009 Tahun 2009
  PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI TERPADU
• Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 18 Tahun 2009
  TATA CARA PERIZINAN PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN
• Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 19 Tahun 2009
  PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP NOMOR 10A TAHUN 2006 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENYALURAN PEMBIAYAAN BAGI KEGIATAN DEBT FOR NATURE SWAP (DNS) DENGAN PEMERINTAH JERMAN UNTUK INVESTASI LINGKUNGAN BAGI USAHA MIKRO DAN KECIL (UMK)
• Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 23 Tahun 2009
  PEDOMAN TEKNIS PENCEGAHAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP AKIBAT PERTAMBANGAN EMAS RAKYAT
• Peraturan Menteri Pertanian Nomor 14/PERMENTAN/PL.110/2/2009 Tahun 2009
  PEDOMAN PEMANFAATAN LAHAN GAMBUT UNTUK BUDIDAYA KELAPA SAWIT
• Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009
  PEDOMAN PENETAPAN IZIN GANGGUAN DI DAERAH
• Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2009
  PEDOMAN PENGEMBANGAN EKOWISATA DI DAERAH
• Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.42/MENHUT-II/2009 Tahun 2009
  POLA UMUM, KRITERIA DAN STANDAR PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI TERPADU
• Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 27 tahun 2009
  PEDOMAN PELAKSANAAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS
• Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 76 Tahun 2009
  PELAKSANAAN PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN
• Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 04/KPTS-II/2001 Tahun 2001
  PEMBERIAN HAK PENGUSAHAAN HUTAN ALAM KEPADA PT. IRMA SULINDO.SELUAS ± 174.540 (SERATUS TUJUH PULUH EMPAT RIBU LIMA RATUS EMPAT PULUH)HEKTAR DI PROPINSI IRIAN JAYA
• Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 100/KPTS-II/2003 Tahun 2003
  PEDOMAN PEMANFAATAN SARANG BURUNG WALET (Collocalia spp)
• Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 101/KPTS-II/2000 Tahun 2000
  PEMBAHARUAN HAK PENGUSAHAAN HUTAN ALAM PT. MARIMUN TIMBER & INDUSTRIES SELUAS ± 73.625 (TUJUH PULUH TIGA RIBU ENAM RATUS DUA PULUH LIMA) HEKTAR DI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
• Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 105/KPTS-II/2001 Tahun 2001
  PEMBERIAN HAK PENGUSAHAAN HUTAN ALAM KEPADA KOPERASI ANDALAS MADANI SELUAS ± 49.650 (EMPAT PULUH SEMBILAN RIBU ENAM RATUS LIMA PULUH) HEKTAR DI PROPINSI SUMATERA BARAT
• Keputusan Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan Nomor SK.432/VI-BPHA/2008 Tahun 2008
  PENETAPAN JATAH PRODUKSI KAYU BULAT NASIONAL PERIODE TAHUN 2009 YANG BERASAL DARI I UPHHK - HPH YANG SAH DI SETIAP PROVINSI
• Peraturan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam Nomor SK.09/IV/Set-3/2008 Tahun 2008
  PEDOMAN PENANGKARAN/ TRANSPLANTASI KARANG HIAS DIPERDAGANGKAN
• Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 25 Tahun 2009
  PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP KOMISI PENILAI ANALIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP DAERAH
• Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.70/Menhut-II/2006 Tahun 2006
  PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR 300/KPTS-II/2003 TENTANG PENDAFTARAN ULANG IZIN USAHA INDUSTRI PRIMER HASIL HUTAN KAYU SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR P.16/MENHUT-II/2004 DAN NOMOR P.28/MENHUT-II/2005
• Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 4 Tahun 2009
  SISTEM KESEHATAN DAERAH
• Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.68/Menhut-II/2006 Tahun 2006
  PEDOMAN KAMPANYE INDONESIA MENANAM
• Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.58/Menhut-II/2006 Tahun 2006
  RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENSTRA-KL) DEPARTEMEN KEHUTANAN TAHUN 2005-2009
• Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.56/Menhut-II/2006 Tahun 2006
  PEDOMAN ZONASI TAMAN NASIONAL
• Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.52/Menhut-II/2006 Tahun 2006
  PERAGAAN JENIS TUMBUHAN DAN SATWA LIAR DILINDUNGI
• Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 5 Tahun 2009
  PANDUAN RANCANGAN KOTA KORIDOR SATRIO, KECAMATAN SETIABUDI, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
• Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.30/Menhut-II/2005 Tahun 2005
  STANDAR SISTEM SILVIKULTUR PADA HUTAN ALAM TANAH KERING DAN ATAU HUTAN ALAM TANAH BASAH/RAWA
• Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.28/Menhut-II/2005 Tahun 2005
  PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR 300/KPTS-II/2003 SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR P.16/MENHUT-II/2004 TENTANG PENDAFTARAN ULANG IZIN USAHA INDUSTRI PRIMER HASIL HUTAN KAYU
• Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.21/Menhut-II/2006 Tahun 2006
  PERUBAHAN KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR 246/KPTS-II/1996 TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR 70/KPTS­II/1995 TENTANG PENGATURAN TATA RUANG HUTAN TANAMAN INDUSTRI
• Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.19/Menhut-II/2004 Tahun 2004
  KOLABORASI PENGELOLAAN KAWASAN SUAKA ALAM DAN KAWASAN PELESTARIAN ALAM
• Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.18/Menhut-II/2004 Tahun 2004
  KRITERIA HUTAN PRODUKSI YANG DAPAT DIBERIKAN IZIN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU PADA HUTAN ALAM DENGAN KEGIATAN RESTORASI EKOSISTEM
• Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.15/Menhut-II/2004 Tahun 2004
  PEMBERIAN IZIN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU PADA HUTAN ALAM MELALUI PENAWARAN DALAM PELELANGAN
• Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.12/Menhut–II/2005 Tahun 2005
  PERUBAHAN KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR 2091/Kpts-II/2001 TENTANG PENETAPAN IKAN ARWANA IRIAN (Scleropages jardinii) SEBAGAI SATWA BURU
• Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.11/Menhut-II/2004 Tahun 2004
  PENCABUTAN KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR 523/KPTS-II/1997 TENTANG PEMBINAAN MASYARAKAT DESA HUTAN OLEH PEMEGANG HAK PENGUSAHAAN HUTAN DAN PEMEGANG HAK PENGUSAHAAN HUTAN TANAMAN INDUSTRI DAN KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR 165/KPTS-II/1998 TENTANG BIAYA SATUAN PEMBINAAN MASYARAKAT DESA HUTAN BAGI PEMEGANG HAK PENGUSAHAAN HUTAN
• Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.08/Menhut-II/2004 Tahun 2004
  PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR 151/KPTS-II/2003 TENTANG RENCANA KERJA, RENCANA KERJA LIMA TAHUN, RENCANA KERJA TAHUNAN DAN BAGAN KERJA USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU PADA HUTAN TANAMAN
• Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.04/Menhut-II/2005 Tahun 2005
  RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA (RENSTRA-KL) DEPARTEMEN KEHUTANAN TAHUN 2005-2009
• Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.03/Menhut-V/2004 Tahun 2004
  PEDOMAN DAN PETUNJUK PELAKSANAAN PENYELENGGARAAN GERAKAN NASIONAL REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN
• Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.83/Menhut-II/2005 Tahun 2005
  PENUNJUKAN KELOMPOK HUTAN SUNGAI MERANTI - SUNGAI KAPAS DI PROVINSI JAMBI DAN PROVINSI SUMATERA SELATAN SELUAS ± 101.355 (SERATUS SATU RIBU TIGA RATUS LIMA PULUH LIMA) HEKTAR UNTUK ARAHAN LOKASI RESTORASI EKOSISTEM DI KAWASAN HUTAN PRODUKSI
• Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.48/Menhut-II/2004 Tahun 2004
  PERUBAHAN KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR 70/KPTS-II/2001 TENTANG PENETAPAN KAWASAN HUTAN, PERUBAHAN STATUS DAN FUNGSI KAWASAN HUTAN
• Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.455/Menhut-II/2004 Tahun 2004
  PENCABUTAN KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR 13/KPTS-IV/1987 TANGGAL 12 JANUARI 1987 TENTANG PEMBERIAN HAK PENGUSAHAAN HUTAN KEPADA PT. RIMBA KARYA INDAH SELUAS ± 48.000 (EMPAT PULUH DELAPAN RIBU) HEKTAR DI PROVINSI JAMBI
• Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.424/Menhut-II/2004 Tahun 2004
  PERUBAHAN FUNGSI KAWASAN HUTAN LINDUNG PADA KELOMPOK HUTAN GUNUNG CIREMAI SELUAS ± 15.500 (LIMA BELAS RIBU LIMA RATUS) HEKTAR TERLETAK DI KABUPATEN KUNINGAN DAN MAJALENGKA, PROVINSI JAWA BARAT MENJADI TAMAN NASIONAL GUNUNG CIREMAI
• Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.456/Menhut-II/2004 Tahun 2004
  5 (LIMA) KEBIJAKAN PRIORITAS BIDANG KEHUTANAN DALAM PROGRAM PEMBANGUNAN NASIONAL KABINET INDONESIA BERSATU
• Keputusan Menteri Keuangan Nomor SK.423/Menhut-II/2004 Tahun 2004
  PERUBAHAN FUNGSI KAWASAN HUTAN PADA KELOMPOK HUTAN SEBANGAU SELUAS ± 568.700 (LIMA RATUS ENAM PULUH DELAPAN RIBU TUJUH RATUS) HEKTAR TERDIRI DARI HUTAN PRODUKSI SELUAS ± 510.250 (LIMA RATUS SEPULUH RIBU DUA RATUS LIMA PULUH) HEKTAR DAN HUTAN PRODUKSI YANG DAPAT DIKONVERSI SELUAS ± 58.450 (LIMA PULUH DELAPAN RIBU EMPAT RATUS LIMA PULUH) HEKTAR TERLETAK DI KABUPATEN KATINGAN, KABUPATEN PULANG PISAU, DAN KOTA PALANGKA RAYA, PROVINSI KALIMANTAN TENGAH MENJADI TAMAN NASIONAL SEBANGAU
• Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.420/Menhut-II/2004 Tahun 2004
  PERUBAHAN FUNGSI SEBAGIAN KAWASAN HUTAN PRODUKSI TETAP PADA KELOMPOK HUTAN SIPURAK HOOK YANG TERLETAK DI KABUPATEN MERANGIN, PROVINSI JAMBI SELUAS ± 14.160 (EMPAT BELAS RIBU SERATUS ENAM PULUH) HEKTAR MENJADI TAMAN NASIONAL KERINCI SEBLAT
• Keputusan Menteri Keuangan Nomor SK.419/Menhut-II/2004 Tahun 2004
  PERUBAHAN FUNGSI TAMAN WISATA ALAM BUKIT SOEHARTO SELUAS ± 61.850 (ENAM PULUH SATU RIBU DELAPAN RATUS LIMA PULUH) HEKTAR YANG TERLETAK DI KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA, DAN KABUPATEN PASIR, PROVINSI KALIMANTAN TIMUR MENJADI TAMAN HUTAN RAYA
• Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.418/Menhut-II/2004 Tahun 2004
  PERUBAHAN FUNGSI KAWASAN HUTAN DAN PENUNJUKAN KAWASAN PERAIRAN SELUAS ± 362.605 (TIGA RATUS ENAM PULUH DUA RIBU ENAM RATUS LIMA) HEKTAR, TERDIRI DARI HUTAN LINDUNG SELUAS ± 10.659 (SEPULUH RIBU ENAM RATUS LIMA PULUH SEMBILAN) HEKTAR, HUTAN PRODUKSI TERBATAS SELUAS ± 193 (SERATUS SEMBILAN PULUH TIGA) HEKTAR, HUTAN PRODUKSI TETAP SELUAS ± 11.759 (SEBELAS RIBU TUJUH RATUS LIMA PULUH SEMBILAN) HEKTAR, HUTAN PRODUKSI YANG DAPAT DIKONVERSI SELUAS ± 3.221 (TIGA RIBU DUA RATUS DUA PULUH SATU) HEKTAR DAN PERAIRAN LAUT SELUAS ± 336.773 (TIGA RATUS TIGA PULUH ENAM RIBU TUJUH RATUS TUJUH PULUH TIGA) HEKTAR, TERLETAK DI KABUPATEN TOJO UNA-UNA, PROVINSI SULAWESI TENGAH MENJADI TAMAN NASIONAL KEPULAUAN TOGEAN
• Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.398/Menhut-II/2004 Tahun 2004
  PERUBAHAN FUNGSI KAWASAN HUTAN PADA KELOMPOK HUTAN BANTIMURUNG - BULUSARAUNG SELUAS ± 43.750 (EMPAT PULUH TIGA RIBU TUJUH RATUS LIMA PULUH) HEKTAR TERDIRI DARI CAGAR ALAM SELUAS ± 10.282,65 (SEPULUH RIBU DUA RATUS DELAPAN PULUH DUA ENAM PULUH LIMA PERSERATUS) HEKTAR, TAMAN WISATA ALAM SELUAS ± 1.624,25 (SERIBU ENAM RATUS DUA PULUH EMPAT DUA PULUH LIMA PERSERATUS) HEKTAR, HUTAN LINDUNG SELUAS ± 21. 343,10 (DUA PULUH SATU RIBU TIGA RATUS EMPAT PULUH TIGA SEPULUH PERSERATUS) HEKTAR, HUTAN PRODUKSI TERBATAS SELUAS ± 145 (SERATUS EMPAT PULUH LIMA) HEKTAR, DAN HUTAN PRODUKSI TETAP SELUAS ± 10.355 (SEPULUH RIBU TIGA RATUS LIMA PULUH LIMA) HEKTAR TERLETAK DI KABUPATEN MAROS DAN PANGKEP, PROVINSI SULAWESI SELATAN MENJADI TAMAN NASIONAL BANTIMURUNG - BULUSARAUNG
• Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.397/Menhut-II/2004 Tahun 2004
  PERUBAHAN FUNGSI SEBAGIAN KAWASAN HUTAN LINDUNG, HUTAN PRODUKSI TERBATAS, DAN HUTAN PRODUKSI TETAP SELUAS ± 167.300 (SERATUS ENAM PULUH TUJUH RIBU TIGA RATUS) HEKTAR PADA KELOMPOK HUTAN LINDUNG AKETAJAWE SELUAS ± 77.100 (TUJUH PULUH TUJUH RIBU SERATUS) HEKTAR DI KABUPATEN HALMAHERA TENGAH DAN KOTA TIDORE KEPULAUAN, DAN KELOMPOK HUTAN LOLOBATA SELUAS ± 90.200 (SEMBILAN PULUH RIBU DUA RATUS) HEKTAR TERDIRI DARI HUTAN LINDUNG SELUAS ± 76.475 (TUJUH PULUH ENAM RIBU EMPAT RATUS TUJUH PULUH LIMA) HEKTAR, HUTAN PRODUKSI TERBATAS SELUAS ± 7.650 (TUJUH RIBU ENAM RATUS LIMA PULUH) HEKTAR, DAN HUTAN PRODUKSI TETAP SELUAS ± 6.075 (ENAM RIBU TUJUH PULUH LIMA) HEKTAR DI HALMAHERA TIMUR, PROVINSI MALUKU UTARA MENJADI TAMAN NASIONAL AKETAJAWE-LOLOBATA
• Peraturan Menteri Kehutanan Nomor SK.394/Menhut-II/2004 Tahun 2004
  TATA HUBUNGAN KERJA ANTARA PUSAT PENGENDALIAN PEMBANGUNAN KEHUTANAN REGIONAL DENGAN DEPARTEMEN KEHUTANAN DAN INSTANSI KEHUTANAN DAERAH
• Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.385/Menhut-II/2004 Tahun 2004
  PENCABUTAN KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR 386/KPTS-II/1989 TANGGAL 2 AGUSTUS 1989 TENTANG PEMBERIAN HAK PENGUSAHAAN HUTAN KEPADA PT. MUTIARA KALJA PERMAI, PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
• Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.384/MENHUT-II/2004 Tahun 2004
  PENCABUTAN KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR 132/KPTS-II/1989 TANGGAL 18 MARET 1989 JO NOMOR 1104/KPTS-II/1992 TANGGAL 10 DESEMBER 1992 TENTANG PEMBERIAN HAK PENGUSAHAAN HUTAN KEPADA PT. ARTIKA OPTIMA INTI NUSANTARA (UNIT I) DI KABUPATEN MERAUKE, PROVINSI DAERAH TINGKAT I IRIAN JAYA
• Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.375/MENHUT-II/2006 Tahun 2006
  PENCABUTAN KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR 418/KPTS-II/1994 TANGGAL 19 SEPTEMBER 1994 TENTANG PERPANJANGAN HAK PENGUSAHAAN HUTAN PT. SUMALINDO LESTARI JAYA I (D/H PT. GONPU INDONESIA) DI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
• Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.35/Menhut-II/2005 Tahun 2005
  PENETAPAN KAWASAN HUTAN SENKILAU YANG TERLETAK DI WILAYAH KECAMATAN ARUT SELATAN KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT, PROVINSI KALIMANTAN TENGAH, SELUAS 8.114,00 (DELAPAN RIBU SERATUS EMPAT BELAS) HEKTAR SEBAGAI KAWASAN HUTAN TETAP DENGAN FUNGSI HUTAN PRODUKSI TETAP
• Keputusan Menteri Keuangan Nomor SK.359/Menhut-II/2004 Tahun 2004
  PERUBAHAN KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN NOMOR 435/KPTS-II/1999 TANGGAL 15 JUNI 1999 TENTANG PENUNJUKAN KAWASAN HUTAN DI WILAYAH PROVINSI JAWA TENGAH
• Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.357/MENHUT-VI/2005 Tahun 2005
  PENETAPAN RENCANA PRODUKSI HASIL HUTAN KAYU SECARA NASIONAL PERIODE TAHUN 2006 YANG BERASAL DARI PEMANFAATAN HUTAN ALAM PRODUKSI YANG DIBEBANI IUPHHK YANG SAH
• Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.356/MENHUT-II/2004 Tahun 2004
  PERUBAHAN KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR 130/KPTS-II/1993 TANGGAL 27 PEBRUARI 1993 JO. KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR 137/KPTS-II/1997 TANGGAL 10 MARET 1997 TENTANG PEMBERIAN HAK PENGUSAHAAN HUTAN TANAMAN INDUSTRI DI PROVINSI RIAU KEPADA PT. RIAU ANDALAN PULP AND PAPER
• Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.349/Menhut-II/2004 Tahun 2004
  PENCABUTAN KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR 103/KPTS-IV/1988 TANGGAL 29 PEBRUARI 1988 TENTANG PEMBERIAN HAK PENGUSAHAAN HUTAN KEPADA PT. RIMBA BARU LESTARI SELUAS ± 79.000 (TUJUH PULUH SEMBILAN RIBU) HEKTAR DI PROVINSI SUMATERA BARAT
• Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.343/MENHUT-II/2004 Tahun 2004
  PEMBERIAN IZIN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU PADA HUTAN TANAMAN KEPADA PT. ANDALAS LESTARI PERMAI ATAS AREAL HUTAN SELUAS ± 11.451 (sebelas ribu empat ratus lima puluh satu) HEKTAR DI PROVINSI SUMATERA BARAT
• Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.348/Menhut-VI/2004 Tahun 2004
  PENETAPAN JATAH PRODUKSI HASIL HUTAN KAYU YANG BERASAL DARI USAHA PEMANFAATAN HUTAN TANAMAN DALAM WILAYAH KERJA PERUM PERHUTANI UNTUK PERIODE TAHUN 2005
• Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.342/Menhut-II/2004 Tahun 2004
  PEMBERIAN IZIN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU PADA HUTAN TANAMAN KEPADA PT. JEBUS MAJU ATAS AREAL HUTAN SELUAS ± 15.012 (LIMA BELAS RIBU DUA BELAS) HEKTAR DI PROVINSI JAMBI
• Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.339/Menhut-II/2004 Tahun 2004
  PEMBERIAN IZIN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU PADA HUTAN TANAMAN KEPADA PT. BUMI ANDALAS PERMAI ATAS AREAL HUTAN SELUAS ± 192.700 (SERATUS SEMBILAN PULUH DUA RIBU TUJUH RATUS) HEKTAR DI PROVINSI SUMATERA SELATAN
• Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.338/Menhut-II/2004 Tahun 2004
  PEMBERIAN IZIN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU PADA HUTAN TANAMAN KEPADA PT. BUMI MEKAR HIJAU ATAS AREAL HUTAN SELUAS ± 127.870 (SERATUS DUA PULUH TUJUH RIBU DELAPAN RATUS TUJUH PULUH) HEKTAR DI PROVINSI SUMATERA SELATAN
• Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.335/MENHUT-II/2004 Tahun 2004
  PEMBERIAN IZIN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU PADA HUTAN ALAM SELUAS ± 195.110 (SERATUS SEMBILAN PULUH LIMA RIBU SERATUS SEPULUH) HEKTAR YANG TERLETAK DI KABUPATEN BULUNGAN DAN KABUPATEN MALINAU, PROVINSI KALIMANTAN TIMUR KEPADA PT. INTRACAWOOD MANUFACTURING
• Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.334/MENHUT-II/2004 Tahun 2004
  PERPANJANGAN IZIN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU PADA HUTAN ALAM PT. BINA BALANTAK RAYA ATAS AREAL HUTAN PRODUKSI SELUAS ± 95.270 (SEMBILAN PULUH LIMA RIBU DUA RATUS TUJUH PULUH) HEKTAR YANG TERLETAK DI KABUPATEN BANGGAI, PROVINSI SULAWESI TENGAH
• Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.332/Menhut-VI/2004 Tahun 2004
  PEMBENTUKAN TIM KERJA PENGEMBANGAN SISTEM PREDIKSI POTENSI DAN PRODUKSI TAHUNAN PADA HUTAN PRODUKSI
• Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.324/Menhut-II/2004 Tahun 2004
  PEMBERLAKUAN KEMBALI KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR 320/KPTS-II/1998 TENTANG PEMBERIAN HAK PENGUSAHAAN HUTAN TANAMAN INDUSTRI KEPADA PT. HUTAN BARUMUN PERKASA ATAS AREAL HUTAN SELUAS ± 11.845 (SEBELAS RIBU DELAPAN RATUS EMPAT PULUH LIMA) HEKTAR DI PROVINSI SUMATERA UTARA
• Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.322/Menhut-II/2004 Tahun 2004
  PEMBERLAKUAN KEMBALI KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR 93/KPTS-II/1997 TENTANG PEMBERIAN HAK PENGUSAHAAN HUTAN TANAMAN INDUSTRI KEPADA PT. SILVA INHUTANI LAMPUNG ATAS AREAL HUTAN SELUAS ± 42.762 (EMPAT PULUH DUA RIBU TUJUH RATUS ENAM PULUH DUA) HEKTAR DI PROVINSI LAMPUNG
• Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.321/Menhut-II/2004 Tahun 2004
  PEMBERLAKUAN KEMBALI KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR 331/KPTS-II/1998 TENTANG PEMBERIAN HAK PENGUSAHAAN HUTAN TANAMAN INDUSTRI KEPADA PT. ANANGGA PUNDINUSA ATAS AREAL HUTAN SELUAS ± 29.728 (DUA PULUH SEMBILAN RIBU TUJUH RATUS DUA PULUH DELAPAN) HEKTAR DI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
• Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK. 320/Menhut-II/2004 Tahun 2004
  PEMBERLAKUAN KEMBALI KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR 273/KPTS-II/1998 TENTANG PEMBERIAN HAK PENGUSAHAAN HUTAN TANAMAN INDUSTRI KEPADA PT. RIMBA EQUATOR PERMAI ATAS AREAL HUTAN SELUAS ± 17.068 (TUJUH BELAS RIBU ENAM PULUH DELAPAN) HEKTAR DI PROVINSI KALIMANTAN BARAT
• Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.315/MENHUT-II/2004 Tahun 2004
  PEMBERIAN IZIN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU (IUPHHK) PADA HUTAN ALAM KEPADA PT. ACRISINDO UTAMA ATAS AREAL HUTAN PRODUKSI SELUAS ± 40.570 (EMPAT PULUH RIBU LIMA RATUS TUJUH PULUH) HEKTAR DI PROVINSI GORONTALO
• Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.255/Menhut-II/2004 Tahun 2004
  PERUBAHAN FUNGSI SEBAGIAN KAWASAN HUTAN PRODUKSI TERBATAS DI KELOMPOK HUTAN TESSO NILO YANG TERLETAK DI KABUPATEN PELALAWAN DAN INDRAGIRI HULU PROVINSI RIAU SELUAS ± 38.576 (TIGA PULUH DELAPAN RIBU LIMA RATUS TUJUH PULUH ENAM) HEKTAR MENJADI TAMAN NASIONAL TESSO NILO
• Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.249/MENHUT-II/2004 Tahun 2004
  PEMBATALAN KEPUTUSAN BUPATI PONTIANAK NOMOR 130.A TAHUN 2003 TANGGAL 28 MEI 2003 TENTANG PEMBERIAN IZIN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU PADA HUTAN PRODUKSI ALAM KEPADA PT. KANDELIA ALAM DI KABUPATEN PONTIANAK, PROVINSI KALIMANTAN BARAT
• Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.215/Menhut-II/2004 Tahun 2004
  RENCANA KERJA, RENCANA KERJA LIMA TAHUN, DAN RENCANA KERJA TAHUNAN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU PADA HUTAN ALAM DAN ATAU HUTAN TANAMAN DI WILAYAH KERJA PERUM PERHUTANI
• Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.20/Menhut-II/2005 Tahun 2005
  PENCABUTAN KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR 17/KPTS-II/1993 TANGGAL 27 JANUARI 1993 TENTANG PEMBERIAN HAK PENGUSAHAAN HUTAN KEPADA PT. PRIMA BUMI SAKTI DAYA ATAS AREAL HUTAN SELUAS ± 44.700 (EMPAT PULUH EMPAT RIBU TUJUH RATUS) HEKTAR DI PROVINSI MALUKU
• Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.19/Menhut-II/2005 Tahun 2005
  PENCABUTAN KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR 544/KPTS-II/1991 TANGGAL 16 AGUSTUS 1991 TENTANG PEMBERIAN HAK PENGUSAHAAN HUTAN KEPADA PT. BINA MAHAWANA WISESA ATAS AREAL HUTAN SELUAS ± 120.500 (SERATUS DUA PULUH RIBU LIMA RATUS) HEKTAR DI PROVINSI SULAWESI TENGGARA
• Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.18/Menhut-VI/2006 Tahun 2006
  PENETAPAN JATAH PRODUKSI HASIL HUTAN KAYU YANG BERASAL DARI USAHA PEMANFAATAN HUTAN TANAMAN DALAM WILAYAH KERJA PERUM PERHUTANI DI PULAU JAWA UNTUK PERIODE TAHUN 2006
• Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.127/Menhut-II/2005 Tahun 2005
  PENCABUTAN KEPUTUSAN BUPATI BELITUNG NOMOR 503/00383/SK/V/2002 TANGGAL 5 FEBRUARI 2002 TENTANG PEMBERIAN IZIN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU DI KAWASAN HUTAN PRODUKSI TETAP GUNUNG DUREN, KECAMATAN DENDANG, KABUPATEN BELITUNG, PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
• Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.103/MENHUT-II/2005 Tahun 2005
  PERUBAHAN KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR SK.455/MENHUT-II/2004 TENTANG PENCABUTAN KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR 13/KPTS-IV/1987 TANGGAL 12 JANUARI 1987 TENTANG PEMBERIAN HAK PENGUSAHAAN HUTAN KEPADA PT RIMBA KARYA INDAH SELUAS ± 48.000 (EMPAT PULUH DELAPAN RIBU) HEKTAR DI PROVINSI JAMBI
• Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 892/Kpts-II/1999 Tahun 1999
  PERUBAHAN KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN NOMOR 107/KPTS-II/99 jo. KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN NOMOR 645/KPTS-II/1999 TENTANG PERIZINAN USAHA PERKEBUNAN
• Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 788/Kpts-II/1998 Tahun 1998
  PENETAPAN IKAN RAJA LAUT (LATIMERIA CHALUMNAE) SEBAGAI SATWA YANG DILINDUNGI
• Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 754/Kpts-II/1998 Tahun 1998
  PEMBENTUKAN KOMISI PUSAT ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN (AMDAL) DEPARTEMEN KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN
• Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 673/Kpts-II/1998 Tahun 1998
  PROSEDUR PENANGANAN KRISIS PENGAMANAN HUTAN DAN PERKEBUNAN
• Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 602/Kpts-II/1998 tahun 1998
  ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN, UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN DAN UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN PEMBANGUNAN KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN
• Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 213/Kpts-VIII/2000 Tahun 2000
  RENCANA STRATEJIK DEPARTEMEN KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN TAHUN 2001 - 2005
• Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 107/Kpts-II/1999 Tahun 1999
  PERIZINAN USAHA PERKEBUNAN
• Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 97/Kpts-II/1998 Tahun 1998
  PROSEDUR PENANGANAN KRISIS KEBAKARAN HUTAN
• Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 88/Kpts-II/2003 Tahun 2003
  KRITERIA POTENSI HUTAN ALAM PADA HUTAN PRODUKSI YANG DAPAT DILAKUKAN PEMANFAATAN HUTAN SECARA LESTARI
• Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 8171/Kpts-II/2002 Tahun 2002
  KRITERIA POTENSI HUTAN ALAM PADA HUTAN PRODUKSI YANG DAPAT DIBERIKAN IZIN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU (IUPHHK) PADA HUTAN ALAM
• Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.25/Menhut-II/2006 Tahun 2006
  PEDOMAN PENLAIAN PELAKSANAAN GERAKAN NASIONAL REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN (GNRHL/GERHAN) TAHUN 2003 DAN 2004
• Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.72/Menhut-VI/2007 Tahun 2007
  PERUBAHAN KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR SK.414/Menhut-VI2006 TENTANG PENETAPAN RENCANA PRODUKSI HASIL HUTAN KAYU SECARA NASIONAL PERIODE TAHUN 2007 YANG BERASAL DARI PEMANFAATAN HUTAN PRODUKSI ALAM YANG DIBEBANI IUPHHK YANG SAH
• Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.61/Menhut-II/2006 Tahun 2006
  PEMBAHARUAN IZIN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU PADA HUTAN TANAMAN PT. RIAU INDO AGROPALMA ATAS AREAL HUTAN PRODUKSI SELUAS ± 9.570 (SEMBILAN RIBU LIMA RATUS TUJUH PULUH) HEKTAR DI PROVINSI RIAU
• Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.55/Menhut-II/2006 Tahun 2006
  PEMBAHARUAN IZIN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU PADA HUTAN ALAM PT. MANCARAYA AGRO MANDIRI ATAS AREAL HUTAN PRODUKSI SELUAS ± 97.820 (SEMBILAN PULUH TUJUH RIBU DELAPAN RATUS DUA PULUH) HEKTAR DI PROVINSI IRIAN JAYA BARAT
• Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.192/MENHUT-II/2006 Tahun 2006
  PEMBAHARUAN IZIN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU PADA HUTAN ALAM KEPADA PT. KARYA WIJAYA SUKSES ATAS AREAL HUTAN PRODUKSI SELUAS ± 22.320 (DUA PULUH DUA RIBU TIGA RATUS DUA PULUH) HEKTAR YANG TERLETAK DI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
• Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.187/MENHUT-II/2006 Tahun 2006
  PEMBAHARUAN IZIN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU PADA HUTAN ALAM KEPADA PT.HARAPAN KALTIM LESTARI ATAS AREAL HUTAN PRODUKSI SELUAS ± 44.430 (EMPAT PULUH EMPAT RIBU EMPAT RATUS TIGA PULUH) HEKTAR YANG TERLETAK DI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
• Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 39/M-DAG/PER/9/2009 Tahun 2009
  KETENTUAN IMPOR LIMBAH NON BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (NON B3)
• Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 24 Tahun 2009
  PANDUAN PENILAIAN DOKUMEN ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP
• Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.104/Menhut-II/2006 Tahun 2006
  PEMBAHARUAN IZIN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU PADA HUTAN TANAMAN PT. PUTRA RIAU PERKASA ATAS AREAL HUTAN PRODUKSI SELUAS ± 15.640 (LIMA BELAS RIBU ENAM RATUS EMPAT PULUH) HEKTAR DI PROVINSI RIAU
• Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.102/Menhut-II/2006 Tahun 2006
  PEMBAHARUAN IZIN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU PADA HUTAN TANAMAN PT. SATRIA PERKASA AGUNG ATAS AREAL HUTAN PRODUKSI SELUAS ± 11.830 (SEBELAS RIBU DELAPAN RATUS TIGA PULUH) HEKTAR DI PROVINSI RIAU
• Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 859/Kpts-VI/1999 Tahun 1999
  PEMBAHARUAN HAK PENGUSAHAAN HUTAN KEPADA PT. ACEH INTI TIMBER CO LTD DI PROVINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH
• Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 853/Kpts-VI/1999 Tahun 1999
  PEMBAHARUAN HAK PENGUSAHAAN HUTAN KEPADA PT. BELAYAN RIVER TIMBER DI PROVINSI DAERAH TINGKAT I KALIMANTAN TIMUR
• Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 851/Kpts-VI/1999 Tahun 1999
  PEMBAHARUAN HAK PENGUSAHAAN HUTAN KEPADA PT. RAJA GARUDA MAS LESTARI UNIT II DI PROVINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH
• Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 90/KPTS-II/2001 Tahun 2001
  PEMBAHARUAN HAK PENGUSAHAAN HUTAN ALAM PT. DUADJA CORPORATION II SELUAS ±74.860 (TUJUH PULUH EMPAT RIBU DELAPAN RATUS ENAM PULUH) HEKTAR DI PROVINSI KALIMANTAN BARAT
• Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 106/Kpts II/2000 Tahun 2000
  PENGGABUNGAN HAK PENGUSAHAAN HUTAN ALAM PT. SUKA JAYA MAKMUR UNIT I YANG DIBERIKAN BERDASARKAN KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN NOMOR 860/KPTS II/1999 TANGGAL 12 OKTOBER 1999 ATAS AREAL SELUAS ± 95.646 ( SEMBILAN PULUH LIMA RIBU ENAM RATUS EMPAT PULUH ENAM ) HEKTAR DI PROPINSI KALIMANTAN BARAT DENGAN HAK PENGUSAHAAN HUTAN ALAM PT. SUKA JAYA MAKMUR II YANG DIBERIKAN BERDASARKAN KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN NOMOR 861/KPTS II/1999 TANGGAL 12 OKTOBER 1999 ATAS AREAL SELUAS ± 75.694 (TUJUH PULUH LIMA RIBU ENAM RATUS SEMBILAN PULUH EMPAT) HEKTAR DI PROPINSI KALIMANTAN BARAT. SELANJUTNYA DIBERIKAN KEPADA PT. SUKA JAYA MAKMUR SELUAS 171.300 (SERATUS TUJUH PULUH SATU TIGA RATUS) HEKTAR
• Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 160/MENHUT-II/2005 Tahun 2005
  PERUBAHAN KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN NOMOR 248/KPTS-II/2000 TANGGAL 22 AGUSTUS 2000 TENTANG PEMBERIAN HAK PENGUSAHAAN HUTAN KEPADA PT. ITCI KAYAN HUTANI SELUAS ± 218.375 (DUA RATUS DELAPAN BELAS RIBU TIGA RATUS TUJUH PULUH LIMA) HEKTAR DI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
• Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 161/MENHUT-II/2005 Tahun 2005
  PERUBAHAN KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN NOMOR 249/KPTSII/2000 TANGGAL 22 AGUSTUS 2000 TENTANG PEMBERIAN HAK PENGUSAHAAN HUTAN KEPADA PT. INTERTROPIC ADITAMA SELUAS ± 46.230 (EMPAT PULUH ENAM RIBU DUA RATUS TIGA PULUH) HEKTAR DI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
• Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 162/MENHUT-II/2005 Tahun 2005
  PERUBAHAN KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN NOMOR 265/KPTS-II/2000 TANGGAL 25 AGUSTUS 2000 TENTANG PEMBERIAN HAK PENGUSAHAAN HUTAN KEPADA PT.WANASOKAN HASILINDO SELUAS ± 49.000 (EMPAT PULUH SEMBILAN RIBU) HEKTAR DI PROVINSI KALIMANTAN BARAT
• Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 163/MENHUT-II/2005 Tahun 2005
  PERUBAHAN KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN NOMOR 266/KPTS-II/2000 TANGGAL 25 AGUSTUS 2000 TENTANG PEMBERIAN HAK PENGUSAHAAN HUTAN KEPADA PT. WANAKAYU BATU PUTIH SELUAS ± 42.500 (EMPAT PULUH DUA RIBU LIMA RATUS) HEKTAR DI PROVINSI KALIMANTAN BARAT
• Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 38/KPTS-II/2001 Tahun 2001
  PEMBAHARUAN HAK PENGUSAHAAN HUTAN ALAM PT.THE BEST ONE UNITIMBER SELUAS ± 50.620 (LIMA PULUH RIBU ENAM RATUS DUA PULUH) HEKTAR DI PROVINSI RIAU
• Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 961/Kpts‑IV/1999 Tahun 1999
  PENDANAAN DAN USAHA HUTAN RAKYAT HUTAN KEMASYARAKATAN DAN ANEKA USAHA KEHUTANAN
• Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 750/KPTS‑II/1999 Tahun 1999
  PENETAPAN TELUR PENYU HIJAU (Chelonia mydas) DAN PENYU SISIK (Eretmochelys imbricata) DI KECAMATAN TAMBELAN, KABUPATEN KEPULAUAN RIAU, PROPINSI DAERAH TINGKAT I RIAU SEBAGAI SATWA BURU
• Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 733/Kpts‑II/1999 Tahun 1999
  PENETAPAN LUTUNG JAWA (TRACHYPITHECUS AURATUS) SEBAGAI SATWA YANG DILINDUNGI
• Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 622/Kpts‑II/1999 Tahun 1999
  PERUBAHAN KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN NOMOR 602/Kpts II/1998 TENTANG ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN, UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN DAN UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN PEMBANGUNAN KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN
• Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 6886/Kpts-II/2002 Tahun 2002
  PEDOMAN DAN TATA CARA PEMBERIAN IZIN PEMUNGUTAN HASIL HUTAN (IPHH) PADA HUTAN PRODUKSI
• Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 6885/Kpts-II/2002 Tahun 2002
  TATA CARA DAN PERSYARATAN PERPANJANGAN IZIN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU
• Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 673/Kpts-II/1997 Tahun 1997
  PERBENIHAN TANAMAN HUTAN
• Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 64/Kpts-II/2001 Tahun 2001
  PERUBAHAN KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR 744/KPTS-II/1996 TANGGAL 25 NOPEMBER 1996 TENTANG PEMBERIAN HAK PENGUSAHAAN HUTAN TANAMAN INDUSTRI ATAS AREAL HUTAN SELUAS ± 78.240 (TUJUH PULUH DELAPAN RIBU DUA RATUS EMPAT PULUH) HEKTAR DI PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAMBI KEPADA PT. WIRAKARYA SAKTI
• Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 62/KPTS-II/1998 Tahun 1998
  TATA USAHA PEREDARAN TUMBUHAN DAN SATWA LIAR
• Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 613/Kpts-II/1997 Tahun 1997
  PEDOMAN PENGUKUHAN KAWASAN SUAKA ALAM DAN KAWASAN PELESTARIAN ALAM PERAIRAN
• Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 48/Kpts-II/2001 Tahun 2001
  PENUNJUKAN SEBAGIAN KAWASAN TAMAN NASIONAL BALI BARAT SELUAS 1,5 (SATU LIMA PERSEPULUH) HEKTAR MENJADI KAWASAN DENGAN TUJUAN KHUSUS YANG AKAN DIPERGUNAKAN UNTUK KEPENTINGAN PURA TIRTA SEGARA RUPEK YANG TERLETAK DI WILAYAH RPH PENGINUMAN KABUPATEN JEMBRANA PROPINSI BALI
• Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 4795/KPTS-II/2002 Tahun 2002
  KRITERIA DAN INDIKATOR PENGELOLAAN HUTAN ALAM PRODUKSI LESTARI PADA UNIT PENGELOLAAN
• Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 428/Kpts-II/2003 Tahun 2003
  IZIN PERALATAN UNTUK KEGIATAN IZIN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU (IUPHHK) PADA HUTAN ALAM DAN ATAU PADA HUTAN TANAMAN ATAU KEGIATAN IZIN PEMANFAATAN KAYU (IPK)
• Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 426/Kpts-V/2003 Tahun 2003
  PENETAPAN LOGO GERAKAN NASIONAL REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN TAHUN 2003
• Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 39/Kpts-II/2001 Tahun 2001
  PEMBERIAN HAK PENGUSAHAAN HUTAN ALAM KEPADA PT. HUMA SULUT LESTARI SELUAS ± 26.800 (DUA PULUH ENAM RIBU DELAPAN RATUS) HEKTAR DI PROPINSI SULAWESI UTARA
• Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 391/Kpts-V/2003 Tahun 2003
  PENETAPAN THEMA GERAKAN NASIONAL REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN TAHUN 2003
• Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 375/Kpts-II/1998 Tahun 1998
  PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN KAWASAN PELESTARIAN PLASMA NUTFAH DI HUTAN PRODUKSI
• Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 372/Kpts-V/2003 Tahun 2003
  PANITIA PENYELENGGARA PENCANANGAN GERAKAN NASIONAL REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN PUSAT TAHUN 2003
• Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 353/KPTS-II/2003 Tahun 2003
  PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA PENAWARAN DAN TIM PERSIAPAN PENAWARAN DALAM PELELANGAN IZIN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU (IUPHHK) PADA HUTAN ALAM DAN ATAU HUTAN TANAMAN
• Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 34/Kpts-II/2001 Tahun 2001
  PEMBERIAN HAK PENGUSAHAAN HUTAN ALAM KEPADA PT. PASURUAN FURNINDO INDUSTRI SELUAS + 47.915 (EMPAT PULUH TUJUH RIBU SEMBILAN RATUS LIMA BELAS) HEKTAR DI PROPINSI SULAWESI TENGAH
• Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 32/Kpts-II/2003 Tahun 2003
  PEMBERIAN IZIN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU PADA HUTAN ALAM ATAU HUTAN TANAMAN MELALUI PENAWARAN DALAM PELELANGAN
• Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 325/Kpts-II/2003 Tahun 2003
  PERSYARATAN DAN TATA CARA PENILAIAN TERHADAP CALON LEMBAGA PENILAI INDEPENDEN MAMPU DI BIDANG INDUSTRI PRIMER HASIL HUTAN KAYU DENGAN KAPASITAS DI ATAS 6.000 M3 PER TAHUN
• Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 307/Kpts-II/2003 Tahun 2003
  PERCEPATAN PROSES PENYELESAIAN PERMOHONAN IZIN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU (IUPHHK) PADA HUTAN TANAMAN
• Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 28/Kpts-II/2001 Tahun 2001
  PERUBAHAN KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN NOMOR 989/KPTS-VI/1999 TANGGAL 14 OKTOBER 1999 TENTANG PEMBERIAN HAK PENGUSAHAAN HUTAN KEPADA PT. HASNUR JAYA UTAMA DI PROPINSI DAERAH TINGKAT I KALIMANTAN TENGAH DAN KALIMANTAN SELATAN
• Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 280/Kpts-II/2003 Tahun 2003
  PERUBAHAN KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR 16/KPTS-II/2003 TENTANG RENCANA KERJA, RENCANA KERJA LIMA TAHUN, RENCANA KERJA TAHUNAN DAN BAGAN KERJA TAHUNAN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU PADA HUTAN ALAM
• Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 26/Kpts-II/2001 Tahun 2001
  PEMBAHARUAN HAK PENGUSAHAAN HUTAN ALAM PT. DALEK HUTANI ESA SELUAS ± 52.080 (LIMA PULUH DUA RIBU DELAPAN PULUH) HEKTAR DI PROPINSI JAMBI
• Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 208/Kpts-II/2003 Tahun 2003
  TATA CARA PENILAIAN KINERJA USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU PADA HUTAN ALAM DI UNIT MANAJEMEN DALAM RANGKA PENGELOLAAN HUTAN SECARA LESTARI
• Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 19/Kpts-VI/2003 Tahun 2003
  PENETAPAN JATAH PRODUKSI KASIL HUTAN KAYU SECARA NASIONAL UNTUK PERIODE TAHUN 2003 YANG BERASAL DARI PEMANFAATAN HUTAN ALAM PRODUKSI
• Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 178/Kpts-II/2003 Tahun 2003
  TATA CARA PENILAIAN KINERJA USAHA PEMANFAATAN HUTAN TANAMAN PADA UNIT MANAJEMEN DALAM RANGKA PENGELOLAAN HUTAN SECARA LESTARI
• Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 177/Kpts-II/2003 Tahun 2003
  KRITERIA DAN INDIKATOR PENGELOLAAN HUTAN SECARA LESTARI PADA UNIT MANAJEMEN USAHA PEMANFAATAN HUTAN TANAMAN
• Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 175/Kpts-II/2003 Tahun 2003
  PENUNJUKAN KAWASAN TAMAN NASIONAL GUNUNG HALIMUN DAN PERUBAHAN FUNGSI KAWASAN HUTAN LINDUNG, HUTAN PRODUKSI TETAP, HUTAN PRODUKSI TERBATAS PADA KELOMPOK HUTAN GUNUNG HALIMUN DAN KELOMPOK HUTAN GUNUNG SALAK SELUAS ± 113.357 (SERATUS TIGA BELAS RIBU TIGA RATUS LIMA PULUH TUJUH) HEKTAR DI PROVINSI JAWA BARAT DAN PROVINSI BANTEN MENJADI TAMAN NASIONAL GUNUNG HALIMUN-SALAK
• Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 174/Kpts-II/2003 Tahun 2003
  PENUNJUKAN DAN PERUBAHAN FUNGSI KAWASAN CAGAR ALAM, TAMAN WISATA ALAM, HUTAN PRODUKSI TETAP, HUTAN PRODUKSI TERBATAS PADA KELOMPOK HUTAN GUNUNG GEDE PANGRANGO SELUAS ± 21.975 (DUA PULUH SATU RIBU SEMBILAN RATUS TUJUH PULUH LIMA) HEKTAR DI PROVINSI JAWA BARAT MENJADI TAMAN NASIONAL GUNUNG GEDE PANGRANGO
• Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 16/Kpts-II/2003 Tahun 2003
  RENCANA KERJA, RENCANA KERJA LIMA TAHUN, RENCANA KERJA TAHUNAN DAN BAGAN KERJA USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU PADA HUTAN ALAM
• Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 16/Kpts-II/2001 Tahun 2001
  PENUNJUKAN KAWASAN HABITAT PADMA (RAFFLESIA ARNOLDI) LUBUK TAPI - KAYU AJARAN SELUAS + 6 (ENAM) HEKTAR YANG TERLETAK DI DESA LUBUK TAPI DAN KAYU AJARAN, KECAMATAN PINO, KABUPATEN BENGKULU SELATAN, PROPINSI BENGKULU SEBAGAI KAWASAN HUTAN TAMAN WISATA ALAM DENGAN NAMA TAMAN WISATA ALAM LUBUK TAPI - KAYU AJARAN
• Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 159/Kpts-II/2003 Tahun 2003
  STANDAR HARGA BIBIT UNTUK GERAKAN NASIONAL REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN (GN RHL)
• Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 156/Kpts-II/2003 Tahun 2003
  PENETAPAN JATAH PRODUKSI HASIL HUTAN KAYU SECARA NASIONAL UNTUK PERIODE TAHUN 2004 YANG BERASAL DARI PEMANFAATAN HUTAN ALAM PRODUKSI
• Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 151/Kpts-II/2003 Tahun 2003
  RENCANA KERJA, RENCANA KERJA LIMA TAHUN, RENCANA KERJA TAHUNAN DAN BAGAN KERJA USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU PADA HUTAN TANAMAN
• Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 140/Kpts-II/1998 Tahun 1998
  PERUBAHAN KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR 464/KPTS-II/1995 TENTANG PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG
• Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 139/Kpts-VI/2003 Tahun 2003
  PENETAPAN JATAH PRODUKSI HUTAN KAYU YANG BERASAL DARI USAHA PEMANFAATAN HUTAN TANAMAN DALAM WILAYAH KERJA PT. PERHUTANI DI JAWA UNTUK PERIODE TAHUN 2003
• Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 127/Kpts-II/2003 Tahun 2003
  PENATAUSAHAAN HASIL HUTAN YANG BERASAL DARI WILAYAH KERJA PERHUTANI UNTUK PROVINSI DI WILAYAH JAWA
• Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 20 Tahun 2009
  URUSAN PEMERINTAH DI BIDANG LINGKUNGAN HIDUP YANG DAPAT DIDEKONSENTRASIKAN
• Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.161/Menhut-II/2005 Tahun 2005
  PERUBAHAN KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN NOMOR 249/KPTS-II/2000 TANGGAL 25 AGUSTUS 2000 TENTANG PEMBERIAN HAK PENGUSAHAAN HUTAN KEPADA PT. INTERTROPIC ADITAMA SELUAS ± 46.230 (EMPAT PULUH ENAM RIBU DUA RATUS TIGA PULUH) HEKTAR DI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
• Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.162/Menhut-II/2005 Tahun 2005
  PERUBAHAN KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN NOMOR 265/KPTSII/2000 TANGGAL 25 AGUSTUS 2000 TENTANG PEMBERIAN HAK PENGUSAHAAN HUTAN KEPADA PT. WANASOKAN HASILINDO SELUAS ± 49.000 (EMPAT PULUH SEMBILAN RIBU) HEKTAR DI PROVINSI KALIMANTAN BARAT
• Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.58/MENHUT-II/2009 Tahun 2009
  PENGGANTIAN NILAI TEGAKAN DARI IZIN PEMANFAATAN KAYU DAN ATAU DARI PENYIAPAN LAHAN DALAM PEMBANGUNAN HUTAN TANAMAN
• Keputusan Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan Nomor SK.255/VL-BPHA/2006 Tahun 2006
  KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BINA PRODUKSI KEHUTANAN TENTANG PENETAPAN RENCANA PRODUKSI HASIL HUTAN KAYU SECARA NASIONAL PERIODE TAHUN 2007 YANG BERASAL DARI PEMANFAATAN HUTAN PRODUKSI ALAM YANG DIBEBANI IUPHHK YANG SAH UNTUK MASING-MASING PROVINSI
• Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 87/M-IND/PER/9/2009 Tahun 2009
  SISTEM HARMONISASI GLOBAL KLASIFIKASI DAN LABEL PADA BAHAN KIMIA
• Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 44/M-DAG/PER/9/2009 Tahun 2009
  PENGADAAN, DISTRIBUSI DAN PENGAWASAN BAHAN BERBAHAYA
• Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 54/M-DAG/PER/10/2009 Tahun 2009
  KETENTUAN UMUM DI BIDANG IMPOR
• Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.53/MENHUT-II/2009 Tahun 2009
  PEMASUKAN DAN PENGGUNAAN ALAT UNTUK KEGIATAN IZIN USAHA PEMANFAATAN HUTAN ATAU IZIN PEMANFAATAN KAYU
• Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.56/MENHUT-II/2009 Tahun 2009
  RENCANA KERJA USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU HUTAN ALAM DAN RESTORASI EKOSISTEM
• Peraturan Menteri Pertanian Nomor 48/PERMENTAN/OT.140/10/2009 Tahun 2009
  PEDOMAN BUDIDAYA BUAH DAN SAYUR YANG BAIK (GOOD AGRICULTURE PRACTICES FOR FRUIT AND VEGETABLES)
• Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 33 Tahun 2009
  TATA CARA PEMULIHAN LAHAN TERKONTAMINASI LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN
• Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 08.1/KPTS-II/2000 Tahun 2000
  KRITERIA DAN STANDAR PEMANFAATAN HASIL HUTAN DALAM HUTAN PRODUKSI SECARA LESTARI
• Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 141/KPTS-II/1998 Tahun 1998
  PERUBAHAN KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN TENTANG PEMBERIAN HAK PENGUSAHAAN PARIWISATA ALAM PADA 13 LOKASI KAWASAN PELESTARIAN ALAM DI PULAU JAWA KEPADA PERUM PERHUTANI NOMOR 104/Kpts-II/1993
• Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 13.1/KPTS-II/2000 Tahun 2000
  KRITERIA DAN STANDAR PEREDARAN DAN PEMASARAN HASIL HUTAN
• Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 26 Tahun 2009
  PEDOMAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DI BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
• Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.65/MENHUT-II/2009 Tahun 2009
  STANDARD BIAYA PRODUKSI PEMANFAATAN KAYU PADA IZIN PEMANFAATAN KAYU DAN ATAU PENYIAPAN LAHAN DALAM RANGKA PEMBANGUNAN HUTAN TANAMAN
• Peraturan Menteri Pertanian Nomor 28/PERMENTAN/SR.130/5/2009 Tahun 2009
  PUPUK ORGANIK, PUPUK HAYATI DAN PEMBENAH TANAH
• Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 09.1/KPTS-II/2000 Tahun 2000
  KRITERIA DAN STANDAR PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI SECARA LESTARI
• Peraturan Menteri Pertanian Nomor 37/PERMENTAN/OT.140/7/2009 Tahun 2009
  PENGGUNAAN PESTISIDA BERBAHAN AKTIF METIL BROMIDA UNTUK TINDAKAN PERLAKUAN KARANTINA TUMBUHAN DAN PERLAKUAN PRA PENGAPALAN
• Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 132/KPTS-V/2001 Tahun 2001
  PENCABUTAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERLINDUNGAN HUTAN DAN PELESTARIAN ALAM NOMOR 159/KPTS/DJ-VI/1998 TANGGAL 12 OKTOBER 1998 TENTANG PEMBERIAN IZIN PENGUSAHAAN BURUNG WALET DI HABITAT ALAMINYA PADA GOA-GOA, DI BIRANG A, KECAMATAN GUNUNG TABUR, KABUPATEN DATI II BERAU, PROPINSI KALIMANTAN TIMUR KEPADA CV. ALAM INDAH JO. KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERLINDUNGAN DAN KONSERVASI ALAM NOMOR 171/KPTS/DJ-V/1999, TANGGAL 11 NOVEMBER 1999 TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERLINDUNGAN HUTAN DAN PELESTARIAN ALAM NOMOR 159/KPTS/DJ-VI/1998 TANGGAL 12 OKTOBER 1998 TENTANG PEMBERIAN IZIN PENGUSAHAAN BURUNG WALET DI HABITAT ALAMINYA PADA GOA-GOA, DI BIRANG A, KECAMATAN GUNUNG TABUR, KABUPATEN DATI II BERAU, PROPINSI KALIMANTAN TIMUR KEPADA CV. ALAM INDAH
• Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 281/KPTS-II/2003 Tahun 2003
  PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA PENAWARAN DAN TIM PERSIAPAN PENAWARAN DALAM PELELANGAN IZIN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU (IUPHHK) PADA HUTAN ALAM
• Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1350/MENKES/SK/XII/2001 Tahun 2001
  PENGELOLAAN PESTISIDA
• Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 334/KPTS-II/ 2003 Tahun 2003
  PERUBAHAN KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR 126/KPTS-II/2003 TENTANG PENATAUSAHAAN HASIL HUTAN
• Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 44/KPTS-II/1998 Tahun 1998
  PEMANFAATAN POTENSI KAWASAN DALAM WILAYAH EKOSISTEM LEUSER
• Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 165 Tahun 2009
  ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENGELOLA LINGKUNGAN HIDUP DAERAH
• Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 13 Tahun 2009
  PEDOMAN DAN TATA CARA PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL
• Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 4976/KPTS-II/2002 Tahun 2002
  TATA CARA PENILAIAN KINERJA PENGELOLAAN HUTAN ALAM PRODUKSI LESTARI PADA UNIT PENGELOLAAN
• Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.63/MENHUT-II/2009 Tahun 2009
  TATA CARA PEMBERIAN IZIN USAHA PEMANFAATAN KAWASAN SILVO PASTURA PADA HUTAN PRODUKSI
• Peraturan Menteri Pertanian Nomor 44/PERMENTAN/OT.140/10/2009 Tahun 2009
  PEDOMAN PENANGANAN PASCA PANEN HASIL PERTANIAN ASAL TANAMAN YANG BAIK (GOOD HANDLING PRACTICES)
• Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 28 Tahun 2009
  DAYA TAMPUNG BEBAN PENCEMARAN AIR DANAU DAN/ATAU WADUK
• Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 145 Tahun 2009
  PANDUAN RANCANG KOTA PANTAI INDAH KAPUK UTARA - BARAT
• Keputusan Menteri Kehutanan Dan Perkebunan Nomor 227/KPTS-II/2000 Tahun 2000
  IZIN MENGANGKUT BAGIAN-BAGIAN SATWA LIAR YANG DILINDUNGI UNDANG-UNDANG, KEPADA KANTOR PENGHUBUNG PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR DI JAKARTA, DARI JAKARTA, INDONESIA, KE OSAKA JEPANG, DALAM RANGKA PERTUNJUKAN KESENIAN REOG
• Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 33/KPTS-II/2003 Tahun 2003
  TATA CARA PENYELESAIAN HAK PENGUSAHAAN HUTAN ALAM ATAU HAK PENGUSAHAAN HUTAN TANAMAN YANG TELAH MENDAPAT PERSETUJUAN PRINSIP BERDASARKAN PERMOHONAN
• Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 29 Tahun 2009
  PEDOMAN KONSERVASI KEANEKARAGAMAN HAYATI DI DAERAH
• Keputusan Menteri Kehutanan Dan Perkebunan Nomor 24/KPTS-II/1999 Tahun 1999
  PENETAPAN KELOMPOK HUTAN LINDUNG PULAU MIOSNUM BARAT SELUAS 2.269,28 (DUA RIBU DUA RATUS ENAM PULUH SEMBILAN, DUA PULUH DELAPAN PERSERATUS) HEKTAR, YANG TERLETAK DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II YAPEN WAROPEN, PROPINSI DAERAH TINGKAT I IRIAN JAYA, SEBAGAI KAWASAN HUTAN DENGAN FUNGSI HUTAN LINDUNG
• Keputusan Menteri Kehutanan Dan Perkebunan Nomor 241/KPTS-II/1999 Tahun 1999
  PEMBERIAN IZIN KEPADA TAMAN REKREASI MARGASATWA SERULINGMAS SELAMANIK BANJARNEGARA, KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANJARNEGARA SEBAGAI LEMBAGA KONSERVASI EX-SITU SATWA LIAR DALAM BENTUK KEBUN BINATANG
• Keputusan Menteri Kehutanan Dan Perkebunan Nomor 242/KPTS-II/1999 Tahun 1999
  PEMBERIAN IZIN KEPADA TAMAN SAFARI INDONESIA SEBAGAI LEMBAGA KONSERVASI EX-SITU SATWA LIAR DALAM BENTUK KEBUN BINATANG
• Keputusan Menteri Kehutanan Dan Perkebunan Nomor 250/KPTS-II/1999 Tahun 1999
  PEMBERIAN IZIN KEPADA YAYASAN BINA WISATA TAMAN WISATA DAN MARGASATWA KASANG KULIM PEKANBARU RIAU SEBAGAI LEMBAGA KONSERVASI EX-SITU SATWA LIAR DALAM BENTUK KEBUN BINATANG
• Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 4796/KPTS-II/2002 Tahun 2002
  TATA CARA PENILAIAN KINERJA PENGELOLAAN HUTAN ALAM PRODUKSI LESTARI PADA UNIT PENGELOLAAN
• Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.160/MENHUT-II/2005 Tahun 2005
  PERUBAHAN KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN NOMOR 248/KPTS-II/2000 TANGGAL 22 AGUSTUS 2000 TENTANG PEMBERIAN HAK PENGUSAHAAN HUTAN KEPADA PT. ITCI KAYAN HUTANI SELUAS + 218.375 (DUA RATUS DELAPAN BELAS RIBU TIGA RATUS TUJUH PULUH LIMA) HEKTAR DI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
• Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.401/MENHUT-II/2004 Tahun 2004
  PERUBAHAN KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR 428/KPTS-II/2003 TENTANG IZIN PERALATAN UNTUK KEGIATAN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN PADA HUTAN ALAM DAN ATAU PADA HUTAN TANAMAN ATAU KEGIATAN IZIN PEMANFAATAN KAYU
• Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 6420/KPTS-II/2002 Tahun 2002
  PERSYARATAN DAN TATA CARA PENILAIAN LEMBAGA PENILAI INDEPENDEN (LPI) MAMPU
• Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 7501/KPTS-II/2002 Tahun 2002
  5 (LIMA) KEBIJAKAN PRIORITAS BIDANG KEHUTANAN DALAM PROGRAM PEMBANGUNAN NASIONAL
• Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.58/MENHUT-II/2004 Tahun 2004
  PERUBAHAN KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR 33/KPTS-II/2003 jo KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR SK.44/MENHUT-II/2004 TENTANG TATA CARA PENYELESAIAN HAK PENGUSAHAAN HUTAN ALAM ATAU HAK PENGUSAHAAN HUTAN TANAMAN YANG TELAH MENDAPAT PERSETUJUAN PRINSIP BERDASARKAN PERMOHONAN
• Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 8037/KPTS-II/2002 Tahun 2002
  PEDOMAN TEKNIS PEMBANGUNAN HUTAN MERANTI
• Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 8205/KPTS-II/2002 Tahun 2002
  PEDOMAN REHABILITASI DIKAWASAN TAMAN NASIONAL
• Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 8773/KPTS-II/2002 Tahun 2002
  PEMBENTUKAN TIM PENILAI/PENGHITUNG RATIO TUKAR MENUKAR KAWASAN HUTAN UNTUK KEPERLUAN PEMBANGUNAN NON KEHUTANAN YANG BERSIFAT KOMERSIAL
• Keputusan Menteri Kehutanan Dan Perkebunan Nomor 479/KPTS-II/1998 Tahun 1998
  LEMBAGA KONSERVASI TUMBUHAN DAN SATWA LIAR
• Keputusan Menteri Kehutanan Dan Perkebunan Nomor 623/KPTS-II/1999 Tahun 1999
  PEMBENTUKAN KOMISI PUSAT ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN (AMDAL) DEPARTEMEN KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN
• Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 284/KPTS-II/1999 Tahun 1999
  PENETAPAN URUTAN PRIORITAS DAERAH ALIRAN SUNGAI
• Keputusan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala BAPPENAS Nomor KEP.52/M.PPN/HK/12/2009 Tahun 2009
  PEMBENTUKAN FORUM KOORDINASI PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI TINGKAT NASIONAL
• Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.43/MENHUT-II/2005 Tahun 2005
  PERUBAHAN KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR SK. 45/MENHUT-II/2004 TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR 151/MENHUT-II/2003 TENTANG RENCANA KERJA, RENCANA KERJA LIMA TAHUN, RENCANA KERJA TAHUNAN DAN BAGAN KERJA USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU PADA HUTAN TANAMAN
• Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.44/MENHUT-II/2005 Tahun 2005
  PERUBAHAN PERATURAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR P.23/Menhut-II/2005 TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR SK.101/MENHUT-II/2004 TENTANG PERCEPATAN PEMBANGUNAN HUTAN TANAMAN UNTUK PEMENUHAN BAHAN BAKU INDUSTRI PRIMER HASIL HUTAN KAYU
• Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.9/MENHUT-II/2010 Tahun 2010
  IZIN PEMBUATAN DAN PENGGUNAAN KORIDOR
• Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 30 Tahun 2009
  TATA LAKSANA PERIZINAN DAN PENGAWASAN PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN SERTA PENGAWASAN PEMULIHAN AKIBAT PENCEMARAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN OLEH PEMERINTAH DAERAH
• Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 31 Tahun 2009
  PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENERAPAN SISTEM MANAJEMEN LINGKUNGAN, EKOLABEL, PRODUKSI BERSIH, DAN TEKNOLOGI BERWAWASAN LINGKUNGAN DI DAERAH
• Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 32 Tahun 2009
  PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENERAPAN STANDAR NASIONAL INDONESIA DAN STANDAR KOMPETENSI BIDANG PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DI DAERAH
• Keputusan Menteri Pertanian dan Kehutanan Nomor 504/KPTS/TP.270/10/2000 Tahun 2000
  PENCABUTAN PENDAFTARAN DAN IZIN PESTISIDA
• Keputusan Menteri Pertanian dan Kehutanan Nomor 506/KPTS/TP.270/10/2000 Tahun 2000
  PENDAFTARAN DAN PEMBERIAN IZIN BAHAN TEKNIS PESTISIDA
• Keputusan Menteri Pertanian dan Kehutanan Nomor 507/KPTS/TP.270/10/2000 Tahun 2000
  PENDAFTARAN PESTISIDA UNTUK EKSPOR
• Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 13 Tahun 2001
  KETENTUAN PEMBERIAN IZIN USAHA INDUSTRI, IZIN PERLUASAN DAN TANDA DAFTAR INDUSTRI
• Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 1 Tahun 2004
  IZIN GANGGUAN
• Keputusan Gubernur Propinsi DKI Jakarta Nomor 2863 Tahun 2001
  JENIS RENCANA USAHA DAN/ATAU KEGIATAN YANG WAJIB DILENGKAPI DENGAN ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP DI PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
• Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.13/MENHUT-II/2010 Tahun 2010
  PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR P.37/MENHUT-II/2007 TENTANG HUTAN KEMASYARAKATAN
• Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.14/MENHUT-II/2010 Tahun 2010
  PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR P.49/MENHUT-II/2008 TENTANG HUTAN DESA
• Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.19/UM.101/MKP/2009 Tahun 2009
  PENGAMANAN OBJEK VITAL NASIONAL DI BIDANG KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
• Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.34/HM.001/MKP/2008 Tahun 2008
  PENGAMANAN OBJEK VITAL NASIONAL DI BIDANG KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
• Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 01/K-TP4L/VIII/2002 Tahun 2002
  PEDOMAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN PENGUSAHAAN PASIR LAUT
• Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 04 Tahun 2001
  KRITERIA BAKU KERUSAKAN TERUMBU KARANG
• Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 200 Tahun 2004
  KRITERIA BAKU KERUSAKAN DAN PEDOMAN PENENTUAN STATUS PADANG LAMUN
• Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 201 Tahun 2004
  KRITERIA BAKU DAN PEDOMAN PENENTUAN KERUSAKAN MANGROVE
• Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 230 Tahun 2009
  DEWAN PERTIMBANGAN PENGHARGAAN ADIWIYATA
• Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 232 Tahun 2009
  PENERIMA PENGHARGAAN ADIWIYATA TAHUN 2009
• Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2003
  PENGENDALIAN PEMANFAATAN FLORA DAN FAUNA YANG TIDAK DI LINDUNGI LINTAS KABUPATEN/KOTA DI PROPINSI JAWA TIMUR
• Keputusan Gubernur Propinsi DKI Jakarta Nomor 101 Tahun 2000
  RELOKASI INDUSTRI DI PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
• Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.47/UM.001/MKP/2009 Tahun 2009
  PEDOMAN PEMETAAN SEJARAH
• Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 58 Tahun 2002
  TATA KERJA PEJABAT PENGAWAS LINGKUNGAN HIDUP DI PROPINSI/KABUPATEN/KOTA
• Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 58 Tahun 2003
  PENERIMA PENGHARGAAN KALPATARU TAHUN 2003
• Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 111 Tahun 2003
  PEDOMAN MENGENAI SYARAT DAN TATA CARA PERIZINAN SERTA PEDOMAN KAJIAN PEMBUANGAN AIR LIMBAH KE AIR ATAU SUMBER AIR
• Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 114 Tahun 2003
  PEDOMAN PENGKAJIAN UNTUK MENETAPKAN KELAS AIR
• Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 7 Tahun 2001
  PEJABAT PENGAWAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PEJABAT PENGAWAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH
• Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 202 Tahun 2004
  BAKU MUTU AIR LIMBAH BAGI USAHA DAN ATAU KEGIATAN PERTAMBANGAN BIJIH EMAS DAN ATAU TEMBAGA
• Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 252 Tahun 2004
  PROGRAM PENILAIAN PERINGKAT HASIL UJI TIPE EMISI GAS BUANG KENDARAAN BERMOTOR TIPE BARU
• Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.10/MEN/2002 Tahun 2002
  PEDOMAN UMUM PERENCANAAN PENGELOLAAN PESISIR TERPADU
• Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 1518 K/20/MPE/1999 Tahun 1999
  PENGELOLAAN KAWASAN KARS
• Keputusan Menteri Pertanian Nomor 434.1/KPTS/TP.270/7/2001 Tahun 2001
  SYARAT DAN TATACARA PENDAFTARAN PESTISIDA
• Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 56 Tahun 2002
  PEDOMAN UMUM PENGAWASAN PENAATAN LINGKUNGAN HIDUP BAGI PEJABAT PENGAWAS
• Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 92/KPTS-II/2001 Tahun 2001
  PENETAPAN KAWASAN TAMAN NASIONAL TAKA BONERATE SELUAS 530.765,00 (LIMA RATUS TIGA PULUH RIBU TUJUH RATUS ENAM PULUH LIMA) HEKTAR, YANG TERLETAK DI KABUPATEN SELAYAR, PROVINSI SULAWESI SELATAN SEBAGAI KAWASAN PELESTARIAN ALAM PERAIRAN
• Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 168/KPTS-IV/2001 Tahun 2001
  PEMANFAATAN DAN PEREDARAN KAYU RAMIN (GONYSTYLUS SPP)
• Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 06 Tahun 2007
  BAKU MUTU AIR LIMBAH BAGI USAHA DAN/ATAU KEGIATAN PENGOLAHAN HASIL PERIKANAN
• Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 07 Tahun 2006
  TATA CARA PENGUKURAN KRITERIA BAKU KERUSAKAN TANAH UNTUK PRODUKSI BIOMASSA
• Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 09 Tahun 2006
  BAKU MUTU AIR LIMBAH BAGI USAHA DAN/ATAU KEGIATAN PERTAMBANGAN BIJIH NIKEL
• Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 12 Tahun 2006
  PERSYARATAN DAN TATA CARA PERIZINAN PEMBUANGAN AIR LIMBAH KE LAUT
• Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2004
  PENGELOLAAN KUALITAS AIR DAN PENGENDALIAN PENCEMARAN AIR
• Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 117/MPP/KEP/2/2003 Tahun 2003
  PENGHENTIAN SEMENTARA EKSPOR PASIR LAUT
• Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 28 Tahun 2003
  PEDOMAN TEKNIS PENGKAJIAN PEMANFAATAN AIR LIMBAH DARI INDUSTRI MINYAK SAWIT PADA TANAH DI PERKEBUNAN KELAPA SAWIT
• Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 16 Tahun 2003
  PENGELOLAAN AIR BAWAH TANAH
• Keputusan Bersama Menteri Perindustrian Dan Perdagangan, Menteri Kelautan Dan Perikanan Dan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 89/MPP/KEP/2/2002, SKB.07/MEN/2002, 01/MENLH/2/2002 Tahun 2002
  PENGHENTIAN SEMENTARA EKSPOR PASIR LAUT
• Keputusan Bersama Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia Dan Kepala Kepolisian Negara Nomor KEP-04/MENLH/04/2004, KEP-208/A/J.A/04/2004, DAN KEP-19/IV/2004 Tahun 2004
  PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP TERPADU (SATU ATAP)
• Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 10 Tahun 2006
  BAKU MUTU AIR LIMBAH BAGI USAHA DAN/ATAU KEGIATAN INDUSTRI VINYL CHLORIDE MONOMER DAN POLY VINYL CHLORIDE
• Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 29 Tahun 2003
  PEDOMAN SYARAT DAN TATA CARA PERIZINAN PEMANFAATAN AIR LIMBAH INDUSTRI MINYAK SAWIT PADA TANAH DI PERKEBUNAN KELAPA SAWIT
• Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 37 Tahun 2003
  METODA ANALISIS KUALITAS AIR PERMUKAAN DAN PENGAMBILAN CONTOH AIR PERMUKAAN
• Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 133 Tahun 2004
  BAKU MUTU EMISI BAGI KEGIATAN INDUSTRI PUPUK
• Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 2 Tahun 2006
  BAKU MUTU AIR LIMBAH BAGI KEGIATAN RUMAH PEMOTONGAN HEWAN
• Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 3 Tahun 2006
  PROGRAM MENUJU INDONESIA HIJAU
• Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 4 Tahun 2006
  BAKU MUTU AIR LIMBAH BAGI USAHA DAN/ATAU KEGIATAN PERTAMBANGAN BIJIH TIMAH
• Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2007
  BAKU MUTU AIR LIMBAH BAGI USAHA DAN/ATAU KEGIATAN PENGOLAHAN BUAH–BUAHAN DAN/ATAU SAYURAN
• Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 6 Tahun 2006
  PEDOMAN UMUM STANDARDISASI KOMPETENSI PERSONIL DAN LEMBAGA JASA LINGKUNGAN
• Keputusan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor KEP.33/MEN/2002 Tahun 2002
  ZONASI WILAYAH PESISIR DAN LAUT UNTUK KEGIATAN PENGUSAHAAN PASIR LAUT
• Keputusan Gubernur Propinsi DKI Jakarta Nomor 57 Tahun 2001
  PEMBENTUKAN KOMISI PENILAI ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
• Keputusan Gubernur Propinsi DKI Jakarta Nomor 76 Tahun 2001
  PEDOMAN OPERASIONAL KETERLIBATAN MASYARAKAT DAN KETERBUKAAN INFORMASI DALAM PROSES ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP
• Keputusan Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Nomor 47 Tahun 2001
  PEDOMAN PENGUKURAN KONDISI TERUMBU KARANG
• Peraturan Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 10 Tahun 1998
  PENYELENGGARAAN DAN PAJAK PEMANFAATAN AIR BAWAH TANAH DAN AIR PERMUKAAN
• Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1846 Tahun 1999
  PEMBENTUKAN TIM PAKAR PERTAMBANGAN DKI JAKARTA
• Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 3487 Tahun 1999
  PENETAPAN HUTAN KOTA UNIVERSITAS INDONESIA SELUAS ± 55,4 HEKTAR TERMASUK WADUK SELUAS ± 9 HEKTAR SEBAGAI HUTAN KOTA KONSERVASI WILAYAH KOTAMADYA JAKARTA SELATAN
• Keputusan Gubernur Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 11 Tahun 2005
  PELAKSANAAN MANAJEMEN LINGKUNGAN KAWASAN
• Keputusan Gubernur Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 95 Tahun 2000
  PEMERIKSAAN EMISI DAN PERAWATAN MOBIL PENUMPANG PRIBADI DI PROPINSI DKI JAKARTA
• Keputusan Gubernur Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 115 Tahun 2001
  PEMBUATAN SUMUR RESAPAN DI PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
• Keputusan Gubernur Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 551 Tahun 2001
  PENETAPAN BAKU MUTU UDARA AMBIEN DAN BAKU TINGKAT KEBISINGAN DI PROPINSI DKI JAKARTA
• Surat Keputusan Gubernur Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 670 Tahun 2000
  PENETAPAN BAKU MUTU EMISI SUMBER TIDAK BERGERAK DI PROPINSI DKI JAKARTA
• Keputusan Gubernur Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1135 Tahun 2001
  PENUNJUKKAN LABORATORIUM BALAI TEHNIK KESEHATAN LINGKUNGAN (BTKL) DEPARTEMEN KESEHATAN SEBAGAI LABORATORIUM PENGUJI KUALITAS LINGKUNGAN DI PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
• Keputusan Gubernur Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1605 Tahun 2003
  PROGRAM PEMBINAAN TEKNIS PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) BAGI PETUGAS OPERASIONAL DINAS KEBERSIHAN PROPINSI DKI JAKARTA
• Keputusan Gubernur Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2333 Tahun 2002
  JENIS USAHA/KEGIATAN YANG WAJIB DILENGKAPI DENGAN SURAT PERNYATAAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN (SPPL) DI PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
• Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 179 Tahun 2004
  RALAT ATAS KEPUTUSAN MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP NOMOR 51 TAHUN 2004 TENTANG BAKU MUTU AIR LAUT
• Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.21/MEN/2009 Tahun 2009
  ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI RISET BUDIDAYA IKAN HIAS DEPOK
• Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.22/MEN/2009 Tahun 2009
  ORGANISASI DAN TATA KERJA LOKA RISET KERENTANAN PESISIR DAN LAUT
• Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.10/MEN/2006 Tahun 2006
  ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI BUDIDAYA LAUT
• Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.14/MEN/2009 Tahun 2009
  MITRA BAHARI
• Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.17/MEN/2009 Tahun 2009
  LARANGAN PEMASUKAN BEBERAPA JENIS IKAN BERBAHAYA DARI LUAR NEGERI KE DALAM WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA
• Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.19/MEN/2009 Tahun 2009
  PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN NOMOR PER.22/MEN/2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PENGELOLAAN SUMBER DAYA PESISIR DAN LAUT
• Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2002
  PENGELOLAAN TAMAN HUTAN RAYA R. SOERJO
• Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2004
  PENGELOLAAN KUALITAS AIR DAN PENGENDALIAN PENCEMARAN AIR
• Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 6 Tahun 2004
  PERLINDUNGAN, PENGENDALIAN SERTA PEMANFAATAN TUMBUHAN DAN SATWA
• Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 10 Tahun 2001
  PENGELOLAAN SAMPAH
• Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 22 Tahun 2001
  PENGELOLAAN SUMBER DAYA HUTAN BERBASIS MASYARAKAT KABUPATEN WONOSOBO
• Surat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Nomor B-60/E/EJP/01/2002 Tahun 2002
  PEDOMAN TEKNIS YUSTISIAL PENANGANAN PERKARA TINDAK PIDANA LINGKUNGAN HIDUP
• Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.31/MENHUT-II/2005 Tahun 2005
  PELEPASAN KAWASAN HUTAN DALAM RANGKA PENGEMBANGAN USAHA BUDIDAYA PERKEBUNAN
• Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.03/MEN/2006 Tahun 2006
  ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI BESAR PENGEMBANGAN PENANGKAPAN IKAN
• Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.04/MEN/2006 Tahun 2006
  ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DI BIDANG PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN
• Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.05/MEN/2006 Tahun 2006
  ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI BESAR PENGEMBANGAN DAN PENGENDALIAN HASIL PERIKANAN
• Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.06/MEN/2006 Tahun 2006
  ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI BESAR PENGEMBANGAN BUDIDAYA AIR TAWAR
• Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.07/MEN/2006 Tahun 2006
  ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI BESAR PENGEMBANGAN BUDIDAYA LAUT
• Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.08/MEN/2006 Tahun 2006
  ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI BUDIDAYA AIR PAYAU
• Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.09/MEN/2006 Tahun 2006
  ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI BUDIDAYA AIR TAWAR
• Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.18/MEN/2007 Tahun 2007
  ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI PENGELOLAAN SUMBER DAYA PESISIR DAN LAUT
• Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.19/MEN/2007 Tahun 2007
  ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN NASIONAL
• Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor PER.23/MEN/2009 Tahun 2009
  PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN NOMOR PER.10/MEN/2005 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI RISET DAN OBSERVASI KELAUTAN
• Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor PER.24/MEN/2009 Tahun 2009
  ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI RISET PEMULIHAN SUMBER DAYA IKAN JATILUHUR
• Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 6 Tahun 2001
  SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENGENDALIAN DAMPAK LINGKUNGAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH
• Keputusan Gubernur Propinsi DKI Jakarta Nomor 170 Tahun 2002
  ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
• Keputusan Gubernur Propinsi DKI Jakarta Nomor 338 Tahun 2002
  PENETAPAN HUTAN KOTA HALIM PERDANA KUSUMA SELUAS ± 3,50 HA DI KELUARAHAN HALIM PERDANA KUSUMA, KECAMATAN MAKASAR, KOTAMDAYA JAKARTA TIMUR SEBAGAI HUTAN KOTA KONSERVASI
• Keputusan Gubernur Propinsi DKI Jakarta Nomor 339 Tahun 2002
  PENETAPAN HUTAN KOTA KEMAYORAN SELUAS ± 4.60 HA DI KELURAHAN PADEMANGAN, KECAMATAN PADEMANGAN, KOTAMADYA JAKARTA UTARA SEBAGAI HUTAN KOTA KONSERVASI
• Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 8 Tahun 2004
  PERLINDUNGAN, PEMELIHARAAN, DAN REHABILITASI KAWASAN SUMBER AIR
• Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 12 Tahun 2002
  PERTAMBANGAN UMUM, MINYAK BUMI DAN GAS ALAM
• Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1457 K/28/MEM/2000 Tahun 2000
  PEDOMAN TEKNIS PENGELOLAAN LINGKUNGAN DI BIDANG PERTAMBANGAN DAN ENERGI
• Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 16 Tahun 2002
  PENGELOLAAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN
• Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 13 Tahun 2002
  PENGELOLAAN AIR BAWAH TANAH DAN AIR PERMUKAAN PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM
• Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 29 Tahun 2001
  SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PERKOTAAN DAN PERMUKIMAN PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH
• Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 30 Tahun 2001
  SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS SUMBER DAYA AIR PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH
• Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 31 Tahun 2001
  SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PRASARANA WILAYAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH
• Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 44 Tahun 2001
  PAJAK PENGAMBILAN DAN PEMANFAATAN AIR BAWAH TANAH DAN AIR PERMUKAAN
• Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 46 Tahun 2001
  PENGELOLAAN TAMAN HUTAN RAYA POCUT MEURAH INTAN
• Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 2 Tahun 2006
  PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA BANJARMASIN NOMOR 19 TAHUN 2002 TENTANG PENGATURAN DAN PEMBINAAN PEDAGANG KAKI LIMA
• Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2006
  PERUSAHAAN DAERAH PENGELOLAAN AIR LIMBAH KOTA BANJARMASIN
• Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 32 Tahun 2004
  IZIN USAHA HOTEL DAN PENGINAPAN
• Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 34 Tahun 2004
  IZIN USAHA REKREASI DAN HIBURAN UMUM
• Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 36 Tahun 2004
  IZIN USAHA PERJALANAN WISATA
• Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 13 Tahun 2007
  RETRIBUSI IZIN GANGGUAN
• Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 277 Tahun 2000
  PENDELEGASIAN WEWENANG PENANDATANGANAN PEMBERIAN IZIN PEMBUANGAN LIMBAH CAIR KEPADA KEPALA BADAN PENGENDALIAN DAMPAK LINGKUNGAN DAERAH DKI JAKARTA
• Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 1518 K/20/MP.E/1999 Tahun 1999
  PENGELOLAAN KAWASAN KARS
• Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 189 Tahun 2009
  PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP DAERAH
• Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 221 Tahun 2009
  PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2007 TENTANG KETERTIBAN UMUM
• Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 133 Tahun 2010
  PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PENGOLAHAN LIMBAH SEPTIC TANK
• Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 146 Tahun 2007
  PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2007 TENTANG PENGENDALIAN PEMELIHARAAN DAN PEREDARAN UNGGAS
• Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 147 Tahun 2007
  KOMITE PROVINSI PENGENDALIAN FLU BURUNG (AVIAN INFLUENZA) DAN KESIAPSIAGAAN MENGHADAPI PANDEMI INFLUENZA
• Keputusan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 03-P/Ka-BAPETEN/VI-99 Tahun 1999
  PEDOMAN TEKNIS PENYUSUNAN ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN UNTUK RENCANA PEMBANGUNAN DAN PENGOPERASIAN REAKTOR NUKLIR
• Peraturan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 3 Tahun 2006
  PERIZINAN INSTALASI NUKLIR NONREAKTOR
• Keputusan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 04-P/Ka-BAPETEN/VI-99 Tahun 1999
  PEDOMAN TEKNIS PENYUSUNAN ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN UNTUK RENCANA PEMBANGUNAN DAN PENGOPERASIAN INSTALASI NUKLIR DAN INSTALASI LAINNYA
• Peraturan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 11 Tahun 2007
  KETENTUAN KESELAMATAN INSTALASI NUKLIR NON REAKTOR
• Keputusan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 14/Ka-BAPETEN/VI-99 Tahun 1999
  KETENTUAN KESELAMATAN PABRIK KAOS LAMPU
• Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 21 Tahun 2002
  PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM
• Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 3 Tahun 2007
  PEMAKAMAN
• Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 4 Tahun 2007
  PENGENDALIAN PEMELIHARAAN DAN PEREDARAN UNGGAS
• Keputusan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 02/KA-BAPETEN/V-99 Tahun 1999
  BAKU TINGKAT RADIOAKTIVITAS DI LINGKUNGAN
• Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 71/M-IND/PER/8/2006 Tahun 2006
  PEMBENTUKAN TIM PENGKAJIAN MASALAH LINGKUNGAN HIDUP DAN PENCEMARAN AKIBAT KEGIATAN INDUSTRI MANUFAKTUR
• Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 26 Tahun 2002
  BAKU MUTU LIMBAH CAIR BAGI KEGIATAN INDUSTRI DAN USAHA LAINNYA DALAM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
• Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1248/MENKES/PER/XII/2009 Tahun 2009
  PENYELENGGARAAN PELAYANAN SIKLOTRON DI RUMAH SAKIT
• Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1249/MENKES/PER/XII/2009 Tahun 2009
  PENYELENGGARAAN PELAYANAN KEDOKTERAN NUKLIR DENGAN MENGGUNAKAN ALAT PET-CT DI RUMAH SAKIT
• Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2005
  RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI BALI
• Peraturan Daerah Propinsi Bali Nomor 4 Tahun 1999
  PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI NOMOR 4 TAHUN 1996 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI
• Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 154 Tahun 2010
  ELIMINASI MALARIA
• Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 22 Tahun 2009
  TATA LAKSANA REGISTRASI KOMPETENSI BIDANG LINGKUNGAN
• Peraturan Daerah Propinsi Daerah Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2008
  PENGELOLAAN KUALITAS AIR DAN PENGENDALIAN PENCEMARAN AIR DI PROVINSI JAWA TIMUR
• Peraturan Bersama Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Dan Menteri Kehutanan Nomor PER-23/MEN/XI/2007 Dan P.52/MENHUT-II/2007 Tahun 2007
  PELEPASAN KAWASAN HUTAN DALAM RANGKA PENYELENGGARAAN TRANSMIGRASI
• Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2005
  PENGESAHAN MONTREAL AMENDMENT TO THE MONTREAL PROTOCOL ON SUBSTANCES THAT DEPLETE THE OZONE LAYER (AMENDEMEN MONTREAL ATAS PROTOKOL MONTREAL TENTANG BAHAN-BAHAN YANG MERUSAK LAPISAN OZON)
• Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2002
  PENGELOLAAN AIR BAWAH TANAH DI PROPINSI JAWA TIMUR
• Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2007
  PERIZINAN PENGAMBILAN DAN PEMANFAATAN AIR PERMUKAAN DI JAWA TIMUR
• Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 12 Tahun 2007
  REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN KRITIS DI PROVINSI JAWA TIMUR
• Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 9 Tahun 2007
  IZIN PENGELOLAAN LIMBAH PADAT BUKAN BERASAL DARI BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (NON-B3) YANG BERNILAI EKONOMIS
• Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1148 Tahun 2007
  PEMBENTUKAN TIM PENASIHAT TEKNIS PERSAMPAHAN PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
• Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 110 Tahun 2003
  PEDOMAN PENETAPAN DAYA TAMPUNG BEBAN PENCEMARAN AIR PADA SUMBER AIR
• Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 98/KPTS-II/1998 Tahun 1998
  PEMBENTUKAN DEWAN PERTIMBANGAN PEMBERIAN PENGHARGAAN WANA LESTARI SATYA NUGRAHA
• Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 22 Tahun 2008
  RETRIBUSI IZIN PEMBUANGAN AIR LIMBAH
• Peraturan Daerah Propinsi Banten Nomor 36 Tahun 2002
  RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROPINSI BANTEN 2002 - 2017
• Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 11 Tahun 2006
  PENGENDALIAN PENCEMARAN UDARA
• Peraturan Daerah Propinsi Kalimantan Barat Nomor 5 Tahun 2003
  PAJAK PENGAMBILAN DAN PEMANFAATAN AIR BAWAH TANAH DAN AIR PERMUKAAN
• Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 20 Tahun 2006
  PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAHAT NOMOR 05 TAHUN 2004 TENTANG GARIS SEMPADAN (ROOILYN) DAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN
• Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 3 Tahun 2003
  IJIN PENGGALIAN DAN PENGOLAHAN BAHAN GALIAN GOLONGAN C
• Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 4 Tahun 2003
  IJIN GANGGUAN
• Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 3 Tahun 2005
  PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO NOMOR 5 TAHUN 2000 TENTANG RETRIBUSI IJIN GANGGUAN
• Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.607/MENHUT-II/2010 Tahun 2010
  PENETAPAN KAWASAN HUTAN SEBAGAI AREAL KERJA HUTAN KEMASYARAKATAN SELUAS ± 7.563 (TUJUH RIBU LIMA RATUS ENAM PULUH TIGA) HEKTAR DI KABUPATEN ACEH TIMUR, PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM
• Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.731/MENHUT-II/2010 Tahun 2010
  PELEPASAN KAWASAN HUTAN PRODUKSI YANG DAPAT DIKONVERSI SELUAS 6.512 (ENAM RIBU LIMA RATUS DUA BELAS) HEKTAR YANG TERLETAK DI KELOMPOK HUTAN SUNGAI SERUYAN, KECAMATAN SERUYAN HILIR, KABUPATEN SERUYAN, PROVINSI KALIMANTAN TENGAH UNTUK USAHA BUDIDAYA PERKEBUNAN KELAPA SAWIT ATAS NAMA PT. RIMBA SAWIT UTAMA PLANINDO
• Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2005
  PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP

SEJARAH

• Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009
  PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
• Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997
  PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
• Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982
  KETENTUAN-KETENTUAN POKOK PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP